Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Waspada, Pembayaran Online Bisa Jadi Target Peretasan

image-gnews
Ilustrasi belanja online / e-commerce. freepik.com
Ilustrasi belanja online / e-commerce. freepik.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan keamanan siber Kaspersky Lab menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa pembayaran online dapat menjadi target peretasan dan bisa menyebabkan risiko data keuangan tercuri.

Baca: Finnet Buka Layanan Pembayaran Online

"Akhir tahun dan musim liburan adalah saat yang paling menyenangkan ketika orang-orang membeli hadiah untuk keluarga dan teman-teman mereka. Tapi orang-orang juga tidak ingin kehilangan uang melalui transaksi tidak aman atau penipuan online," ujar Kepala Pemasaran Produk Konsumen Kaspersky Lab Marina Titova, akhir pekan lalu.

Dalam laporan Kaspersky Lab yang berjudul 'From festive fun to password panic: Managing money online this Christmas', belanja online adalah salah satu kegiatan paling populer di internet, setelah e-mail tentunya. Sementara, 93 persen orang sadar akan ancaman siber finansial, dan 32 persen mengalami ancaman data finansial jatuh ke tangan yang salah.

Kenyamanan belanja online memang menggiurkan, tapi beberapa orang masih khawatir tentang seberapa aman pembayaran online mereka. Dari 32 persen yang memiliki risiko berbahaya akan data keuangannya, survei mengungkapkan bahwa sekitar 26 persen dari mereka tidak pernah mendapatkan uang mereka kembali.

"Kita harus sangat memperhatikan data keuangan dan pembayaran online kita. Berhati-hati dan hindarilah memasukkan kredensial kartu bank Anda di situs web yang tidak dipercaya, atau melakukan pembayaran dari perangkat yang tidak aman," kata Titova.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa faktor yang berpotensi membahayakan keuangan adalah kesulitan dalam mengontrol data pembayaran, setelah menggunakannya di berbagai platform e-commerce dan variasi metode pembayaran yang tersedia. Lebih dari separuh atau 54 persen paling khawatir tentang data finansial mereka dapat diakses oleh para pelaku kejahatan siber.

Sementara sepertiga atau 36 persen responden lupa atau tidak mencoba mengingat situs web dan aplikasi tempat mereka membagikan rincian keuangannya. Karena konsumen mencoba memastikan kredensial pembayaran mudah ditemukan dan diingat, satu dari lima atau 20 persen lebih suka menyimpannya di perangkat.

"Namun, jika perangkat hilang atau dicuri, pengguna berisiko tidak hanya kehilangan data pribadi, tapi juga uang mereka, karena seseorang dapat mengakses akun bank pengguna jika menemukan data terkait di catatan dalam ponsel pintar mereka," tutur Titova.

Banyaknya metode pembayaran online memberi kebebasan untuk memilih cara favorit mereka dalam membeli barang atau jasa. Metode yang paling disukai adalah kartu debit dan kartu kredit, transfer langsung dari rekening bank dan e-wallet, misalnya PayPal.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Diduga Mata-mata, Tiga Warga Iran Dituduh Meretas Akun Para Pejabat AS

9 hari lalu

Ilustrasi hacker. mic.com
Diduga Mata-mata, Tiga Warga Iran Dituduh Meretas Akun Para Pejabat AS

Warga Iran didakwa AS dengan tuduhan peretasan terhadap akun-akun email pejabatnya.


Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

15 hari lalu

Massa aksi dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (AKAMSI) saat menyampaikan orasinya di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu, 10 Juli 2024. Aksi ini ihwal kebocoran data PDNS 2 Surabaya dan menyebabkan gangguan pelayanan publik di instansi pusat dan daerah. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

Meutya mengatakan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tersebut sedang didalami oleh pemerintah.


Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

16 hari lalu

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji memberikan keterangan saat konferensi pers kasus manipulasi data email, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Dalam kasus tersebut polisi menangkap 5 tersangka 2 diantaranya warga Nigeria yang terlibat membuat email dan rekening palsu sejumlah perusahaan ternama dengan mengganti posisi huruf alfabet sehingga menyerupai aslinya dan merugikan korban sebesar 32 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

Bareskrim Polri menjelaskan kronologi peretasan dan penjualan data ASN BKN yang dilakukan seorang guru honorer di Banyuwangi.


Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

16 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

Bareskrim Polri menangkap seorang guru honorer yang diduga membobol dan menjual data pegawai BKN di dark web


DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

16 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

Ketua CISSReC, Pratama Persadha mengatakan saran DJP mengubah kata sandi untuk mencegah terjadinya kebocoran data tidak relevan.


Serba-serbi Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia

19 hari lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
Serba-serbi Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data NPWP tersebut.


Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

19 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

Bjorka, seorang hacker, diduga bertanggung jawab atas kebocoran data 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, Gibran, Kaesang, dan pejabat lainnya.


Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

19 hari lalu

Bjorka. Istimewa
Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

Tak kurang 6 juta data NPWP kena peretasan dan dijual di dark web. Eks penyelidik KPK meilhat pola kemunculan hacker Bjorka seiring isu besar politik.


Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

20 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

Simak kasus peretasan dan jual beli data yang dilakukan oleh Bjorka


Respons Sri Mulyani Soal Kebocoran Data NPWP

20 hari lalu

Sri Mulyani berbicara dalam Rapat Badan Anggaran terakhir dengan DPR, Selasa, 17 September 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Respons Sri Mulyani Soal Kebocoran Data NPWP

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kebocoran data NPWP