Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Integrasikan Data, Kemdikbud Bikin Arkas: Aplikasi Pelaporan Dana Bos

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk menunjang pembelajaran daring selama pandemi corona.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk menunjang pembelajaran daring selama pandemi corona.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meluncurkan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas). Arkas merupakan aplikasi tunggal yang dibuat untuk perencanaan dan pelaporan pengelolaan Dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Aplikasi ini dibuat dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Sekarang, kami pindah dengan satu aplikasi tunggal yang memudahkan proses bagi tiap sekolah. Dengan adanya Arkas, sekolah cukup memasukkan informasi rencana dan anggaran cukup ke satu aplikasi yang sudah satu dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data Pokok Pendidikan,” kata Nadiem Makarim pada acara bertajuk Peluncuran Merdeka Belajar Episode 16 : Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kesetaraan secara daring, Selasa, 15 Februari 2022.

Nadiem mengatakan sistem pengelolaan anggaran sekolah akan menyatu dengan sistem pengelolaan daerah. Selain itu, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan juga akan terhubung dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Arkas yang dipakai sekolah akan terintegrasi otomatis dengan Manajemen Arkas (Markas), yaitu aplikasi tunggal bagi dinas pendidikan untuk mengelola dana BOS. Markas pun terintegrasi dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri. “Jadi untuk sekolah memakai Arkas. Dinas Pendidikan memakai Markas,” tegasnya.

Sebelumnya, sistem pengelolaan anggaran sekolah masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Nadiem mengatakan dulu sekolah merencanakan dan melaporkan anggaran manual dua kali, yaitu di sistem dari pemda dan pusat. Dampaknya, sekolah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk hal administratif. “Hal itu ingin kami hindari, karena kami ingin sekolah-sekolah fokus kepada murid-murid dan bukan hal-hal administratif,” kata Nadiem.

Pengelolaan Dana BOS diharapkan Nadiem lebih akurat dan bertanggung jawab dengan kehadiran Arkas dan Markas yang terintegrasi dengan SIPD. Sebelumnya, terdapat beberapa aplikasi pengelolaan anggaran yang dipakai sekolah.

Format data dan standar acuan sebelumnya juga masih bervariasi. Kini, format data dan standar acuan sudah terstandardisasi sesuai aturan berlaku. Selain itu, proses persetujuan dokumen yang dahulu memakan waktu karena alurnya bervariasi. Dengan kehadiran Arkas, kata Nadiem, proses persetujuan dokumen jadi lebih cepat dengan adanya standardisasi dan otomasi alur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Proses konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas sebelumnya dilakukan manual. Kini, proses ini otomatis. Jadi akan sangat menurunkan beban administratif sekolah dan dinas pendidikan,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menilai Arkas memberikan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang makin kuat. “Arkas sebagai inovasi tentu tujuannya untuk mempermudah pemerintah pusat dan daerah mengawasi dan membina PAUD dan pendidikan kesetaraan. Inovasi ini menciptakan kepercayaan publik karena APBN yang sangat besar untuk pendidikan harus menghasilkan kualitas pendidikan yang makin baik,” ungkapnya.

Pelaksan tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pihaknya mendukung kehadiran Arkas dan Markas yang terintegrasi ke SIPD. Sebelumnya, aplikasi pengelolaan sangat beragam. “Integrasi ini bertujuan mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional supaya pengelolaan dana BOS lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Baca juga: Aliansi Penyelenggara Pendidikan Minta Revisi RUU Sisdiknas Ditunda

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenag Cairkan Dana BOS Tahap I dan PIP Pesantren 2024

1 hari lalu

Ilustrasi beasiswa santri Foto Kementerian Agama
Kemenag Cairkan Dana BOS Tahap I dan PIP Pesantren 2024

kemenag mengalokasikan anggaran dana BOS Pesantren sebesar Rp 340,5 miliar tahun ini.


Jurnal Internasional IJTech Milik FTUI Kembali ke Posisi Q1

5 hari lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
Jurnal Internasional IJTech Milik FTUI Kembali ke Posisi Q1

IJTech milik FTUI kembali menjadi jurnal terindeks kuartil tertinggi (Q1) berdasarkan pemeringkatan SJR yang dirilis pada April 2024


Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

12 hari lalu

Siswa Sekolah Dasar Islam Excellent Plus Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengenakan pakaian adat untuk seragam sekolah. Foto: SF Islam Excellent Plus/Istimewa
Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Permendikbud Ristek soal pakaian adat sebagai seragam sekolah pada waktu tertentu adalah Bukittinggi.


20 Persen Sekolah Belum Menerapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Lakukan Ini

17 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
20 Persen Sekolah Belum Menerapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Lakukan Ini

Untuk mendorong sekolah menerapkan kurikulum merdeka, Kemendikbudristek membuat sejumlah program.


Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR Soal Program Makan Siang Gratis di APBN 2025, Begini Jawabannya

38 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR Soal Program Makan Siang Gratis di APBN 2025, Begini Jawabannya

Menkeu Sri Mulyani dicecar pertanyaan terkait program makan siang gratis oleh anggota DPR dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI. Apa jawabannya?


Pengamat Pendidikan Nilai Usul Penghapusan KJP Plus Tidak Realistis

46 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Pengamat Pendidikan Nilai Usul Penghapusan KJP Plus Tidak Realistis

Penghapusa program KJP Plus pertama kali disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim.


Seniman Ingin Dana Abadi Kebudayaan Dipertahankan

50 hari lalu

Seniman Ingin Dana Abadi Kebudayaan Dipertahankan

Muncul selentingan pemerintah yang baru berniat memindahkan Dana Abadi Kebudayaan untuk urusan lainnya.


Ma'ruf Amin soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Belum, Bukan Keputusan Pemerintah

51 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan), Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono (kanan), dan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi (kiri) memberikan keterangan pers saat peresmian Kampung Bahari Nusantara (KBN) di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Kampung Bahari Nusantara bertujuan menciptakan kondisi juang tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada lima klaster di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan pertahanan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ma'ruf Amin soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Belum, Bukan Keputusan Pemerintah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal BOS yang sebelumnya ramai dibahas untuk membiayai program makan siang gratis.


Digadang Jadi Sumber Program Makan Siang Gratis, Berikut Harusnya Peruntukan Dana BOS

52 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Digadang Jadi Sumber Program Makan Siang Gratis, Berikut Harusnya Peruntukan Dana BOS

Dana BOS akan digunakan untuk program makan siang gratis. Bagaimana penjelasannya?


Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

52 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran menjadi polemik karena akan gunakan dana BOS untuk pembiayaannya. Apa kata Faisal Basri dan PGRI?