Data: TB Sejalan dengan Kemiskinan, Indonesia Miliki Prevalensi Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Penyakit tuberkulosis (TB) sebenarnya dapat dicegah dan disembuhkan. Tapi, tetap saja menimpa seperempat penduduk Bumi ini, terutama karena masalah kemiskinan. Ini seperti yang disebut dalam artikel dalam Jurnal Nature edisi Mei lalu yang dibagikan eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, Senin 27 Juni 2022.

Artikel menyampaikan data WHO dengan keterangan bahwa di dunia, tuberkulosis berjalan bersama-sama dengan kemiskinan. Jika kasusnya terdeteksi di negara maju, maka dengan cepat dihambat penularannya di masyarakat. Selain itu, negara maju memiliki fasilitas pengobatan hingga dapat menyembuhkan sebagian besar kasus yang ada.

Di negara miskin dan yang berpenghasilan menengah, jika terjadi kerumunan orang akan mempermudah penularan seperti tuberkulosis. Selain itu,  pengobatan yang memadai tidak selalu tersedia sehingga tidak heran tuberkulosis membunuh lebih dari satu juta orang setiap tahunnya.

Artikel juga ditampilkan grafik hubungan antara prevalensi tuberkulosis per 100 ribu penduduk dan angka Gross Domestic Product (GDP) pada 10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Yang terbaik adalah Amerika Serikat yang GDP USD 63.593 (atau setara lebih dari Rp 941 juta) dan prevalensi TB rendah sekali, lalu disusul berturut-turut dengan prevalensi yang lebih tinggi pada Meksiko, Brasil, Rusia, Cina, India, Banglades, Nigeria, Pakistan dan yang tertinggi adalah prevalensi di Indonesia.

"Tuberkulosis di Indonesia memiliki prevalensi sekitar 300 kasus per 100 ribu penduduk dan GDP USD 3.870 (Rp 57 juta)," sebut isi artikel. 

Untuk jumlah kasus secara keseluruhan, Indonesia ada di urutan tiga dengan catatan memyumbang 8,4 persen kasus TB di dunia. Indonesia berada di bawah India (26 persen) dan  Cina (8,5 persen). Adapun di bawah Indonesia adalah Filipina (6,0 persen), Pakistan (5,8 persen), Nigeria (4,6 persen), Banglades (3,6 persen) dan Afrika Selatan (3,3 persen). 

Tjandra Yoga mengharapkan pemerintah Indonesia memberi perhatian terhadap kasus tuberkulosis. “Dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) untuk menghentikan epidemi tuberkulosis tahun 2030, dan juga target Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021 dengan eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030 maka jelas masih banyak sekali yang harus kita kerjakan,” kata guru besar di FKUI itu.

Baca juga:
WHO Kumpulkan Pakar dan Peneliti di Dunia Bahas Cacar Monyet