Mahfud Md Ungkap Data Deforestasi dari GFW, Ini Perbedaan Metodenya dengan KLHK

Kamis, 25 Januari 2024 10:10 WIB

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Direktur Program untuk Pertanian, Kehutanan, dan Tata Guna Lahan World Resources Institute (WRI) Indonesia, Tomi Haryadi, ikut menanggapi polemik perihal data deforestasi di Indonesia. Menurut dia, WRI telah puluhan tahun berkomitmen untuk memantau dan mempublikasikan data mengenai deforestasi di dunia, termasuk Indonesia.

"Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah dihimpun dan tersedia secara publik melalui platform Global Forest Watch (GFW)," kata Tomi melalui jawaban tertulis kepada Tempo, Kamis, 25 Januari 2024.

Polemik ini berawal dari pemaparan Mahfud MD, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga dalam debat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia
menyoroti dalam satu dekade terakhir telah terjadi pembabatan hutan atau deforestasi hingga 12,5 juta hektare.

"Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali lebih luas dari Pulau Madura," kata Mahfud dalam debat cawapres 21 Januari lalu.

Pasca debat, Mahfud menyebutkan data yang dipakai berasal dari GFW. Merespons hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pihaknya melakukan langkah pengkajian metodologi data deforestasi Indonesia yang tercatat oleh Global Forest Watch.

Menurutnya, data deforestasi Global Forest Watch yang diungkit Mahfud merupakan data yang keliru. "Global Forest Watch yang dipuja-puja itu metodologinya sedang kami telaah bersama-sama. Saya sejak 2017 sudah mengikuti itu," kata Siti.

Advertising
Advertising

Merespons pernyataan Siti Nurbaya, Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyebutkan data yang disampaikannya dan yang disampaikan Siti Nurbaya sama-sama benar, namun yang disampaikan Siti Nurbaya adalah data deforestasi netto.

Global Forest Watch, kata Mahfud, memotret hilangnya atau tutupan hutan dalam waktu tertentu. Sedangkan, deforestasi netto itu merupakan deforestasi bruto dikurangi reforestasi, sehingga sisanya seperti yang dikatakan Siti Nurbaya.

Mengenai perbedaan metodologi dalam mencatat data deforestasi tersebut, Tomi merujuk riset WRI yang telah merinci definisi deforestasi dan metodologi yang digunakan dalam platform yang dipakai Global Forest Watch. Riset tersebut menyebutkan sejak diluncurkan pada 2014, misi utama GFW adalah mendorong keterbukaan data dan informasi ilmiah terkait hutan dunia untuk menjaga hutan dan menghentikan deforestasi.

Pihaknya, kata Tomi, jika mengacu ke riset tersebut, memahami bahwa setiap negara memiliki metode dan definisi yang berbeda-beda, sehingga GFW menggunakan metode dan definisi yang memungkinkan pengguna untuk dapat menghitung dan membandingkan kehilangan tutupan pohon dan kehilangan tutupan hutan di berbagai negara secara konsisten.

"Oleh karena itu, metode dan definisi yang digunakan bersifat universal dan berlandaskan kaidah penelitian ilmiah. GFW menggunakan data dan metode yang dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Maryland (UMD)," tulis hasil riset yang menjadi acuan Tomi.

Menurut Tomi, riset WRI itu telah menjelaskan perbedaan data deforestasi milik GFW dan KLHK terjadi karena pendefinisian yang berbeda tentang hutan primer. Ia mengatakan dalam risetnya definisi hutan primer yang digunakan oleh UMD dan dirujuk oleh GFW mencakup hutan alam yang utuh dan tidak utuh. Sedangkan definisi hutan primer versi KLHK mengacu pada hutan alam yang utuh saja.

"Definisi ini merupakan bagian dari terminologi umum hutan alam yang terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder, di mana hutan primer adalah hutan alam utuh dan hutan sekunder adalah hutan alam tidak utuh yang telah menampakkan bekas tebangan atau gangguan," seperti yang tertulis dalam riset WRI.

"Dengan demikian, yang dimaksud dengan hutan primer oleh UMD lebih dekat dengan terminologi hutan alam menurut definisi KLHK," tulis riset WRI yang jadi rujukan Tomi.

Ketika menganalisis kehilangan tutupan hutan primer, kata Tomi, dengan merujuk hasil riset WRI, tercantum bahwa GFW hanya mempertimbangkan area hutan primer dengan setidaknya 30 persen tutupan kanopi pohon. "Setiap hilangnya tegakan tutupan kanopi pohon yang berada di dalam area hutan primer dimasukkan dalam perhitungan kehilangan tutupan hutan primer global," mengutip hasil riset WRI.

Sementara itu, menurut Tomi, jika menyebutkan data riset lembaganya, KLHK mendefinisikan deforestasi sebagai kehilangan yang terjadi pada tujuh kelas hutan (termasuk di dalamnya hutan primer dan sekunder di lahan kering, bakau, dan rawa gambut, serta hutan tanaman) berdasarkan peta tutupan lahan KLHK.

Berdasarkan riset WRI, peta tutupan lahan tersebut dibuat melalui interpretasi visual atas mosaik citra satelit Landsat pada wilayah pemetaan seluas 6,25 hektare. "Jadi perbedaan perhitungan kehilangan tutupan hutan dapat disebabkan oleh perbedaan definisi hutan, metode identifikasi tutupan hutan, dan penghitungan kehilangan hutan," tulis riset itu.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

9 jam lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

9 jam lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

10 jam lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

14 jam lalu

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.

Baca Selengkapnya

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

15 jam lalu

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

Ribuan perusahaan kebun sawit ilegal membabat 3,3 juta hektare hutan. Pengenaan denda disebut tak menghitung kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

1 hari lalu

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

4 hari lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan

5 hari lalu

Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan

Dalam forum PBB di New York, KLHK menyampaikan deforestasi netto Indonesia 2021-2022 sebesar 104 ribu ha, turun dari 113,5 ribu ha pada 2020-2021.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

6 hari lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

6 hari lalu

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya