Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sarapan di Kapal Greenpeace, Susi Pudjiastuti: Ini Enak Sekali

image-gnews
Susi Pudjiastuti dan Hettie Geenen di atas kapal Rainbow Warrior, di Sorong, Papua Barat, Sabtu 17 Maret 2018 (Tempo/Astari Pinasthika Sarosa)
Susi Pudjiastuti dan Hettie Geenen di atas kapal Rainbow Warrior, di Sorong, Papua Barat, Sabtu 17 Maret 2018 (Tempo/Astari Pinasthika Sarosa)
Iklan

TEMPO.CO, Sorong -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan tur di kapal milik Greenpeace, Rainbow Warrior, di Sorong, Papua Barat, pada hari Sabtu, 17 Maret 2018. Dia langsung disambut oleh Kapten kapal, Hettie Geenen, dn mereka makan pagi bersama di kapal.

Koki kapal, Daniel Bravo Graribi, menggunakan bahan-bahan lokal Sorong untuk sarpan itu. “Makanan yang kita makan di kapal ini, kita mencoba untuk membantu petani. Kebanyakan makanan yang di meja ini sekarang, contohnya pakis, itu datang dari hutan,” ujar Daniel Garibi saat menjelaskan makanan yang disajikan kepada Susi Pudjiastuti.

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, di Kapal Rainbow Warrior, di Sorong, Papua Barat, Sabtu 17 Maret 2018 (Tempo/Astari P Sarosa)

Di meja terlihat ada nasi merah, telur, kacang garbanzo, sagu pancake, pakis, sayuran salad, buah nanas dan buah naga, dan tentunya ikan. Susi Pudjiastuti juga mengatakan ucapan khas dia saat melihat sajian ikan di depan mejanya. “Ingat! Tidak makan ikan, saya tenggelamkan,” ujarnya.

Baca: Ajak Anak dan Cucu, Susi Pudjiastuti Kunjungi Kapal Greenpeace

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mendengar kalau makanan yang disajikan adalah makanan dengan berbagai ragam bahan dari pasar lokal Sorong, Susi memuji makanan yang telah disajikan. Dia juga mengingat kembali kalau di Jakarta, dia seringkali membawa bahan makanan dari Pangandaran, Jawa Barat, kampung halaman dia. “Ini enak sekali, saya pasti mau balik lagi (ke Rainbow Warrior),” tutur Susi Pudjiastuti.

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, mengunjungi Kapal Rainbow Warrior, di Sorong, Papua Barat, Sabtu 17 Maret 2018 (Tempo/Astari P Sarosa)

Susi Pudjiastuti mengatakan kalau dia sebelumnya jarang makan sehat. Bahkan mengakui kalau dia telah naik 14 kg dalam tiga tahun menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Sekarang, dia mencoba untuk makan lebih sehat dan karena itu dia sangat senang dengan makanan yang disajikan di kapal. Tidak hanya karena rasanya yang enak, namun juga karena ramah lingkungan.

ASTARI PINASTHIKA SAROSA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

7 jam lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.


Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

9 jam lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.


Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

19 jam lalu

Aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk tentang tata kelola sampah saat kegiatan bersih sampah dan audit merek (brand audit) di Pantai Tirang, Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 12 November 2023. Dalam aksi tersebut Greenpeace Indonesia melalui kampanye Break Free From Plastic ingin menekankan tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility) atas pengolahan atau pembuangan produk pasca-konsumen serta mendorong produsen untuk berkomitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan bungkusan sesuai dengan mandat peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk peta jalan pengurangan sampah oleh produsen pada tahun 2030. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

Greenpeace Indonesia mengapresiasi langkah KKP yang menangkap kapal ikan pelaku alih muatan (transhipment) di laut.


Tidak Ingin Bau Badan? Hindari 5 Makanan Berikut

2 hari lalu

Ilustrasi bau badan. shutterstock.com
Tidak Ingin Bau Badan? Hindari 5 Makanan Berikut

Ada beberapa makanan yang memicu timbulnya bau badan. Berikut adalah jenis makanan yang menyebabkan bau badan.


Manfaat Konsumsi Ikan Sarden dan Teri bagi Kesehatan

13 hari lalu

Ikan sarden. Pixabay.com/Dana Tentis
Manfaat Konsumsi Ikan Sarden dan Teri bagi Kesehatan

Mengganti daging merah dengan ikan seperti ikan sarden, herring, hingga ikan teri dapat mencegah 750 ribu kematian setiap tahun pada 2050.


Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

16 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono klaim bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat bagi semua pihak.


Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

20 hari lalu

Ilustrasi ribuan penggemar berkumpul. REUTERS/Heo Ran
Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

Penggemar K-Pop global dan Indonesia meminta Hyundai mundur dari investasi penggunaan PLTU di Kalimantan Utara.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

28 hari lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

31 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

31 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.