Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa itu Kurikulum Merdeka?

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meluncurkan Kurikulum Merdeka pada awal 2022. Kurikulum tersebut dibuat untuk memperbaiki kualitas pelajar Indonesia agar lebih baik. Sejak diluncurkan, Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan oleh lebih dari 140 ribu sekolah.

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan, Kurikulum Merdeka lebih memfokuskan pada materi yang esensial dan pengembangan karakter profil Pelajar Pancasila. Kurikulum ini memberi guru keleluasaan untuk memilih perangkat mengajarnya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Bermula dari Pandemi Covid-19, Kurikulum Merdeka dibuat untuk mengatasi learning loss. Saat itu, banyak anak mengalami ketertinggalan pembelajaran. Maka itu, Kemendikbudristek mencoba melakukan pemulihan pembelajaran dengan merencanakan Kurikulum Merdeka guna mengatasi permasalahan yang ada di sektor pendidikan akibat pandemi Covid-19.

Kurikulum Merdeka selalu disinggung mengenai Proyek Penguat Profil Pelajar Pancasila atau disingkat P5. P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning

Dalam Kurikulum Merdeka juga terdapat beberapa karakteristik, yaitu:

1. Pengembangan soft skills dan karakter

Peserta didik dapat mengembangkan soft skills dan karakter melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila.

2. Fokus Materi Esensial

Dengan peserta didik fokus terhadap materi esensial, relevan, dan mendalam membuat peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi dalam mencapai kompetensi dasar.

3. Pembelajaran yang Fleksibel

Guru diberi keleluasaan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keunggulan dari Kurikulum Merdeka:

1. Lebih sederhana dan mendalam

Kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik. 

2. Lebih Merdeka

Bagi peserta didik pada jenjang SMA tidak terdapat program peminatan di SMA sehingga peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. 

3. Lebih Relevan dan Interaktif

Melalui kegiatan projek, peserta didik dapat secara aktif mengeksplorasi isu-isu seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung perkembangan karakter serta kompetensi Profil Pelajar Pancasila.

Meski begitu, Kurikulum Merdeka tak lepas dari kritik. Sejumlah kalangan menilai Kurikulum Merdeka terburu-buru dan belum matang. Kurikulum ini sebenarnya sudah digodok dan diterapkan di sejumlah sekolah sejak pandemi Covid-19. Kurikulum Merdeka dinilai belum matang persiapannya sehingga diperlukan pengkajian dan evaluasi yang mendalam agar implementasinya berjalan dengan baik.
 

Pilihan Editor: Daftar 472 Benda Bersejarah Indonesia yang Dikembalikan Belanda, Apa Saja?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

1 hari lalu

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli saat memberikan statemen dalam jumpa pers soal menuju deklarasi kemerdekaan pers Capres-Cawapres 2024 di Kantor Sekretariat Dewan Pers, Kebon Sir, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam keteranganya Dewan Pers mengajak ketiga Capres-Cawapres untuk hadir dan menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers yang diselenggarakan pada 7 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.


Jurnal Internasional IJTech Milik FTUI Kembali ke Posisi Q1

6 hari lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
Jurnal Internasional IJTech Milik FTUI Kembali ke Posisi Q1

IJTech milik FTUI kembali menjadi jurnal terindeks kuartil tertinggi (Q1) berdasarkan pemeringkatan SJR yang dirilis pada April 2024


P2G: Sekolah dengan Kurikulum Merdeka Alami Penurunan Jumlah Siswa yang Diterima SNBP 2024

10 hari lalu

SNBP, Seleksi Nasional Nerdasarkan Prestasi. FOTO/X
P2G: Sekolah dengan Kurikulum Merdeka Alami Penurunan Jumlah Siswa yang Diterima SNBP 2024

Terjadi penurunan jumlah siswa angkatan pertama kurikulum merdeka yang diterima jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2024.


Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

12 hari lalu

Siswa Sekolah Dasar Islam Excellent Plus Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengenakan pakaian adat untuk seragam sekolah. Foto: SF Islam Excellent Plus/Istimewa
Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Permendikbud Ristek soal pakaian adat sebagai seragam sekolah pada waktu tertentu adalah Bukittinggi.


Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

17 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo (kiri) saat acara Kreasi Bangkit di Buperta, Cibubur, Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2023. Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kwatir Nasional (Kwarnas) menggelar kegiatan KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) yang bertemakan Bangun Generasi Indonesia Menabung, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Indonesia Maju. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

Kwarnas masih enggan membahas pengembangan pendidikan Pramuka sebelum permendikbudristek direvisi


20 Persen Sekolah Belum Menerapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Lakukan Ini

17 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
20 Persen Sekolah Belum Menerapkan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Lakukan Ini

Untuk mendorong sekolah menerapkan kurikulum merdeka, Kemendikbudristek membuat sejumlah program.


Kemendikbudristek dan Kwarnas Diskusikan soal Pendidikan Pramuka di Sekolah

23 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat melantik Budi Waseso sebagai Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Masa Bakti 2023-2028 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Budi Waseso menjadi Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya, Budi Waseso terpilih sebagai Ketua Kwarnas pada Munas X di Kendari, 2018. TEMPO/Subekti.
Kemendikbudristek dan Kwarnas Diskusikan soal Pendidikan Pramuka di Sekolah

Namun, Anindito tidak menjelaskan hasil penawaran itu. Ia hanya mengatakan, Pramuka tetap ada di Kurikulum Merdeka.


3 Poin Penting dari Kemenko PMK soal Pramuka Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib

24 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. Getty Images
3 Poin Penting dari Kemenko PMK soal Pramuka Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib

Kemenko PMK menjelaskan catatan soal Pramuka yang tak lagi jadi ekskul wajib dengan ditetapkannya Kurikulum Merdeka.


Nadiem Makarim Cabut Pramuka sebagai Ekskul Wajib di Sekolah, Ingatkah Tingkatan dalam Pramuka?

24 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. Getty Images
Nadiem Makarim Cabut Pramuka sebagai Ekskul Wajib di Sekolah, Ingatkah Tingkatan dalam Pramuka?

Mendikbudristek Nadiem Makarim putuskan Pramuka tidak lagi sebagai ekskul wajib di sekolah. Berikut jenjang atau tingkatan dalam Pramuka, masih ingat?


Nadiem Makarim Sebut Ferienjob Jerman yang Diduga Jadi Kedok TPPO Bukan Bagian Magang Merdeka

24 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim saat menghadiri agenda perilisan Peraturan Mendikbudristek tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, di Gedung Kemdikbud, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Nadiem Makarim Sebut Ferienjob Jerman yang Diduga Jadi Kedok TPPO Bukan Bagian Magang Merdeka

Nadiem menyatakan ferienjob bukan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari kementeriannya.