Menteri Nadiem Bantah Ferienjob Bagian dari Program Kampus Merdeka, Ini Alasan Kemendikbudristek

Kamis, 4 April 2024 07:43 WIB

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim saat menghadiri agenda perilisan Peraturan Mendikbudristek tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, di Gedung Kemdikbud, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim membantah ferienjob merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Nadiem juga menilai ferienjob, program kerja paruh waktu pada masa liburan mahasiswa Indonesia ke Jerman yang belakangan ditengarai sebagai praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tak sesuai dengan kriteria MBKM yang ditentukan Kemendikbudristek.

“Banyak program yang disalahartikan sebagai MBKM, tapi itu (ferienjob) bukan MBKM,” kata Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 April 2024.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi pada Kemendikbudristek, Kiki Yuliati, mengatakan ferienjob diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman, yakni berupa kegiatan kerja pada libur semester yang resmi dengan jenis pekerjaan fisik. Kegiatan ini tidak berkaitan dengan dunia akademis karena bertujuan mengisi kekurangan tenaga kerja fisik di Jerman, sekaligus mengisi masa liburan semester para mahasiswa. Masa kerjanya maksimal 90 hari, dalam jangka waktu 12 bulan, selama liburan semester di negara asli dan tidak dapat diperpanjang.

Menurut Kiki, fakta-fakta tersebut itu memperkuat bahwa ferienjob benar-benar tidak berkaitan dan bukan merupakan bagian dari program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Program magang yang masuk dalam MBKM, kata dia, tidak diselenggarakan pada masa libur, tapi pada semester berjalan karena harus berkontribusi terhadap nilai atau prestasi akademik mahasiswa. Selain itu, magang dalam MBKM juga harus berkaitan dengan pembelajaran yang menguatkan kompetensi yang diikuti mahasiswa di program studinya.

“Ini merupakan experiental learning jadi otomatis pekerjaan yang sifatnya fisik (seperti ferienjob) seringkali tidak cocok dengan MBKM,” ujar Kiki dalam rapat kerja Komisi X DPR, seperti dikutip dari Antara, kemarin.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyidik kasus dugaan TPPO berkedok magang mahasiswa di Jerman. Sedikitnya 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia ditengarai menjadi korban program ferienjob yang diselenggarakan oleh PT Sinar Harapan Bangsa dan PT CV-GEN tersebut. Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu guru besar Universitas Jambi, Sihol Situngkir, Direktur Utama PT Sinar Harapan Bangsa, Enik Rutita alias Enik Waldkonig; pemilik CV GEN, Amsulistiani alias Ami Ensch; serta dua dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berinisial AJ dan MZ.

Berita terkait

Kasus Pabrik Narkoba di Bali, Polisi Buru 2 WNA asal Ukraina

1 jam lalu

Kasus Pabrik Narkoba di Bali, Polisi Buru 2 WNA asal Ukraina

Bareskrim Polri mengungkap pabrik narkoba yang berada di kompleks vila Sunny Village, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali

Baca Selengkapnya

Ditjen Imigrasi Bentuk 71 Desa Binaan di Kepri untuk Mencegah TPPO

13 jam lalu

Ditjen Imigrasi Bentuk 71 Desa Binaan di Kepri untuk Mencegah TPPO

Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk 71 desa binaan di Kepri untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Baca Selengkapnya

UIN Sebut UKT Naik Akibat Inflasi, Kemendikbudristek: Itu Keliru

15 jam lalu

UIN Sebut UKT Naik Akibat Inflasi, Kemendikbudristek: Itu Keliru

Kemendikbudristek merespons soal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyatakan, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dipengaruhi oleh inflasi

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Bilang Kampus Dibebaskan Tentukan Kelompok UKT, Kecuali Kelompok 1 dan 2

15 jam lalu

Kemendikbudristek Bilang Kampus Dibebaskan Tentukan Kelompok UKT, Kecuali Kelompok 1 dan 2

Bila sudah memenuhi kedua kelompok itu, perguruan tinggi diberi kebebasan menentukan jumlah kelompok dan tarif tiap kelompok UKT.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Akui Masih Ada Kasus UKT yang Tak Sesuai dengan Ekonomi Mahasiswa

18 jam lalu

Kemendikbud Akui Masih Ada Kasus UKT yang Tak Sesuai dengan Ekonomi Mahasiswa

Kemendikbud mengakui, masih terdapat kasus adanya ketidaksesuaian antara UKT yang harus dibayarkan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa

Baca Selengkapnya

Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

19 jam lalu

Soal Mahasiswa dengan Orang Tua PNS Pasti Dapat UKT Tinggi, Ini Penjelasan Kemendikbudristek

Kemendikbudristek merespons isu soal isu mahasiswa dengan orang tua yang bekerja sebagai PNS dipukul rata mendapat UKT tertinggi.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Tanggapi Demo Mahasiswa Protes UKT Naik: Sebagian Besar Kampus Aman-Aman Saja

20 jam lalu

Kemendikbud Tanggapi Demo Mahasiswa Protes UKT Naik: Sebagian Besar Kampus Aman-Aman Saja

Kemendikbud mengklaim, aksi protes mengenai kenaikan UKT tidak terjadi pada seluruh PTN di Indonesia, namun hanya sebagian kecil.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Akui Keterbatasan Bantuan Operasional PTN

20 jam lalu

Kemendikbudristek Akui Keterbatasan Bantuan Operasional PTN

Masyarakat dilibatkan karena pemerintah memiliki keterbatasan memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek: UKT Secara Pinsip Tidak Alami Kenaikan, Hanya Penambahan Kelompok

21 jam lalu

Kemendikbudristek: UKT Secara Pinsip Tidak Alami Kenaikan, Hanya Penambahan Kelompok

Sejak 2016, Kemendikbudristek tidak pernah mengeluarkan surat edaran untuk menaikkan atau melakukan penyesuaian UKT di Perguruan Tinggi.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Duga Kumba Digdowiseiso Minta Namanya Dimasukan di Artikel Mahasiswa

23 jam lalu

Kemendikbudristek Duga Kumba Digdowiseiso Minta Namanya Dimasukan di Artikel Mahasiswa

Kemendikbudristek saat ini membentuk Tim Integritas Akademik untuk mengusut dugaan kasus pelanggaran akademik Kumba Digdowiseiso.

Baca Selengkapnya