TEMPO.CO, Jakarta - Arkeolog Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Surya Helmi menyatakan miskoordinasi Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyebabkan gangguan dalam upaya pemugaran cagar budaya.

"Pelaksanaan pemugaran di lapangan oleh PUPR sering dilakukan tidak dengan atau 'lupa' berkoordinasi dengan Kemdikbud atau jajaran terkait seperti diamanatkan oleh undang-undang. Kalau toh ada koordinasi, kadang cuma formalitas," kata dia dalam Diskusi Pemugaran Cagar Budaya Perkotaan yang diselenggarakan Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Senin, 19 Juni 2023.

Miskoordinasi, kata Surya, sering terjadi dalam pelaksanaan pemugaran cagar budaya yang berada di kawasan perkotaan. Hal tersebut mengesankan ketidakharmonisan antara kedua lembaga pemerintah tersebut dalam pelaksanaan pemugaran cagar budaya.

Surya mencontohkan rencana pemugaran Masjid Syuhada di Yogyakarta. PUPR berencana untuk mendirikan sebuah menara di masjid tersebut. Namun dana insentif daerah atau DID pemugaran tersebut keluar tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Kemendikbudristek.

"Saya kebetulan anggota Dewan Pertimbangan Gubernur untuk pelestarian warisan budaya Yogyakarta. Itu sudah masuk izinnya, dan itu kita tolak. Ini tidak layak. Masjid Syuhada lahir tanpa menara, ini harus kita pertahankan. Nah ini karena tidak ada koordinasi dari awal," kata dia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Surya mengatakan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Nasional pernah bertemu Mendikbud Nadiem Makarim dua tahun silam. Mereka mengemukakan bahwa ketidakharmonisan ini harus diselesaikan di tingkat atas. "Nadiem berjanji akan bicara dengan menteri bersangkutan PUPR," ucapnya.

Menurut dia, Dirjen Kebudayaan pernah mengadakan sebuah pertemuan mengundang perwakilan dari beberapa lembaga pemerintah atas desakan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. Mereka yang diundang termasuk perwakilan dari PUPR, Kemendikbudristek, Pertanahan, dan Bappenas.

"Niatnya untuk mencari solusi supaya tidak ada gesekan, tapi dalam pertemuan tersebut saya tidak melihat ada solusi. Hanya pemaparan program masing-masing lembaga, tidak ada pembicaraan untuk mencari solusi," kata Surya.

"Di sini kita bisa lihat bahwa sepertinya bidang budaya tampaknya bukan prioritas masing-masing kementerian. PUPR prioritaskan bangun jalan tol. Begitu pula Kemdikbudristek prioritaskan Kampus Merdeka. Cagar budaya bagaimana? Not now, belum sekarang kayaknya," ujarnya.

Pilihan Editor: Cagar Budaya yang Merana