698 Isoman Covid-19 Yogya Meninggal Selama Juli, 3 Faktor Ini Diduga Pemicunya

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-18 tahun yang digelar di halaman parkir Kebun Binatang Gembiraloka, Yogyakarta. Dok.Pemkot Yogya

    Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-18 tahun yang digelar di halaman parkir Kebun Binatang Gembiraloka, Yogyakarta. Dok.Pemkot Yogya

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Posko Dukungan Operasi Satgas Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat kematian warga DIY yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumahnya terus melesat sepanjang Juli ini. Dalam periode 1-27 Juli, jumlah warga isoman yang meninggal dunia ada sebanyak 698 orang.

    Dalam periode yang sama, posko BPBD DIY juga telah menangani penanganan 1.983 jenazah dengan protokol Covid-19 yang meninggal di rumah sakit rujukan Covid-19, sehingga total kurang dari sebulan itu Posko BPBD DIY menangani 2.681 jenazah baik yang isoman di rumah atau rumah sakit.

    Wakil Komandan Posko Dukungan Operasi Satgas Covid-19 BPBD DIY Indrayanto mengatakan dari evaluasi pihaknya, setidaknya ada tiga dugaan penyebab tingginya angka kematian itu. "Pertama mungkin terkait jenis virusnya (varian Delta) yang menyerang warga sekarang, ternyata ini benar-benar ganas," kata Indrayanto Kamis 29 Juli 2021.

    Keganasan varian Delta ini, ujar Indra, dilihat dari dampak gejala yang dialami para pasien isoman itu yang sangat tak terduga. "Pagi hari pasien itu merasa fisiknya masih kuat sehingga memilih isoman di rumah, tapi saat menjelang sore atau malam, tiba-tiba kondisinya langsung drop. Di situlah sekitarnya langsung panik, cari oksigen susah, rumah sakit susah, akhirnya balik ke rumah lagi dan malamnya meninggal," kata Indra.

    Faktor kedua pemicu tingginya angka kematian isoman yang diamati para relawan, soal tempat isolasi yang dipilih yakni di rumah, bukan shelter terpadu. Tak semua rumah yang dijadikan lokasi isolasi itu memiliki kondisi ideal seperti kamar mandi terpisah, tempat makan terpisah, atau tempat tidur terpisah.

    Penularan antarkeluarga pun terjadi sangat cepat. Tak ada pemantauan kondisi kesehatan, makanan dan pengobatan hingga psikologis di keluarga itu oleh petugas medis. Kalau di shelter, minimal ada yang memantau kesehatan, obat, gizi, dan psikologisnya.

    "Biasanya kalau isolasi di rumah, yang memastikan pasien isoman ini mau makan kan tidak ada. Pasien yang terpapar ini biasanya kehilangan indera perasa lalu susah makan, akhirnya tubuh lemas. Kalau ini terjadi pada yang sepuh-sepuh (sudah tua) berbahaya," kata Indra.

    Meskipun sampai saat ini belum pernah ada shelter-shelter isolasi meminta dan diberi stok oksigen, namun Indra mengatakan sepanjang timnya menangani ribuan jenazah Covid-19 sejak 2020 silam, angka kematian sangat rendah.

    "Angka kematian di shelter yang kami tangani sejauh ini hanya tiga orang, berbeda jauh dengan angka kematian di rumah," kata Indra. Kebutuhan di shelter selama ini tercukupi.

    Indra melihat kepanikan akan kebutuhan oksigen tak jarang dipicu psikologis pasien sendiri ketika mendapati dirinya positif. Menurutnya, tidak semua warga bisa membaca saturasi oksigennya secara tepat. Berbeda dengan di shelter yang saturasi oksigennya dipantau langsung tenaga medis. "Tak jarang pasien panik mencari oksigen karena salah baca saturasi, setelah dicek yang dibaca ternyata indikator detak jantungnya," kata Indra.

    Faktor ketiga penyebab kematian isoman tinggi di Yogya adalah kendornya rantai pengawasan atas warga yang terdeteksi positif. Indra bercerita pada 2020 silam, jika ada warga mengetahui dirinya terpapar yang diburu pertama adalah shelter. "Tapi sekarang, saat warga tahu dirinya terpapar yang diburu rumah sakit, shelter akhirnya banyak yang kosong, rumah sakit penuh," kata dia.

    Indra mendorong pemerintah merekrut petugas yang bisa mengontrol agar shelter shelter ini kembali aktif. Menurutnya, mekanisme memantau pasien isoman secara door to door yang diwacanakan saat ini tak akan efektif. "Lebih baik rekrut petugas untuk memantau dan mendorong agar shelter di desa-desa itu aktif dan penanganan pasien isolasi bisa terpusat," kata dia.

    Indra mengatakan seluruh pasien meninggal yang ditangani TRC BPBD itu terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan antigen maupun Polymerase Chaun Reaction (PCR) dan dimakamkan dengan prosedur pemulasaran jenazah Covid-19. "Jenazah yang kami tangani positif antigen atau PCR dan ada surat keterangan infeksius," kata dia.

    Asisten I Sekretaris DIY Sumadi mengatakan saat ini jumlah warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah memang jumlahnya terlampai besar dan cukup sulit pengawasannya. "Sampai saat ini warga yang isolasi mandiri di rumah itu sekitar 28.000 orang dan itu membuat kami cukup sulit mengontrol," kata Sumadi.

    Sumadi mengatakan, yang jadi persoalan ketika warga isolasi mandiri itu kerabatnya atau yang bersangkutan tidak melaporkan kondisinya ke tingkat RT/RW atau puskesmas. "Sehingga ketika kondisinya makin memburuk, baru dibawa ke rumah sakit, akibatnya penanganannya sudah cukup terlambat," kata Sumadi.

    Pemerintah DIY, ujar Sumadi, kini sudah menggandeng TNI dan Polri untuk membentuk satgas khusus yang diterjunkan guna memantau para warga yang isolasi mandiri itu secara door to door. Shelter isolasi terpadu juga telah disiapkan agar mereka yang isolasi di rumah bisa segera berpindah.

    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku prihatin karena masih banyak masyarakat yang memilih isolasi mandiri di rumah padahal kondisinya tidak memungkinkan. "Kami sedih masyarakat masih sulit untuk diajak ke shelter jika positif," kata Sultan, Rabu.

    Sultan mengatakan pemerintah juga telah mengeluarkan surat keputusan bahwa untuk isolasi mandiri, rumah yang digunakan harus memenuhi syarat, misalnya kamar mandi antara pasien positif dan keluarga yang negatif harus terpisah.

    Baca:
    Capaian Vaksinasi Rendah, Sleman: Stok Vaksin Tak Selalu Siap


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.