Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Minta Kepala Daerah Tak Perlu Panik Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Reporter

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa setiap kepala daerah tidak perlu panik apabila terjadi lonjakan kasus dan permintaan kamar khusus COVID-19 di setiap rumah sakit akibat varian baru B.1617 yang muncul di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Ia menambahkan bahwa yang perlu dilakukan adalah menyiapkan penambahan lokasi khusus isolasi dan melakukan konsolidasi serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Hal ini disampaikan Ganjar ketika menjadi narasumber pada webinar bertajuk “Varian Virus Corona Delta di Kudus. Kenali dan Tingkatkan Kesiapan Diri, Komunitas dan Sistem Pelayanan Kesehatan” yang diselenggarakan atas kerja sama antara Pusat Kedoktera Tropis FK-KMKM UGM dan Pengurus Kagama, Rabu 16 Juni 2021.

Ganjar mengakui pemerintah dan manajemen rumah sakit panik dan tidak berpikir sebelumnya bahwa akan ada gempuran pasien yang begitu banyak. Seharusnya, menurut Ganjar, pemerintah dan rumah sakit bisa memanfaatkan jaringan yang ada.  Kedepan, kata dia, ada PIC yang mengurusi Rumah Sakit saat penuh sehingga tahu pasien sebaiknya mau dipindahkan ke mana.

"Sebenarnya kita tidak perlu panik, ketika banyak Rumah Sakit yang terpapar dan pasien yang antri mau masuk ke Rumah Sakit," katanya seperti dikutip Tempo dari laman UGM, Selasa 22 Juni 2021. 

Menurut Ganjar, kasus lonjakan Covid-19 memang akan dengan mudah menjadi bahan politisasi dan menjadi fokus pemberitaan media. Namun, hal itu justru baik untuk penanganan Covid-19.  "Semakin banyak kita tahu rakyat kita yang kena dan terpapar, tahu apa yang harus ditangani," katanya.

Ganjar mendorong Rumah Sakit (RS) di Jawa Tengah untuk menambah jumlah bed di ICU, agar kejadian COVID-19 di Kudus tidak terulang lagi. Ia juga menyayangkan ketika masih ada RS yang khawatir untuk membuka dan menambah kamar khusus pasien COVID-19.

Ganjar juga menyarankan agar beberapa fakultas kedokteran yang berada di berbagai Universitas di Jawa Tengah untuk mengirim dokter magang ke Kudus.

Lonjakan kasus covid-19 saat ini memerlukan SDM yang lebih banyak dan lebih cepat. Ganjar mendorong Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit khusus yang menangani COVID-19.

Ganjar mengibaratkan lonjakan pasien di RS ibarat jika tetangga penuh, maka kita ikut harus ikut membantu. Butuh tindakan yang konkret dalam menangani lonjakan kasus ini, jika itu bisa dikerjakan akan sangat bagus. “Kita paksa RS untuk menambah dan melakukan konversi kamar,” tambah Ganjar.

Ketua Pokja Genetik FKKMK UGM  dr. Gunadi Ph.D,.Sp.BA mengatakan virus corona varian Delta mendominasi penyebab melonjaknya kasu Covid-19 di Kudus. Gunadi mengatakan telah terjadi transmisi lokal dengan keluarga sebagai sumber pembentukan klaster kasus Covid-19 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gunadi menjelaskan varian delta punya karakteristik mengelabui sistem imun dengan tingkat transmisi yang lebih besar sekitar 41-60 persen dibanding varian alfa yang ada di Wuhan. “Varian itu terus berkembang bisa naik atau menurun. Bahkan, mampu reinfeksi karena mampu menurunkan respons imun,” katanya.

Lonjakan kasus Covid-19n  di Kudus, kata Gunadi menunjukkan varian Delta mampu menurunkan respons imun sejalan dengan dengan usia penderita yang mengalami penurunan respons antibodi jika terinfeksi varian ini.

Epidemiolog sekaligus Direktur Pusat Kedokteran Tropis FK-KMK UGM, Dr. Riris Andono Ahmad, mengatakan strategi yang paling efektif untuk menekan lonjakan kasus Covid19 adalah memisahkan orang sakit atau terinfeksi virus dari populasi untuk mengurangi jumlah virus yang beredar.

Namun, yang menjadi kendala adalah kemampuan dalam melakukan testing serta kemampuan isolasi dan karantina yang masih terbatas.Namun, jika tingkat paparan masih tinggi, solusinya adalah dengan cara menghentikan mobilitas warga. "Karena virus itu tidak bergerak ke mana- mana, namun berasal dari mobilitas warga,”katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyarankan agar beberapa fakultas kedokteran yang berada di berbagai Universitas di Jawa Tengah untuk mengirim dokter magang ke Kudus.

Lonjakan kasus covid-19 saat ini memerlukan SDM yang lebih banyak dan lebih cepat. Ganjar mendorong Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit khusus yang menangani COVID-19.

Ganjar mengibaratkan lonjakan pasien di RS ibarat jika tetangga penuh, maka kita ikut harus ikut membantu. Butuh tindakan yang konkret dalam menangani lonjakan kasus ini, jika itu bisa dikerjakan akan sangat bagus. “Kita paksa RS untuk menambah dan melakukan konversi kamar,” tambah Ganjar.

NAUFAL RIDHWAN ALY

Baca juga: Tekan Covid-19 di Jawa Tengah, Ganjar Gencarkan Sosialisasi di Tempat Ibadah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

3 jam lalu

Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka blusukan ke Rusun Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu, 24 April 2024. Sebelumnya, KPU menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penetapan dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa hasil pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.


Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

4 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.


Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi? Berikut Pernyataan Beberapa Tokoh PDI Perjuangan

4 jam lalu

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah (tengah) bersama Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) dan  politisi PDIP Adian Napitupulu (kanan)  menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Cikini, Jakarta, Kamis, 27 April 2023. DPP PDIP menunjuk Ahmad Basarah sebagai koordinator tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dan Adian Napitupulu sebagai wakil koordinatornya, Deddy Yevri Hanteru Sitorus sebagai sekretaris, serta Riezky Aprilia sebagai Wakil Sekretaris tim relawan. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi? Berikut Pernyataan Beberapa Tokoh PDI Perjuangan

Hasto Kristiyanto dan Ahmad Basarah menyatakan bahwa PDIP siap menjadi oposisi sesuai arahan ketua partai. Bagaimana sikap PDIP ke depannya?


Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

18 jam lalu

Dwina Septiani Wijaya. Dok. Peruri
Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

19 jam lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

1 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


Respons Berbagai Pihak Soal Isi Dissenting Opinion 3 Hakim MK dari Ganjar hingga TKN Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons Berbagai Pihak Soal Isi Dissenting Opinion 3 Hakim MK dari Ganjar hingga TKN Prabowo-Gibran

Dissenting opinion 3 hakim MK mendapat tanggapan berbagai pihak dari ganjar hingga TKN Prabowo-Gibran.


Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung inisiatif dan langkah Prabowo-Gibran merangkul semua komponen bangsa.


Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.


Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

1 hari lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.