Panelis Debat Capres dari Unhan Ditolak Cak Imin: Ganggu Objektivitas karena di Bawah Menhan

Reporter

Antara

Editor

Devy Ernis

Kamis, 4 Januari 2024 20:58 WIB

Universitas Pertahanan. Dok. Universitas Pertahanan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar mengatakan keberadaan dua panelis dari Universitas Pertahanan (Unhan) pada debat capres ketiga Pemilu 2024 bisa mengganggu objektivitas. Hal itu diungkapkan Cak Imin panggilan akrab Muhaimin di sela-sela kampanye di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Muhaimin menilai hal itu karena Unhan masih berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto. "Karena itu mengganggu objektivitas. Karena apa pun, Unhan di bawah Pak Prabowo, Menhan," kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2024.

Muhaimin berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku penyelenggara debat capres-cawapres Pemilu 2024, bisa mengganti kedua panelis debat tersebut. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan supaya debat capres yang akan diselenggarakan pada Ahad, 7 Januari mendatang dapat berjalan secara objektif.

"Karena itu, saya protes. Syukur-syukur bisa diganti," ujarnya.

Sebelumnya, KPU mengumumkan 11 nama panelis debat capres ketiga Pemilu 2024 yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Dua di antara 11 panelis debat tersebut adalah pakar keamanan dari Unhan Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Unhan Laksamana TNI (Purn) Marsetio.

Debat ketiga capres Pemilu 2024 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada7 Januari 2024, dengan topik pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

KPU RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Dekan Fisip Unpad R. Widya Setiabudi Ungkap Tantangan Jadi Panelis Debat Capres ke-3

Advertising
Advertising

Berita terkait

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

46 menit lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

53 menit lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

5 jam lalu

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

Dari nama-nama yang muncul untuk bersaing di Pilkada Jateng, tak hanya politikus, ada polisi pangkat jenderal dan selebriti

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

6 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

8 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

10 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

19 jam lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

19 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

20 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

21 jam lalu

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya