Mahasiswa Terdampak Corona Bisa Minta Keringanan UKT, Ini Caranya

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa mengikuti perkuliahan di tenda darurat di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 5 November 2018. Lebih dari 40 ribu mahasiswa di perguruan tinggi negeri itu mengikuti kegiatan perkuliahan di tenda darurat. ANTARA/Basri Marzuki

    Mahasiswa mengikuti perkuliahan di tenda darurat di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 5 November 2018. Lebih dari 40 ribu mahasiswa di perguruan tinggi negeri itu mengikuti kegiatan perkuliahan di tenda darurat. ANTARA/Basri Marzuki

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mengumumkan bahwa mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mengajukan permohonan perubahan besaran uang kuliah tunggal (UKT). Ketua MRPTNI Jamal Wiwoho mengatakan syaratnya harus menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa.

    Menurutnya, kebijakan untuk memberikan keringanan UKT akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh pimpinan PTN. "Ada beberapa opsi, yaitu pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT," ujar dia, dalam laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu, 6 Mei 2020.

    Jamal menerangkan ketentuan mengenai keringanan UKT tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2017 tentang tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    Dalam pasal 5 aturan itu disebutkan, pemimpin PTN dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa jika ada ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Dan perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

    Pemberian keringanan atau penetapan ulang pemberlakuan UKT tersebut ditetapkan dengan keputusan Pemimpin PTN. Kemudian di pasal 6, tercantum bahwa perguruan tinggi dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain, selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan sarjana untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung.

    Menurut Jamal, kebijakan keringanan UKT diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi negeri. "Tapi diharapkan, kebijakan tidak mengganggu operasional penyelenggaraan ataupun pembelajaran di perguruan tinggi serta berbagai aktivitas pendukungnya," kata Jamal yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) itu.

    Untuk mendapatkan keringanan UKT, langkahnya mahasiswa perguruan tinggi negeri harus mengajukan permohonan ke dekan terlebih dahulu. Selanjutnya dekan akan membawa permohonan itu untuk dirapatkan bersama para pimpinan kampus.

    Permohonan dari mahasiswa, Jamal berujar, harus disertai bukti atau dokumen, antara lain surat keterangan pemutusan hubungan kerja atau surat keterangan meninggal dunia. Dia mengaku di kampus dia bekerja sejak 3-4 hari terakhir sudah ada mahasiswa yang mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT.

    "Permohonan tersebut tetap akan dibahas oleh pimpinan kampus terlebih dulu. Keputusan bentuk keringanan UKT antara mahasiswa satu dengan lainnya akan berbeda," tutur Jamal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uang Djoko Tjandra untuk Gaya Hidup Jaksa Pinangki

    Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima uang banyak untuk mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra