Skor Matematika Indonesia Rendah, Bank Dunia: Perlu 3 Generasi

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi matematika (pixabay.com)

    ilustrasi matematika (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matermatika, Fasli Djalal, menyatakan bahwa kondisi kemampuan matematika anak Indonesia sangat memprihatinkan. Fasli menceritakan penelitian yang dilakukan peneliti Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika, Lant Pritchett.

    Baca: Anak Indonesia Gawat Darurat Matematika, Apa Itu? Cek Dampaknya

    "Saya terkejut, marah, sedih, malu serta merasa bersalah, karena menurut Pritchett, dan tercantum dengan sangat jelas di salah satu tabel di halaman bukunya, diperlukan 317 tahun oleh anak Indonesia untuk menyamai tingkat kecanggihan berpikir rata-rata anak negara organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD) pada 2012," ujar Fasli, dalam keterangan tertulis, Ahad, 11 November 2018.

    Pritchett menulis sebuah buku berjudul 'Rebirth of Education, Schools Ain't Learning'. Dalam bukunya, kata Fasli, Pritchett menganalisa berapa lama waktu yang diperlukan anak-anak negara berkembang untuk belajar, sehingga bisa menyamai tingkat kecanggihan berpikir anak negara OECD.

    Pritchett menganalisis dengan menggunakan data dari hasil Tes PISA (Program for International Student Assessment) dari tahun 2000 sampai 2012. Tes ini dilakukan oleh negara-negara OECD setiap tiga tahun untuk mengetahui hasil belajar dari anak umur 15 tahun, di kelas berapa pun mereka belajar, di semua negara peserta.

    "Saya sampai berkomentar bahwa itu tidak mungkin, karena tiap tahun puluhan bahkan ratusan siswa Indonesia memenangkan berbagai olimpiade internasional," kata Fasli.

    Dan dengan kalem Pritchett menjawab, "Saya hanya menyajikan data apa adanya. Terlepas adanya anak juara olimpiade, ternyata anak Indonesia tidak memiliki kemampuan berpikir yg diharapkan. Jadi anak Indonesia, yang sudah punya akses baik untuk bersekolah, tapi ternyata belum baik hasil belajarnya. Schooling but not learning," tambah Fasli mengikuti nada Pritchett.

    Tes yang dilakukan itu untuk menguji tingkat kecanggihan berpikir anak untuk mata pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam atau sains, dan bahasa nasional masing-masing negara. Selain dari 32 negara anggota OECD, ada lebih dari 30 negara Non-OECD yg ikut dalam tes ini, termasuk Indonesia.

    Dengan menggunakan data dari pencapaian skor PISA rata-rata anak OECD sebesar 500 dan melihat kenaikan rata-rata skor per-tahun 2000 hingga 2012 dari anak negara Non-OECD, maka diproyeksikan secara linier dalam berapa tahun skor 500 itu akan dicapai oleh anak-anak Non-OECD, termasuk Indonesia.

    "Untung sejak 2014, Prof Nizam, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (PUSPENDIK) Balitbang Kemdikbud waktu itu, melakukan berbagai cara, dengan melatih guru agar tahu dan mampu membelajarkan HOTS (higher order thinking skills)," tambah Fasli. "Tahu dan mampu melakukan penilaian HOTS, dan menyediakan dukungan sarana, prasarana serta media pembelajaran yg mendukung pembelajaran HOTS."

    Pada 2015, PISA Indonesia menunjukkan kenaikan skor signifikan dari hasil tahun 2012, yaitu 22 skor, dan menjadi negara dengan kenaikan skor tertinggi ketiga dari semua negara peserta. Walaupun untuk matematika skor rata-rata masih sekitar 400.

    Karena itu, kata Fasli, menurut analisa terbaru Bank Dunia, yang sudah menggunakan hasil PISA 2015, masih diperlukan tiga generasi oleh anak Indonesia untuk menyamai tingkat kecanggihan berpikir rata-rata anak OECD tahun 2015.

    "Sudah waktunya kita semua, dalam kapasitas apa pun, ikut serta mengambil peran mendukung Gerakan Pemberantasan Buta Matematika. Sehingga, Insya Allah, hanya dibutuhkan waktu satu generasi oleh anak kita untuk menyamai tingkat kecanggihan berfikir rata-rata anak-anak OECD," lanjut Fasli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.