Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Direktur WHO: PPKM Dicabut Sejalan Situasi Covid-19 Global

image-gnews
Warga beraktivitas pada Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 20 November 2022. Kasus Covid-19 akhir-akhir ini menunjukkan kenaikan, khususnya di Jawa dan Bali maka PPKM Level 1 diperpanjang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Warga beraktivitas pada Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 20 November 2022. Kasus Covid-19 akhir-akhir ini menunjukkan kenaikan, khususnya di Jawa dan Bali maka PPKM Level 1 diperpanjang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, mengungkap rencana Komite Darurat WHO menggelar rapat membahas situasi pandemi Covid-19 terkini pada Januari 2023. Rapat, kata dia, setelah pada Desember ini mewacanakan mencabut situasi darurat mulai tahun depan.

Rencana dan wacana itu juga terangkai dengan pernyataan pada September lalu bahwa akhir pandemi sudah di depan mata. "Secara umum Covid-19 di dunia memang membaik," kata Tjandra Yoga saat dihubungi pada Jumat malam, 30 Desember 2022.

Dia mengungkap itu saat dimintakan tanggapannya atas keputusan pemerintah mencabut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam pengumuman yang disampaikan Jumat. Menurut Tjandra Yoga, situasi Covid-19 global sejalan dengan kondisi di dalam negeri. 

Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini merujuk ke empat indikator penanganan Covid-19 domestik yang seluruhnya telah cukup lama menunjukkan perkembangan baik. Keempatnya adalah jumlah kasus positif, kasus aktif, positivity rate, dan tingkat keterisian rumah sakit.

"Dari perkembangan di dalam negeri dan dunia itu maka bisa dimengerti kalau ada pelonggaran-pelonggaran termasuk pencabutan PPKM," katanya.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Mantan Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Kementerian Kesehatan ini juga memberi penekanan kepada pesan dalam pengumuman agar penggunaan masker di tempat umum dan cakupan vaksinasi tetap ditingkatkan. "Ini     balancing yang cukup baik dengan surveillance dari Kementerian Kesehatan yang harus tetap berjalan," kata profesor pulmonologi ini.

Tjandra berharap, setiap ada kasus positif yang terdeteksi, fungsi testing, tracing dan tracking tetap dijalankan. Ini, kata dia, sama seperti yang berlaku untuk jenis-jenis penyakit lainnya di tengah masyarakat. 

Belajar dari pengalaman pandemi tiga tahun belakangan, dia mengingatkan kembali, "Ke depannya, bidang kesehatan harus tetap menjadi prioritas pemerintah di atas kepentingan politik dan ekonomi."


Bagaimana dengan perkembangan dari Cina dan varian baru Covid-19?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tjandra Yoga menyarankan dan menilai tepat untuk selalu melihat perkembangan terkini dari ledakan kasus di Cina. Setiap mereka yang datang dari negara itu disarankannya wajib negatif Covid-19 sejak dari negara asalnya itu. Pun dengan pengawasan selama 14 hari pertama di sini.

Guru Besar Pulmonologi di FKUI Tjandra Yoga Aditama, yang juga Eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. dok pribadi

Seperti diketahui, kasus baru Covid-19 sedang berlipat cepat di Cina. Virus SARS-CoV-2 subvarian Omicron BF.7 diduga berada di baliknya. Virus corona turunan dari Omicron BA.5 itu dideteksi memiliki angka reproduksi tertinggi dibandingkan subvarian Omicron sebelumnya.

Tapi, kata Tjandra, itu bukan alasan untuk tidak mencabut PPKM. "Kalau pandemi berhenti 2023 kan bukan berarti virus sudah hilang," katanya sambil menuturkan, "Orang yang sakit masih akan ada, yang meninggal ada, varian baru virusnya masih ada, cuma semua bisa dikendalikan."

Lagian, Tjandra juga mengungkap kalau pada Jumat malam itu baru saja mendapat kabar data terkini genome sequencing sampel virus dari Cina. Menurutnya, tidak ada perbedaan yang besar daripada data yang sudah ada sebelumnya. Artinya, skenario standar menghadapi kasus atau varian baru bisa diterapkan yaitu vaksinasi ulang.

"Surveillance melalui genome sequencing ini penting juga dijaga di Indonesia," katanya menambahkan.   


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

14 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

Zulkifli Hasan mengungkap asal mula ditemukannya baja ilegal produksi pabrik milik Cina.


Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

Mendag Zulkifli Hasan menginspeksi mendadak sebuah pabrik baja milik investor Cina yang meproduksi baja ilegal tidak sesuai SNI.


Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

1 hari lalu

Li Ran (kanan). Instagram/mumunotinparis
Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

Seorang perempuan Cina merebut hati Pangeran Charles dan Belgia. Kisah percintaan mereka seperti dalam dongeng.


Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

1 hari lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 27 April 2024 diawali oleh berita soal lima sumber kekayaan negara Iran, yang sedang menghadapi ketegangan dengan Israel


Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.


Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

2 hari lalu

Sebuah kapal pasokan Filipina berlayar di dekat kapal Penjaga Pantai Cina selama misi pasokan untuk pasukan Filipina yang ditempatkan di kapal perang yang dilarang terbang di Laut Cina Selatan, 4 Oktober 2023. REUTERS/Adrian Portugal
Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan


Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

2 hari lalu

Ismail Haniyeh REUTERS
Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas


Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.


Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan anggota DPRD Labuhan Batu, Yusrial Suprianto Pasaribu dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahnan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Yusrial Suprianto Pasaribu dan Wahyu Ramdhani Siregar terkait Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap empat tersangka Bupati Labuhan Batu, Erik A. Ritonga, anggota DPRD Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga, dua orang pihak swasta Efendy Sahputra dan Fazar Syahputra, dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa dari APBD Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp.1,4 triliun di lingkungan Pemerintah Kabupatan Labuhan Batu. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

3 hari lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.