TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mewakili Indonesia dalam kegiatan Our Ocean Conference (OOC) 2019 yang diselenggarakan di Olso, Norwevia pada 23-24 Oktober 2019.
Sebelumnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Our Ocean Conference 2018 di Bali pada tahun 2018 lalu.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja memimpin delegasi Indonesia dalam perhelatan OOC kali ini. Syarief mengatakan Indonesia telah mengimplementasikan sebagian besar komitmen yang diteken dalam OOC periode tahun 2017 dan 2018.
Berbagai komitmen tersebut antara lain dilakukan dalam bidang pembangunan kapasitas; iklim, pencegahan dan pemantauan pengasaman laut; mempromosikan perikanan yang berkelanjutan; perlindungan laut; pengurangan polusi laut; jaringan kerja laut yang aman; serta pemetaan dan pemahaman lautan dan masa depan konferensi samudera.
“Dalam upaya perlindungan laut, Indonesia berhasil mencapai target perluasan kawasan konservasinya pada tahun 2018," kata Syarief melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 26 Oktober 2019.
Target perluasan kawasan konservasi Indonesia pada tahun 2018 lalu, kata dia, sebesar 22,68 juta hektare telah tercapai. Capaian tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melindungi laut dan menjaga keberlanjutannya.
Selain itu, Indonesia pun turut diundang sebagai narasumber untuk berbagi pengalamannya dalam menjaga laut di beberapa event lainnya terkait pemberantasan Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing, pengarusutamaan isu kelautan, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan pada sidang United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Agus Dermawan, mengatakan Indonesia telah menyampaikan empat komitmen baru dalam OOC 2019 dalam upaya menjaga laut dunia.
Pertama, Indonesia berkomitmen untuk mencadangkan 700.000 hektare Kawasan Konservasi Perairan pada tahun 2020. "Indonesia mengalokasikan dana sebesar US$ 6,68 juta untuk mendukung pembentukan MPAs baru dan meningkatkan efektivitas pengelolaan MPAs yang sudah ada,” ujar Agus.
Kedua, Indonesia berkomitmen untuk melakukan stock assessment di perairan darat dengan menggunakan metode yang telah terstandardisasi, baik secara ilmiah maupun pendekatan praktis. Hal ini ditujukan untuk mendukung implementasi manajemen perikanan berbasis ilmiah pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar US$ 705.000.
Ketiga, Indonesia berkomitmen memperpanjang proyek peningkatan sistem peramalan laut untuk mengurangi resiko bencana maritim. Perpanjangan proyek ini akan dilakukan pada tahun 2019-2024 dengan alokasi dana senilai USD121 juta.
Keempat adalah pengawasan kelautan dan perikanan juga menjadi komitmen Indonesia. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pengawasan melalui kapal patroli dan pengawasan udara, operasi pusat komando, investigasi kejahatan kelautan dan perikanan dan pengawasan KKP. "Kami juga lakukan peningkatan partisipasi pengawasan berbasis masyarakat, memerangi penangkapan ikan yang merusak, dan kegiatan terkait lainnya,” tuturnya.
IMAM HAMDI
