Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Temukan Kecurangan PPDB, Wali Kota Bogor Bentuk Tim dan Minta Jalur Zonasi Dievaluasi

Reporter

image-gnews
Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto saat mendatangi lokasi diduga terjadi kecurangan proses PPBD di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor, Kamis, 6 Juli 2023. ANTARA/HO/Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto saat mendatangi lokasi diduga terjadi kecurangan proses PPBD di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor, Kamis, 6 Juli 2023. ANTARA/HO/Pemkot Bogor
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Saat melakukan pengecekan lapangan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2023 jalur zonasi, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menemukan adanya indikasi kecurangan. Dugaan kecurangan itu diantaranya berkaitan dengan manipulasi data, utamanya berupa Kartu Keluarga atau KK.

Bima Arya pun meminta sistem zonasi PPDB di sekolah agar dievaluasi untuk meminimalkan kecurangan dengan upaya memanipulasi data kependudukan maupun titik identitas anak di KK terdekat. "Saya akan sampaikan kepada menteri pendidikan dan presiden untuk mengevaluasi zonasi," kata dia yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Menurut Bima, fakta di lapangan dunia pendidikan saat ini belum siap untuk menerapkan sistem zonasi. Sebab, masih terdapat peluang-peluang kecurangan, di antaranya masalah sistem kependudukan dan infrastruktur.

"Kita enggak siap sistemnya untuk zonasi. Ketika sistem data kependudukan masih bisa diakali dan juga infrastruktur pendidikan belum merata," kata Bima.

Pada pemeriksaan yang dilakukannya, Jumat pagi, Bima menemukan indikasi kecurangan. Ia melakukan inspeksi mendadak ke SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor yang bersebelahan, bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Hasilnya, Bima bersama jajarannya menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti verifikasi faktual yang tidak dilakukan sekolah, manipulasi kartu keluarga (KK) dan ada titip identitas anak di KK terdekat sekolah padahal tidak tinggal di wilayah tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bima pun mengatakan pihaknya membentuk tim khusus untuk membongkar calo PPDB. Tujuannya untuk memastikan pada saat pengumuman penerimaan yang diundur dari Senin, 10 Juli menjadi Selasa, 11 Juli, data-data siswa yang diterima sesuai aturan zonasi.

Tim khusus terdiri atas inspektorat, asisten bagian pemerintahan, kadisdukcapil, kadisdik dan enam camat. Tim bertugas untuk menelusuri kecurangan dan calo serta melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk pendaftar SMP.

"Jadi kita pastikan tidak ada yang main-main dengan data kartu keluarga," kata Bima.

Di sisi lain, karena SMA bukan merupakan ranah pemerintah kota, maka tim ini akan memberikan rekomendasi saja kepada kantor cabang dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat dan kepada sekolah-sekolah SMA terkait dengan nama-nama yang tidak sesuai di data KK-nya. Bima pun memberikan tugas khusus kepada inspektorat untuk menelusuri siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran data kependudukan. "Hal yang pasti tim ini kerja sesuai dengan target yang saya tetapkan tadi," kata dia.

Pilihan Editor: Indikasi Kecurangan PPDB Jalur Zonasi di Kota Bogor, Bima Arya Temukan Ada Manipulasi KK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

4 hari lalu

Polresta Bogor Kota mengumumkan lima tersangka pemalsuan Kartu Keluarga untuk PPDB 2023 di Kota Bogor, Jumat 29 September 2023.  Di antara kelimanya adalah pegawai honorer kelurahan. Tempo/M. Sidik Permana
Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

Di antarra lima tersangka pemalsuan KK untuk PPDB Kota Bogor itu terdapat seorang pegawai honorer kelurahan.


