Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkes: Pakai Ivermectin untuk Covid-19 Harus Pengawasan Dokter

image-gnews
Obat Ivermectin. shutterstock.com
Obat Ivermectin. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa penggunaan Ivermectin untuk pasien Covid-19 harus dalam pengawasan dokter. “Obat ini dapat digunakan selama di bawah pengawasan dokter,” ujar kata juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Kamis, 8 Juli 2021.

Penggunaan Ivermectin untuk obat Covid-19 sempat ramai diperbincangkan. Banyak kalangan mendesak penggunaan obat antiparasit yang generik itu secara luas untuk menangani pasien Covid-19.

Menurut Nadia, sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar untuk pasien Covid-19. “Karena itu, berbagai pengobatan diupayakan untuk kesembuhan pasien Covid, termasuk penggunaan ivermectin,” tutur dia menambahkan. 

Kemenkes juga menetapkan harga eceran tertinggi Ivermectin ukuran 12 miligram sebesar Rp 7.500. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan keputusan ini sudah diteken pada Jumat, 2 Juli 2021. 

"Harga tertinggi ini berlaku untuk semua, apotek, rumah sakit, instalasi farmasi, dan klinik, yang berlaku diseluruh Indonesia," kata Budi dalam konferensi akhir pekan lalu.

Penggunaan Ivermectin untuk pasien Covid-19 juga didukung oleh kelompok dokter garis depan Frontline Covid Critical Care Alliance (FLCCC) yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka bahkan sampai menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melihat bukti khasiat dan melakukan sesuatu untuk masyarakat seperti yang telah dilakukan para pemimpin negara lain bagi rakyatnya.

“Ivermectin adalah solusi yang dapat menghilangkan Covid dari negara ini,” kata Pierre Kory, Chief Medical Officer FLCCC, Senin, 28 Juni 2021.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasan FLCCC menulis surat tertanggal 22 Juni 2021 ke Jokowi itu, kata Kory, setelah melihat semua bukti Ivermectin dan situasi krisis yang dihadapi Indonesia sekarang dengan meningkatnya jumlah kasus, rasa takut yang mencengkeram, dan kini melambungkan angka kematian.

Menurutnya, perlu langkah berani Presiden untuk mengatasi masalah itu. “Kami memohon dan merekomendasikan agar Ivermectin dapat segera didistribusikan,“ ujar Kory.

Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya menyetujui pelaksanaan uji klinis Ivermectin untuk obat Covid-19. Lembaga tersebut masih mempertimbangkan kondisi penyebaran penyakit, publikasi global mengenai penggunaan Ivermectin, dan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai pengobatan pasien Covid-19.

"Apabila masyarakat membutuhkan obat ini dan tidak dapat ikut dalam uji klinis, dokter juga dapat memberikan obat ini dengan memperhatikan penggunaan sesuai dengan protokol uji yang disetujui itu," kata Kepala BPOM Penny K. Lukito.

Izin edar BPOM terhadap obat itu juga  masih sebagai obat cacing. Sedangkan WHO menyatakan pada 31 Maret lalu tidak merekomendasikan memberikan Ivermectin kepada pasien Covid-19, kecuali dalam konteks riset uji klinis. Rekomendasi mungkin berubah menunggu hasil uji klinis.

Baca:
Ivermectin Dibagi Gratis di Sragen, Satu Pasien Covid-19 Konsumsi 5 Tablet

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

5 jam lalu

Seorang pria yang mengenakan masker berjalan melewati ilustrasi virus di luar pusat sains regional di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Oldham, Inggris, 3 Agustus 2020. [REUTERS/Phil Noble]
Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.


Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

1 hari lalu

Dwina Septiani Wijaya. Dok. Peruri
Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.


Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.


Unilever Tarik Es Krim Magnum di Inggris dan Irlandia dari Peredaran, Begini Penjelasan BPOM soal Produk Itu di RI

2 hari lalu

Es Krim Magnum. Womensfreesamples.com
Unilever Tarik Es Krim Magnum di Inggris dan Irlandia dari Peredaran, Begini Penjelasan BPOM soal Produk Itu di RI

BPOM angkat bicara soal keamanan produk es krim Magnum yang beredar di Indonesia.


Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

3 hari lalu

Petugas fogging melakukan pengasapan di RW 05, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan fogging ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Sebelumnya, salah seorang warga di RW 05 terkena DBD. Masyarakat diminta untuk mewaspadai akan ancaman DBD saat musim kemarau dengan tetap menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.


Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

4 hari lalu

Gambar mikroskop elektron pemindaian ini menunjukkan SARS-CoV-2 (obyek bulat biru), juga dikenal sebagai novel coronavirus, virus yang menyebabkan Covid-19, muncul dari permukaan sel yang dikultur di laboratorium yang diisolasi dari pasien di AS. [NIAID-RML / Handout melalui REUTERS]
Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.


Pakar Farmasi Bantah Obat Sakit Kepala Bisa Sebabkan Anemia Aplastik

5 hari lalu

Ilustrasi obat. TEMPO/Subekti
Pakar Farmasi Bantah Obat Sakit Kepala Bisa Sebabkan Anemia Aplastik

Pakar menjelaskan kasus anemia aplastik akibat obat-obatan jarang terjadi, apalagi hanya karena obat sakit kepala.


Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

6 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.


Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

6 hari lalu

Ribuan tenaga kesehatan atau Nakes berunjuk rasa di depan Monas untuk menagih janji pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi aparat sipil negara atau ASN, Kamis, 22 Sepetember 2022. Nakes yang sudah menjadi garda terdepan melawan Covid-19 merasa dikhianati, sebelumya pemerintah menjanjikan mereka menjadi ASN di awal pandemi. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.


5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

7 hari lalu

Ilustrasi pernikahan outdoor di Candi Prambanan. Dok. istimewa
5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

Tes kesehatan pra-nikah adalah langkah proaktif yang dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk pernikahan yang sehat dan bahagia.