Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Prabowo Sebut Anies Tidak Paham Ekonomi, Alutsista Disebut Tiga Capres

Reporter

Editor

Erwin Prima

Senin, 8 Januari 2024 22:13 WIB

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang Prabowo menyebutkan bahwa Anies tidak mengerti tentang ekonomi. "Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi," ujarnya menyinggung Anies saat Debat Capres 7 Januari 2024. Sebelumnya, Anies Baswedan menjelaskan pentingnya pengelolaan utang luar negeri yang baik.

Berita populer selanjutnya tentang alutsista menjadi kata yang sering diucapkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat capres Pemilu 2024 di Istora Senayan pada Ahad, 7 Januari 2024. Tema debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Selain itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menyediakan kuota hingga 10 ribu untuk penerima beasiswa pada 2024. Jumlah tersebut, kata Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso, kurang lebih hampir sama dengan penerimaan pada 2023 yang mencapai 9.959 orang.

1. Prabowo Sebut Anies Baswedan Tidak Paham Ekonomi, Ini Latar Belakang Pendidikan Anies

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan kesetujuannya dengan pendapat Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengenai utang. Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat capres ketiga pada 7 Januari 2024.

Advertising
Advertising

"Saya setuju sebagian dengan apa yang disampaikan, yang terpenting utang tersebut harus bersifat produktif,” ujar Menteri Pertahanan itu.

Meskipun demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengalami masalah bahkan jika utangnya mencapai 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, Indonesia tidak pernah mengalami kegagalan pembayaran utang dan tetap dihormati oleh dunia.

Prabowo kemudian menyebutkan bahwa Anies tidak mengerti tentang ekonomi. "Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi," ujarnya menyinggung Anies. Sebelumnya, Anies Baswedan menjelaskan pentingnya pengelolaan utang luar negeri yang baik. Dia menekankan bahwa utang luar negeri harus digunakan untuk aktivitas yang produktif dan bukan untuk kegiatan yang non-produktif.

2. Apa Itu Alutsista yang Disebut Anies 11x, Prabowo 10x, dan Ganjar 5x di Debat Capres?

Alutsista menjadi kata yang sering diucapkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat capres Pemilu 2024 di Istora Senayan pada Ahad, 7 Januari 2024. Tema debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Dilansir dari Antara, Anies Basawedan mengucapkan kata "alutsista" sebanyak 11 kali. Anies, yang berpasangan dengan cawapres Muhaimin Iskandar juga tercatat menyebut kata "pertahanan" sebanyak sembilan kali dan siber sebanyak lima kali.

Perihal alutsista, Anies menjelaskan negara memerlukan sistem pertahanan yang nyata dan sedang terjadi, baik secara global maupun domestik atau dalam negeri, sehingga penguatan alutsista harus sesuai dengan kondisi saat kini.

"Ancaman ini seperti peretasan, penipuan online, judi online, dan terorisme; jadi, itu semua butuh perhatian dan bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan preferensi masa lalu, melainkan untuk kebutuhan masa depan," jelas mantan gubernur DKI Jakarta itu.

3. LPDP Sediakan Kuota 10 Ribu untuk Penerima Beasiswa di 2024, Ini Program Prioritasnya

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menyediakan kuota hingga 10 ribu untuk penerima beasiswa pada 2024. Jumlah tersebut, kata Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso, kurang lebih hampir sama dengan penerimaan pada 2023 yang mencapai 9.959 orang.

Pada tahun lalu, LPDP menggelontorkan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk seluruh jenis beasiswa yang diselenggarakan langsung oleh LPDP maupun kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ataupun Kementerian Agama (Kemenag).

"Kami siapkan anggaran kira-kira 10 triliun. Nah, memaksimalkan rekrutmen batasnya adalah anggaran. Anggaran ini belum bisa ditentukan, tapi bisa diprediksi, karena dana abadinya terus diinvestasikan. Bahkan sampai akhir Desember bisa berubah, tergantung dari interest-nya," katanya kepada Tempo pada Sabtu, 6 Januari 2024.

Ia menyebutkan bahwa setelah pandemi, pelamar LPDP meningkat. Jika sebelumnya hanya mencapai 3 ribu, setelah pandemi tepatnya 2021 meningkat ke angka 4 ribu. Hingga akhirnya, LPDP menyalurkan beasiswa ke 9.959 penerima pada tahun 2023. "LPDP menargetkan sekitar 8 ribu hingga 10 ribu awardees," ujarnya.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kemenag Buka Seleksi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Maroko 2024

30 menit lalu

Kemenag Buka Seleksi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Maroko 2024

Tahun ini, jumlah kuota beasiswa yang diberikan sebanyak 50 orang melalui Kemenag.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

45 menit lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

3 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

11 jam lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

Polres Metro Bekasi Selidiki Kasus Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina

11 jam lalu

Polres Metro Bekasi Selidiki Kasus Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina

Polres Metro Bekasi menelusuri kasus dugaan penipuan beasiswa S3 ke Filipina yang diduga dilakukan oleh Bambang Tri Cahyono.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

12 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

12 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

13 jam lalu

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

14 jam lalu

Prabowo dan Gibran Temui MBZ, Ini Agenda Mereka

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertamu ke MBZ selaku Presiden UEA

Baca Selengkapnya

Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

14 jam lalu

Gerindra Bantah Revisi UU Kementerian Negara untuk Akomodasi Prabowo Tambah Jumlah Menteri

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah rencana revisi UU Kementerian Negara dilakukan untuk mengakomodasi presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah menteri. "Sebenarnya begini, kalau ada revisi UU Kementerian, bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.

Baca Selengkapnya