TEMPO.CO, Jakarta - Startup Atur Toko bekerja sama dengan pemerintah daerah mendirikan gudang ecommerce. Tujuannya, merangkul para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari tingkat desa sampai Kabupaten/Kota dalam membangun merek dan meningkatkan penjualan melalui digital, selain juga membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan dan memantau kinerja UMKM di wilayahnya.
“Jadi selain menyediakan teknologi untuk bisnis kecil atau retail melalui online dengan dasbor yang mudah dikelola dan terjangkau, saat ini kami juga mendirikan gudang ecommerce di tingkat pemda,” kata CEO dan Co-Founder Atur Toko, Bagus Dewantara, dalam keterangan tertulis yang dibagikannya, Rabu 29 Desember 2021.
Bagus menerangkan kalau gudang e-commerce memungkinkan pelaku UMKM untuk berfokus pada produksi. Proses dan upaya meningkatkan penjualan akan dibantu dikelola Atur Toko. Mulai dari foto produk, manajemen media sosial, kebijakan harga, media pengemasan produk, hingga proses pengiriman kepada pembeli.
Berdiri sejak 2019, Bagus mengatakan, teknologi Atur Toko telah terintegrasi dengan enam marketplace besar di Indonesia sehingga memudahkan penarikan data penjualan. “Sistem yang terintegrasi ini memungkinkan setiap pelaku UMKM untuk memonitor tokonya di berbagai platform marketplace hanya dengan satu dasbor Atur Toko, termasuk mendapatkan data penjualan, stok produk, layanan branding, pinjaman modal, hingga chatboard,” tutur lulusan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia itu.
Bagus menambahkan, sepanjang tahun ini, Atur Toko telah berhasil melakukan inisiasi dengan beberapa pemerintah daerah untuk menggagas kerja sama pendirian gudang e-commerce bagi UKM Binaan Pemda. Dia menyebutkan di antaranya di Garut, Gorontalo, Bekasi, Kalimantan Barat, dan Mojokerto. Pada 2022, Atur Toko menargetkan untuk melakukan penetrasi ke 20 pemerintahan daerah.
Atur Toko optimistis konsep gudang e-commerce di tingkat pemda dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Untuk lebih memperkenalkannya, sebuah lokakarya dan diskusi dengan fokus percepatan digitalisasi dan mendorong implementasi UMKM Go-Digital pascapandemi Covid-19 telah dirancang.
“Sosialisasi akan dilakukan di hadapan Menteri Koperasi UKM RI, Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Kepala Dinas Kominfo se-Provinsi Jawa Tengah pada Februari 2022,” kata Bagus.
Konsep yang sama juga dibidik memampukan UMKM memiliki kesempatan menjadi peserta pada proses pengadaan barang dan jasa (PJB) di pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Partisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dilakukan melalui laman situs LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) di masing-masing daerah.
“Saat ini, beberapa pemda mempunyai marketplace tapi sebatas skala lokal,” katanya sambil menambahkan, “Dengan UU baru tersebut, UMKM akan diberikan keleluasaan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa di pemda dan ini sejalan dengan konsep gudang e-commerce yang kami usung agar dapat mengakses marketplace nasional ke depannya.”
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo (ketiga dari kanan) saat kunjungan ke kantor pusat Atur Toko pada Juni 2021 lalu dan diterima langsung oleh CEO dan Co-Founder Atur Toko Bagus Dewantara (keempat dari kanan). FOTO/ATURTOKO
Atur Toko berfokus pada inisiasi pengembangan bisnis online ke offline store dan optimasi UMKM untuk berjualan di marketplace. Sepanjang dua tahu usianya, Atur Toko mengaku telah membantu pengembangan lebih dari lima ribu UMKM di Tanah Air.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat, hingga 21 Agustus 2021 sebanyak 15,3 juta UMKM sudah masuk ke platform digital dan menargetkan 30 juta UMKM yang memasarkan produknya secara digital pada 2030. Secara bertahap, target di 2022 sebanyak 19 juta UMKM dan 2023 sebanyak 24,5 juta UMKM.