Suhu Udara Tinggi juga Terukur di Kota Bogor, BMKG Sebut Masih Normal

4 hari lalu

Petugas Stasiun Klimatologi BMKG Kelas II Tangerang Selatan mengamati suhu udara dengan Sangkar Meteorologi di Taman Alat Stasiun Klimatologi BMKG Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 10 Mei 2022. Selama periode 1-7 Mei 2022, suhu maksimum tertinggi mencapai 36,1 derajat celcius terjadi di wilayah Tangerang (Banten) dan Kalimarau (Kalimantan Utara). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Suhu Udara Tinggi juga Terukur di Kota Bogor, BMKG Sebut Masih Normal

Cuaca panas dan suhu udara hingga 36 derajat ditunjukkan terukur pula di Kota Bogor menurut aplikasi cuaca di ponsel.


Pamit Main, Wanita Muda di Bogor Ditemukan Penuh Luka di Wajah dan Tangan

9 hari lalu

Ilustrasi tewas atau jenazah atau jasad. shutterstock.com
Pamit Main, Wanita Muda di Bogor Ditemukan Penuh Luka di Wajah dan Tangan

Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Polres Bogor Kota mengklaim sudah mengantongi identitas pelaku


5 Destinasi Wisata Populer di Bogor, Tak Hanya Puncak

16 hari lalu

Para pengunjung melakukan foto selfie saat berlibur di Kebun Raya Bogor, Kamis 5 Mei 2022. Pada masa libur panjang lebaran, masyarakat Jabodetabek banyak yang berkunjung ke Taman Wisata Kebun Raya Bogor. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
5 Destinasi Wisata Populer di Bogor, Tak Hanya Puncak

Tak hanya Puncak, Bogor punya alternatif wisata lain yang ramah keluarga. Apa Saja? Simak Selengkapnya.


Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

17 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

Pelaksanaan PPDB 2023 lalu memang banyak mendapat sorotan, utamanya terkait dengan berbagai dugaan kecurangan.


Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

17 hari lalu

Sejumlah wali murid bersama massa yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar melakukan aksi Ngaruwat Massal PPDB 2023 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juli 2023. Aksi itu diikuti para orang tua yang kesulitan memasukan anaknya ke sekolah negeri akibat sistem zonasi dan dugaan kecurangan pada PPDB 2023. TEMPO/Prima Mulia
Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

Penyimpangan terbanyak dalam seleksi PPDB adalah manipulasi kartu keluarga (KK).


JPPI: Kisruh PPDB Bukan Persoalan Teknis, tapi Persoalan Sistemik

19 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
JPPI: Kisruh PPDB Bukan Persoalan Teknis, tapi Persoalan Sistemik

Pada pelaksanaan PPDB 2023 pun banyak pihak yang mendorong untuk dilakukan evaluasi terhadap sistem PPDB, utamanya jalur zonasi.


Temuan Praktik Korupsi dan Pungli dalam PPDB, ICW Dorong Evaluasi

19 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Temuan Praktik Korupsi dan Pungli dalam PPDB, ICW Dorong Evaluasi

Ada temuan mengenai berbagai tindakan koruptif dalam pelaksanaan PPDB.


Anak Buah Nadiem Sebut PPDB Baru Wujudkan Ekosistem Sekolah Berdaya

20 hari lalu

Sejumlah guru beristirahat di sela melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023. Aksi tersebut digelar terkait PPDB Online 2023 yang dinilai melanggar kapasitas jumlah per rombongan belajar (Rombel) di Kota Bekasi melebihi ketentuan Permendikbud dan meminta agar PPDB harus transparan, jujur, akuntabel serta adil dan juga tidak mempolitisasi di area sekolah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anak Buah Nadiem Sebut PPDB Baru Wujudkan Ekosistem Sekolah Berdaya

Irsyad Zamjani mengatakan bahwa sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang baru mampu mewujudkan ekosistem sekolah berdaya.


Bima Arya Langsung Pecat Guru SDN Tersangka Pencabulan di Kelas

20 hari lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Bima Arya Langsung Pecat Guru SDN Tersangka Pencabulan di Kelas

Pencabulan dilakukan DCF, yang adalah juga wali kelas, terhadap para murid perempuan di tengah kegiatan belajar mengajar di ruang kelas.