Mengapa PTN Ramai-ramai Buka Prodi Kedokteran, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

Reporter

Nabiila Azzahra

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 3 Agustus 2023 18:58 WIB

Fakultas Kedokteran Unesa.Dokumentasi: Unesa.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah perguruan tinggi negeri atau PTN berbondong-bondong membuka program studi kedokteran. Beberapa PTN itu antara lain Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Negeri Semarang (Unnes), UPN “Veteran” Jawa Timur, hingga IPB University dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Pendaftaran untuk prodi baru ini di sebagian besar perguruan tinggi tersebut dibuka sejak 1 Agustus 2023.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam mengatakan hal ini dikarenakan adanya pembukaan moratorium Fakultas Kedokteran (FK) sesuai permintaan Kementerian Kesehatan.

“Pembukaan moratorium tersebut didasarkan pada analisis proyeksi kebutuhan dokter dari Kementerian Kesehatan,” kata Nizam kepada Tempo dalam pesan tertulis, Kamis, 3 Agustus 2023.

Sebelumnya, moratorium pembukaan FK sempat dilakukan oleh pemerintah pada 2016. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk sementara waktu diminta tidak mengeluarkan izin pembukaan FK dan fokus pada peningkatan kualitas FK yang ada.

Advertising
Advertising

Nizam mengatakan hal ini waktu itu juga dilakukan atas permintaan Kemenkes dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Moratorium tersebut dibuka pada Desember 2022 melalui Kepmendikbudristek Nomor 471/P/2022 tentang Pencabutan Moratorium Pembukaan Prodi Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

“Pembukaan moratorium berlaku untuk daerah yang masih kekurangan dokter. Pengajuan izin pembukaan FK harus memenuhi persyaratan kualitas yang ketat, karena pendidikan dokter memerlukan sumber daya yang tidak sedikit dan harus berkualitas,” ujar Nizam.

Baca juga: BEM Unair Pertanyakan Pembatalan Sepihak Diskusi yang Undang Rocky Gerung

PTN harus berkualitas

Persyaratan tersebut di antaranya adalah untuk PTN di Pulau Jawa akreditasi institusi harus unggul, dan punya prodi sains dasar dengan akreditasi minimal B sebagai fondasi keilmuan FK. Selain syarat dasar, Nizam menyebut masih banyak syarat utama lain yang harus dipenuhi perguruan tinggi untuk membuka FK.

Salah satu syarat tersebut adalah kecukupan dosen untuk semua kompetensi. Satu FK diwajibkan memiliki minimal 26 dosen dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi. Selain itu, perguruan tinggi harus memiliki laboratorium yang lengkap, rumah sakit pendidikan, kurikulum yang mampu membangun kompetensi dokter, dan masih banyak lagi.

“Juga harus didampingi oleh FK pembina dengan akreditasi unggul,” kata Nizam. “Yang kita tolak karena tidak memenuhi syarat banyak sekali.”

Pilihan Editor: Baru Dibuka, Fakultas Kedokteran Unesa Kebanjiran Ratusan Pendaftar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

14 jam lalu

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

Berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak, perdebatan terkait kenaikan UKT tinggi masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya

Simak Apa Saja Rincian Biaya Kuliah Mahasiswa Baru, Ada Uang Pangkal Hingga UKT

16 jam lalu

Simak Apa Saja Rincian Biaya Kuliah Mahasiswa Baru, Ada Uang Pangkal Hingga UKT

Mahasiswa baru harus mengetahui berbagai macam rincian biaya kuliah, mulai uang pangkal, UKT, dan SPP atau biaya semester.

Baca Selengkapnya

UIN Sebut UKT Naik Akibat Inflasi, Kemendikbudristek: Itu Keliru

1 hari lalu

UIN Sebut UKT Naik Akibat Inflasi, Kemendikbudristek: Itu Keliru

Kemendikbudristek merespons soal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyatakan, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dipengaruhi oleh inflasi

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Bilang Kampus Dibebaskan Tentukan Kelompok UKT, Kecuali Kelompok 1 dan 2

1 hari lalu

Kemendikbudristek Bilang Kampus Dibebaskan Tentukan Kelompok UKT, Kecuali Kelompok 1 dan 2

Bila sudah memenuhi kedua kelompok itu, perguruan tinggi diberi kebebasan menentukan jumlah kelompok dan tarif tiap kelompok UKT.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Akui Masih Ada Kasus UKT yang Tak Sesuai dengan Ekonomi Mahasiswa

1 hari lalu

Kemendikbud Akui Masih Ada Kasus UKT yang Tak Sesuai dengan Ekonomi Mahasiswa

Kemendikbud mengakui, masih terdapat kasus adanya ketidaksesuaian antara UKT yang harus dibayarkan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa

Baca Selengkapnya

Kisruh Kenaikan UKT di PTN, Ketahui Perbedaan Kampus Berstatus PTNBH, PTN BLU, dan PTN Satker

1 hari lalu

Kisruh Kenaikan UKT di PTN, Ketahui Perbedaan Kampus Berstatus PTNBH, PTN BLU, dan PTN Satker

Kampus berstatus PTNBH mengalami kenaikan biaya UKT. Apa bedanya dengan PTN BLU dan PTN Satker?

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Terjadi di Kampus Berstatus PTNBH, Ini Daftarnya

1 hari lalu

Kenaikan UKT Terjadi di Kampus Berstatus PTNBH, Ini Daftarnya

Kampus PTNBH mengalami kenaikan biaya UKT imbas peraturan Menteri Kepmendikbudristek. Ini daftar kampusnya.

Baca Selengkapnya

Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

1 hari lalu

Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

Kemendikbudristek merespons isu soal isu mahasiswa dengan orang tua yang bekerja sebagai PNS dipukul rata mendapat UKT tertinggi.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Tanggapi Demo Mahasiswa Protes UKT Naik: Sebagian Besar Kampus Aman-Aman Saja

1 hari lalu

Kemendikbud Tanggapi Demo Mahasiswa Protes UKT Naik: Sebagian Besar Kampus Aman-Aman Saja

Kemendikbud mengklaim, aksi protes mengenai kenaikan UKT tidak terjadi pada seluruh PTN di Indonesia, namun hanya sebagian kecil.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Akui Keterbatasan Bantuan Operasional PTN

1 hari lalu

Kemendikbudristek Akui Keterbatasan Bantuan Operasional PTN

Masyarakat dilibatkan karena pemerintah memiliki keterbatasan memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

Baca Selengkapnya