Kominfo Denda Penyebar Pornografi Rp 100 Juta Per Konten

Reporter

Editor

Erwin Prima

Ilustrasi situs pornografi anak melalui dark web.[Sky News]

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan langsung mengenakan denda kepada penyelenggara sistem elektronik yang menyiarkan konten pornografi pada platformnya.

"Untuk pornografi langsung denda, tidak ada ampun karena dia punya kemampuan (untuk mendeteksi)," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin.

Kementerian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, akan memberikan denda sebesar Rp100 juta per konten.

Besaran denda tersebut juga berlaku untuk temuan konten negatif yang sebenarnya dapat ditangani secara otomatis oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial.

Sementara untuk konten negatif lain yang memerlukan tinjauan, misalnya ujaran kebencian, akan dikenakan sanksi sesuai dengan karakteristik konten dan kepatuhan platform terhadap tenggat waktu yang diberikan untuk mengatasi konten.

Kominfo, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, akan memberikan tenggat waktu pada penyelenggara sistem elektronik untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut.

Jika melewati tenggat waktu yang diberikan, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda atau bahkan pemblokiran sementara jika konten tersebut membahayakan, misalnya berpotensi memecah belah masyarakat, sampai platform bisa mengatasi masalah tersebut.

Denda kepada penyelenggara elektronik baru akan diberlakukan pada Oktober 2020 atau setahun setelah PP 71 disahkan.

Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan aturan baru ini kepada penyelenggara sistem elektronik.

PP 71, revisi dari PP PSTE nomor 82 tahun 2012, meminta penyelenggara sistem elektronik untuk lebih proaktif memblokir konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Platform seperti media sosial dianggap sudah memiliki teknologi yang secara otomatis dapat mendeteksi konten negatif, misalnya pornografi.

Kominfo, setelah aturan ini berlaku, akan melakukan patroli siber untuk memantau apakah aturan mengenai konten sudah dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik.

ANTARA






TV Analog Jabodetabek Dihentikan 2 November, Ini Penjelasan Kominfo dan Asosiasi Televisi Swasta

9 menit lalu

TV Analog Jabodetabek Dihentikan 2 November, Ini Penjelasan Kominfo dan Asosiasi Televisi Swasta

Kementerian Kominfo dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia membeberkan alasan pembatalan rencana penghentian TV analog di Jabodetabek per hari ini.


Migrasi ke Siaran TV Digital Jabodetabek Mundur, Distribusi STB Belum 100 Persen

11 jam lalu

Migrasi ke Siaran TV Digital Jabodetabek Mundur, Distribusi STB Belum 100 Persen

Penundaan peralihan ke siaran TV digital itu sesuai permintaan ATVSI atau lembaga penyelenggara multiplexing.


Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

1 hari lalu

Migrasi Siaran TV Analog ke Digital Jabodetabek Mundur ke 2 November, Ini Penjelasan Kominfo

Kominfo Tunda implementasi Analog Switch Off (ASO) Jabodetabek dari 5 Oktober 2022 menjadi 2 November 2022.


Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

5 hari lalu

Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

OPPO A77s diperkirakan segera diperkenalkan dalam beberapa pekan mendatang.


ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

9 hari lalu

ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

Laju pembagian STB untuk program ASO berbeda-beda di Jabodetabek. Masih ada warga yang memahaminya sekadar pembagian antena baru.


Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

11 hari lalu

Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

Kominfo menyebut 566 dari 693 lembaga penyiaran pemegang izin siaran analog sudah bermigrasi dari siaran tv analog ke siaran digital.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

12 hari lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.


UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

14 hari lalu

UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

Keberadaan UU PDP tidak akan mengurangi aksi peretasan secara langsung.


Sanksi UU PDP Terhadap Data Bocor, Menkomifo: Pidana Hingga Denda Rp 6 Miliar

15 hari lalu

Sanksi UU PDP Terhadap Data Bocor, Menkomifo: Pidana Hingga Denda Rp 6 Miliar

Dalam UU PDP yang baru disahkan hari ini, diatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi kebocoran data pribadi oleh pengendali data


Pengemudi Ojek Online Beberkan Hitungan Tarif Aplikator yang Melanggar

15 hari lalu

Pengemudi Ojek Online Beberkan Hitungan Tarif Aplikator yang Melanggar

Lily Pudjiati menunjukkan salah satu tangkapan layar pemesaan ojek online atau ojol yang menjadi aduan soal aplikator yang melanggar tarif potongan maksinal 15 persen.