Peretas Klaim Jual Data Covid-19, Kominfo: PeduliLindungi Aman

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peretas dengan nama akun Database Shopping mengklaim memiliki 231.636 data pribadi pasien Covid-19 yang dijual di situs terbuka Raid Forums. Kredit: Istimewa

    Peretas dengan nama akun Database Shopping mengklaim memiliki 231.636 data pribadi pasien Covid-19 yang dijual di situs terbuka Raid Forums. Kredit: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan tidak ada data yang bocor dari aplikasi PeduliLindungi, menyusul informasi mengenai dugaan data Covid-19 diretas dan dijual di situs gelap.

    "Setelah dilakukan asesmen dan evaluasi keamanan secara menyeluruh, PeduliLindungi aman dan tidak ada kebocoran data," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dalam pesan singkat kepada ANTARA, dikutip Minggu, 21 Juni 2020. "Hasil pemeriksaan tersebut tidak untuk dipublikasikan."

    Kominfo melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara untuk menelusuri dugaan kebocoran data Covid-19 Indonesia. BSSN, seperti dinyatakan Menteri Johnny, juga menyatakan tidak ada data yang bocor.

    "Keamanan data Covid-19 akan terus dijaga dan keamanan sistem juga terus ditingkatkan," kata Johnny.

    Kominfo mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan "unethical hacking", meretas untuk mencuri data misalnya, karena merupakan pelanggaran hukum, baik di Indonesia maupun negara lainnya.

    Menteri Johnny yakin jika kepolisian tidak akan mentoleransi kejahatan di ruang siber.

    Sebelumnya, peretas menjual data Covid-19 Indonesia di situs pasar gelap RaidForums, dan mengaku mengantongi sejumlah data sensitif dari pasien Covid-19 di Indonesia.

    Lewat fitur spoiler di situs tersebut, data yang diambil antara lain berupa nama, alamat tinggal, tanggal pelaporan, jenis kelamin, status pasien hingga riwayat keluhan penyakit.

    Peretas mengklaim data tersebut diambil saat pembobolan pada 20 Mei lalu, berjumlah 230.000 data dalam format MySQL.

    ANTARA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.