Kemendikbud Sebut Realisasi Program Prioritas Merdeka Belajar Makin Baik

Reporter

Rabu, 8 November 2023 15:38 WIB

Mendikbudristek Nadiem Makarim saat Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-25. Dok. Kemendikbud

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memaparkan realisasi anggaran kementeriannya hingga 6 November 2023 saat rapat bersama Komisi Pendidikan DPR. Jumlah anggaran Kemendikbud yang telah terealisasi sebesar Rp 60,73 triliun atau 72,41 persen dari pagu tahun ini Rp83,87 triliun.

“Kemendikbudristek terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran 2023 secara optimal. Sampai 6 November 2023 telah terealisasi sebesar 72,41 persen,” kata Nadiem, Selasa, 7 November 2023.

Dengan capaian itu, Nadiem memperkirakan anggaran Kemendikbudristek untuk tahun ini akan terserap hingga 96 persen pada akhir tahun nanti.

Saat ini, menurur Nadiem, belanja yang paling memerlukan perhatian adalah belanja modal. Sebab, selama pelaksanaannya mengalami kendala, yaitu pada aspek data pendukung dan pemblokiran anggaran.

Secara rinci, realisasi belanja pegawai sebesar Rp 19,23 triliun dari pagu Rp 24,45 triliun, belanja barang Rp 20,96 triliun dari pagu Rp 31,43 triliun, belanja modal Rp 2,36 triliun dari pagu Rp 6,45 triliun dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp 18,16 triliun dari pagu Rp 21,52 triliun yang disalurkan oleh Sekretariat Jenderal.

Advertising
Advertising

“Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah belanja modal karena ada beberapa kendala yang berhubungan dengan data dukung dan pemblokiran anggaran,” kata Nadiem.

Meski begitu, Nadiem memastikan realisasi pada program prioritas Merdeka Belajar akan tetap optimal hingga akhir tahun anggaran sehingga kualitas pendidikan di Indonesia tetap terjaga.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menjelaskan pelaksanaan berbagai program prioritas Merdeka Belajar semakin membaik. Contohnya Program Indonesia Pintar (PIP) yang kini telah diterima oleh 10,56 juta orang dari target 17,92 juta orang.

Mahasiswa penerima KIP Kuliah juga telah mencapai 720.358 orang dari target 913.636 orang. Tunjangan GTK Non PNS diberikan kepada 277.183 orang dari target 343.118 orang.

Selanjutnya, mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADIk) sebanyak 5.776 orang dari target 7.417 orang dan siswa penerima afirmasi pendidikan menengah (ADEM) sebanyak 4.242 orang dari target 3.048 orang.

Pilihan Editor: Kemendikbud: Pemda Bisa Penuhi Kebutuhan Guru Lewat Ruang Talenta

Berita terkait

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

Formappi menyebut uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR membuka peluang lebar terjadinya transaksi politik dan uang.

Baca Selengkapnya

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

12 jam lalu

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.

Baca Selengkapnya

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

14 jam lalu

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

14 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

15 jam lalu

Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi banyaknya kritik terhadap RUU Penyiaran yang dianggap membatasi jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

16 jam lalu

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

Musa Rajekshah, membantah adanya kompensasi jika dia tidak jadi diusung Partai Golkar di Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

16 jam lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

18 jam lalu

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi

Baca Selengkapnya

Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

18 jam lalu

Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

19 jam lalu

RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

DPR RI akan segera membahas RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dilaksanakan dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.

Baca Selengkapnya