Tanah Longsor Landa Kawasan Utama Konsesi Tambang Emas Trenggalek
Editor
Sunu Dyantoro
Sabtu, 8 Juli 2023 14:20 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Bencana tanah longsor menimpa kawasan utama konsesi tambang emas di wilayah Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek pada Jumat, 7 Juli 2023, kemarin. Tanah longsor menimbun sebagian daerah di wilayah Rukun Tetangga 38 Dukuh Jrambah, dan RT 43 Dukuh Pondok Nongko di Desa Ngadimulyo. "Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini," kata Dian Eko Prasetyo, warga Desa Ngadimulyo kepada Tempo, Selasa, 8 Juli 2023.
Di Jrambah, sebagian penduduk mengalami kerusakan pada bagian rumah. Pekarangan penduduk longsor akibat hujan yang turun sehari penuh. Pelbagai pohon, di antaranya batang kelapa dan durian, dalam radius beberapa puluh meter ambrol.
Lokasi ambrol ini berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk. Selain itu, lokasi ambrol ini berjarak hanya beberapa puluh meter dari titik penggalian sumur ekplorasi wilayah tambang emas Buluroto, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak. "Lokasinya dekat dengan titik pengeboran eksplorasi di Dukuh Jrambah," kata Dian yang juga aktivis Ansor.
Tanah longsor juga terjadi di permukiman penduduk di Dukuh Pondok Nongko, persisnya di RT 43, Desa Ngadimulyo. Timbunan tanah longsor menimpa bangunan rumah penduduk. Sehingga, penduduk setempat dengan dibantu perangkat desa, anggota TNI dan Polri harus melakukan kerja bakti membenahi kawasan longsor ini.
Dian mengatakan, pada Sabtu ini, hujan masih terus mengguyur kawasan Ngadimulyo, dan desa lain di Kecamatan Kampak. Sebagai antisipasi, ia mengajak anggota Ansor dan pemuda desa lain untuk terus waspada. "Semoga tidak terjadi lagi bencana," kata Dian.
Tahun lalu, akibat curah hujan yang tinggi, tanah longsor juga terjadi di lokasi itu. Bencana ini menimpa kawasan RT 43 Dukuh Pesu, Desa Karangrejo, yang bersebelahan dengan kawasan Desa Ngadimulyo. Bahu jalan ambrol di kawasan ini dan hampir menimbun rumah penduduk. Jalan ambrol juga terjadi di kawasan Dusun Buluroto pada tahun lalu.
Desa Ngadimulyo dan Desa Karangrejo, keduanya di wilayah Kecamatan Kampak, merupakan wilayah utama rencana tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Konsesi tambang emas seluas 12 ribu hektare yang melingkupi 9 kecamatan dari 14 kecamatan di Trenggalek dimiliki oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Luas konsesi ini hampir sepersepuluh dari total luas wilayah kabupaten di Jawa Timur ini.
Suara Aliansi Rakyat Trenggalek
Koordinator Aliansi Rakyat Trenggalek, kumpulan 25 elemen masyarakat yang getol menyuarakan penolakan tambang emas di Trenggalek, Jhe Mukti Satiti, mengatakan bencana tanah longsor yang sering terjadi di Trenggalek, tidak lepas dari penggunaan round up yang masif oleh masyarakat. Mayoritas tanah longsor terjadi di sekitar pemukiman yang menjadi lahan pertanian atau kebun.
Jhe Mukti Satiti juga menyatakan, Trenggalek dikenal sebagai wilayah yang memiliki kelerengan terjal dan patahan-patahan. Dari rerata jalan yang longsor, menurut dia, berdekatan atau bahkan bersinggungan dengan peta patahan.
Ia pernah datang ke BPBD untuk diskusi soal potensi kebencanaan yang ada di Trenggalek. Namun, data yang mereka suguhkan sangat minim dan masih mentah. Agenda-agenda untuk mitigasi dan mengecilkan risiko bencana juga belum terjabarkan secara runut. “Saya tawarkan diskusi menggunakan data dan dokumen yang kami punya pun, masih belum mendapat respon yang melegakan,” kata dia.
Ia juga menilai pemerintah belum memiliki rencana untuk pengurangan resiko bencana. Yang terjadi selama ini, kata dia, hanya merespon bencana yang terjadi, setelah itu, selesai. Jhe menyatakan pernah menawarkan peraturan agar ada rencana aksi yang jelas untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Namun, tawara itu tidak mendapatkan respons.
Menurut Jhe, perlu pemahaman kondisi di masyarakat, dan political will pemerintah daerah dalam menjaga kawasan, serta komitmen rakyat dalam upaya penolakan tambang emas. “Banyak pekerjaan rumah yang belum tersentuh dan juga tidak tuntas,” kata Jhe.
Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Trenggalek, Muhammad Izzudin Zakki, yang juga bersuara keras menolak tambang, menyatakan berbela sungkawa atas terjadinya tanah longsor di Dusun Buluroto, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak.
Peristiwa tanah longsor terjadi pada pukul 13.15 WIB. Akibat dari longsor itu, kata dia, tembok rumah warga jebol dan menimbulkan kekhawatiran bakal longsor lebih parah lagi. Gus Zakki, panggilan dia, menyatakan wilayah longsor di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak merupakan salah satu wilayah yang selama ini ia dan komunitasnya perjuangkan karena terancam bahaya penambangan emas.
