TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-26 tentang Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Salah satu perubahan penting dalam program itu adalah tentang standar kelulusan bagi lulusan perguruan tinggi yang tak perlu berupa skripsi, disertasi atau tesis.
“Standar Nasional Pendidikan Tinggi kini menjadi lebih sederhana. Penyederhanaan pengaturan terjadi pada lingkup standar, standar kompetensi lulusan dan standar proses pembelajaran dan penilaian, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi lebih fokus pada peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi,” kata Nadiem dikutip dsri siaran Youtube Kemendikbudristek, Selasa, 29 Agustus 2023.
Kebijakan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
Dalam penjelasannya, Nadiem menjelaskan mengenai penyederhanaan kompetensi lulusan yang masuk dalam standar kompetensi lulusan. Jika sebelumnya, rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan rinci, lewat kebijakan baru, maka kompetensi tak perlu lagi dijabarkan secara rinci. Perguruan tinggi dapat merumuskan sendiri tiga poin kompetensi itu secara terintegrasi.
Mengenai tugas akhir, mahasiswa sarjana tak wajib membuat skripsi. Pun dengan mahasiswa magister yang terbebani menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi atau mahasiswa doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi.
Para mahasiswa dapat mengerjakan tugas akhir berupa protorype, proyek atau bentuk lainnya. Tidak perlu berupa skripsi, tesis atau disertasi.
Menurut Nadiem, jika program studi sarjana atau terapan telah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lainnya, maka tugas akhir dapat dihapus. Magister dan doktor juga tidak perlu menerbitkan makalah di jurnal.
Rektor Universitas Teknik Sumbawa, Chairul Hudaya menyambut baik perubahan itu. “Hari ini kami mendapat jawaban, tentu saja dengan memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi, kami bisa menentukan sikap, keterampilan umum maupun khusus, dan ini memberikan keleluasan buat kampus tanpa menurunkan kualitas pembelajaran,” kata dia.
Terlebih, kata Chairul, bagi pendidikan tinggi di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan berbeda dengan wilayah lain. Menurut dia, dengan memberikan keleluasaan, pihaknya bisa mewujudkan SDM unggul yang konkret. Dukungan juga muncul lantaran Permendikbudristek ini memberikan otonomi lebih kepada perguruan tinggi. Salah satunya, soal standar kompetensi lulusan yang tidak lagi dijabarkan secara rinci dan kaku. Misalnya tugas akhir dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi.
Pilihan Editor: Apa itu Kurikulum Merdeka?