“Belum ditambang saja, akibat curah hujan di wilayah konsensi, sudah terjadi bencana. Apalagi kalau tambang masuk, saya tak dapat membayangkan betapa terpuruknya warga Dusun Buluroto, Desa Ngadimulyo dan sekitarnya,” kata dia.
Menurut dia, tidak hanya tanah longsor yang mengancam kawasan itu. Namun juga bisa merambah ke terganggunya sumber air, rusak dan hilangnya lahan pertanian dan perkebunan, hingga mengganggu penghasilan mayoritas warga sekitar tambang.
“Oleh karena itu, sampai kapan pun PC GP Ansor Trenggalek tetap konsisten menolak tambang emas di Trenggalek, demi keselamatan dan kemaslahatan umat,” ungkap dia.
Koordinator Kader Hijau Muhamamdiyah Trenggalek, Trigus Dodik Susilo menyatakan rencana tambang emas di Trenggalek harus ditolak. Menurut dia, meski izin amdal, izin lingkungan, izin usaha pertambangan operasi produksi (IUPOP) dari pusat sudah muncul, perusahaan belum sepenuhnya diizinkan untuk beroperasi.
Sebab, ada beberapa izin yang belum dikantongi, yakni Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan belum sinkronnya rencana usaha mereka dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Trenggalek. “Artinya, bagi masyarakat yang menolak rencana tambang emas oleh PT SMN di Trenggalek, aktivitas mereka bukan melawan negara,” ujar dia.
Aktivis Aliansi Rakyat Trenggalek ini juga menyatakan, ART, baik yang bersifat lokal maupun nasional, juga telah menyuarakan penolakan tambang emas Trenggalek. Pada bulan Oktober 2022, ART mendatangi 3 kementerian untuk menyurakan langsung penolakan itu: Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. "ART diterima dengan baik oleh ketiga kementerian itu," ungkapnya.
Menurut Trigus, Bupati Trenggalek, sampai saat ini, juga berkukuh dengan sikap penolakannya. Apalagi, 9 camat di Trenggalek yang wilayahnya masuk dalam konsesi tambang emas, juga telah menandatangani pernyataan sikap penolakan tambang, mendukung sikap Bupati Trenggalek. “Maka, tidak ada alasan takut pada sikap menolak PT SMN melakukan penambangan emas di Trenggalek,” kata dia.
Trigus menyatakan, Kader Hijau Muhammadiyah Trenggalek, bagian dari ART, tetap bersikap menolak upaya perusakan alam Trenggalek dengan dalih apa pun, termasuk alasan ekonomi. Alam lingkungan Trenggalek, kata dia, rentan dengan bencana, baik banjir maupun tanah longsor.
“Sudah selayaknya bagi manusia berakal untuk melindungi alam yang telah lama memberikan manfaat terhadap rakyat Trenggalek, supaya tidak menjadi lebih rusak,” kata dia.
Ia mengajak seluruh elemen rakyat Trenggalek untuk lebih peka terhadap bencana-bencana yang terjadi di kabupaten yang menghadap ke Samudera Hindia ini. Alam, kata dia, harus dilindungi dan bukan barang untuk memperkaya diri, melainkan tempat untuk tumbuh bersama.
“Jangan sampai, di antara kita kelak dicatat sebagai orang yang pro-tambang emas di Trenggalek, dan menjadi penyebab terjadinya bencana besar,” ungkap Trigus.
Baca juga: Mengapa Bupati Trenggalek Menolak Tambang Emas
Posisi PT SMN
Sebelumnya, External Affairs PT SMN, Handi Andrian menyatakan PT SMN adalah perusahaan tambang yang dapat Surat Keputusan Bupati Trenggalek saat itu, Mulyadi WR, mengenai Surat Kuasa Pertambangan dan Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya pada 28 Desember 2005. PT SMN juga telah memperoleh persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi emas dan mineral pengikutnya sesuai keputusan bupati pada 2 November 2009.
Perusahaan ini melakukan pertama kali eksplorasi di Ngadimulyo dan Karangrejo, Kecamatan Kampak, bersama PT Pamapersada Nusantara pada 2015. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah provinsi memiliki kewenangan izin di bidang pertambangan.
Menurut aturan, pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan, dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT SMN untuk dapat meningkatkan status menjadi IUP Operasi Produksi adalah dengan mendapatkan izin lingkungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “PT SMN telah mendapatkan izin itu pada 28 September 2018 lalu,” kata Handi.
Setelah mendapatkan izin lingkungan, PT SMN mengajukan permohonan dan persyaratan yang dibutuhkan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dan telah memperoleh IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur 24 Juni 2019. Selanjutnya, kata Handi, begitu mendapatkan IUP OP, PT SMN melakukan kewajiban penempatan jaminan reklamasi untuk periode 2020-2022, dan jaminan pascatambang untuk tahun 2021 pada 24 Mei 2021 lalu.
Saat ini, saham PT SMN telah dikuasai perusahaan Australia, Far East Gold (FEG), yang resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Australia, akhir Maret 2022 lalu. Dalam initial public offering atau IPO, FEG menerbitkan saham baru 60 juta saham dengan harga 0,20 dolar Australia per saham.
FEG pun mengantongi duit segar sekitar 12 juta dolar Australia, atau hampir Rp 122 miliar. Selain mengakuisisi perusahaan pemiliki wilayah tambang di Trenggalek, Far East Gold juga menguasai dua proyek tambang emas lain di Indonesia: Wonogiri Jawa Tengah, dan Woyla Aceh.
Pilihan Editor: Warga Trenggalek Geruduk Jakarta Tuntut Pemerintah Cabut Izin Tambang Emas
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
