TEMPO.CO, Jakarta - Ingatan Derajat, 73 tahun, melambung jauh ke belakang di tahun 1957. Banjir bandang memporak-porandakan DAM Gambiran. Bangunan kolonial Belanda itu tak mampu menahan terjangan air bah yang membawa material ikutan berupa kayu-kayu gelondongan. Akibatnya, air tak lagi bisa berbelok ke saluran irigasi yang mengarah ke Desa Boreng untuk mengairi lahan-lahan persawahan masyarakat. Bencana kekeringan pun melanda setelah itu.
Derajat masih berumur 7 tahun waktu itu. Anak nomer dua dari tiga bersaudara itu baru duduk di bangku sekolah dasar. Ia masih ingat diajak sang ayah pada pagi hari itu melihat derasnya arus air bah di sungai dekat rumahnya. Jebolnya DAM Gambiran itu terjadi pada malam harinya.
Jebolnya DAM Gambiran itu membawa petaka bagi petani Desa Boreng, Kecamatan Lumajang. Bulan-bulan setelahnya, bencana kekeringan melanda. Sawah-sawah milik warga banyak yang tidak ditanami. "Sawah-sawah mengalami kekeringan karena tak mendapat air," kata Derajat kepada TEMPO, Ahad siang, 1 Oktober 2023 di gazebo depan rumahnya.
Tak hanya sawah yang kering. Sumur-sumur warga juga kering karena tidak mendapat resapan air dari saluran-saluran irigasi yang sebelum DAM jebol tak pernah
Banyak warga kemudian beralih pekerjaan. Sebagian diantaranya bekerja sebagai buruh di pabrik gula. Sebagai lainnya bertahan di Boreng untuk beternak kambing. Derajat termasuk yang bertahan dan menjadi peternak kambing. Sementara sang ayah bekerja di proyek pembangunan kembali DAM yang jebol itu. "Banyak warga Boreng yang juga bekerja di proyek pembangunan DAM Gambiran," katanya menambahkan.
Ia ingat waktu itu bapaknya dibayar dengan beras bulgur, beras yang berasal dari gandum yang ditumbuk kasar. Derajat mengatakan pembangunan DAM itu mulai dilakukan di tahun berikutnya yakni pada 1958. Saat itu Bupati yang menjabat adalah Raden Sastrodikoro yang kemudian dilanjutkan di era Bupati Raden Sukardjono. Presidennya saat itu adalah Ir Soekarno, salah satu pendiri negara Republik Indonesia. "Sekitar tiga atau empat tahun masa pembangunan DAM permanen itu," kata Derajat menambahkan.
Ia membayangkan bagaimana sebagian besar proses pengerjaan proyek itu dilakukan secara manual. "Waktu itu kan tidak ada alat berat. Tetapi bisa selesai dalam waktu tiga sampai empat tahun," ujar Derajat.
DAM Gambiran jebol kembali sekitar tahun 1997, sekitar 40 tahun setelah jebol yang pertama pada tahun 1957. Pada jebol kali kedua itu, Bupati Lumajang dijabat oleh Tarmin Hariyadi. Pemerintah saat itupun langsung menangani jebolnya DAM Gambiran dan tak sampai membutuhkan waktu satu periode masa jabatan untuk menyelesaikannya.
DAM Gambiran itu kembali jebol pada 2017 di era Bupati Lumajang dijabat oleh As'at Malik yang saat itu menggantikan almarhum Sjahrazad Masdar. Sejak saat itu, pembangunan DAM Gambiran terkesan tambak sulam saja. Di era Bupati Lumajang dijabat Thoriqul Haq, penanganan DAM Gambiran juga terkesan hanya tambal sulam saja
Kemudian dia membandingkannya dengan kondisi selama lima tahun terakhir ini. Penanganan pada DAM Gambiran tak kunjung bisa membuat sawah-sawah di Desa Boreng, Desa Blukon dan Kelurahan Rogotrunan, teraliri air. Beberapa upaya yang dilakukan seperti rumah pompa, perpipaan, pembuatan sumur, tidak bisa mengatasi masalah kekeringan.
Ketua Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) Desa Boreng, Subakir, mengatakan ada lebih 350 hektare mengalami kekeringan pasca DAM jebol pada 2017. "Upaya yang dilakukan pemerintah setelahnya hanya tambal sulam saja. DAm tetap bocor dan tak bisa mengalirkan air ke daerah irigasi Boreng," kata Subakir kepada TEMPO.
Ketika DAM Gambiran masih berfungsi normal, meski musim kemarau, daerah irigasi Boreng masih mendapat air. "Kalau sekarang sudah tidak mendapat air," katanya. Lutfi, petani warga Kelurahan Rogotrunan mengatakan hal yang sama. "Saat musim kemarau seperti ini. Air bukannya tidak ada di sungai. Air masih melimpah. Namun tidak bisa diarahkan ke daerah irigasi Boreng karena DAM bocor," ujar Lutfi.
Akibatnya ratusan hektare lahan pertanian di dua desa dan satu kelurahan itu tidak ditanami padi. Padahal saat musim kemarau, sebelum DAM jebol, petani selalu menanam padi. "Saat musim kemarau, harga gabah selalu bagus. Saat ini saja harganya mencapai Rp 7.000," kata Lutfi.
Ia mengatakan potensi pendapatan petani yang hilang selang tiga tahun terakhir ini bisa lebih dari Rp 100 Miliar karena tidak bisa menanam padi.
Petani sebenarnya bisa memaksakan menanam padi, tetapi risiko kegagalan panen tinggi selain biaya produksinya juga tinggi. "Harus pakai pompa. Artinya membuat sumur, membeli diesel dan bahan bakarnya. Tahu sendiri, tanam padi membutuhkan banyak air," katanya.
Pemerintah pemerintah sebelumnya, saat Bupati Lumajang dijabat oleh Thoriqul Haq -sekarang sudah lengser- 'angkat tangan' dengan persoalan kekeringan yang melanda ratusan hektare sawah di dua desa dan satu kelurahan itu.
Saat itu, Bupati Thoriqul kepada TEMPO, mengatakan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 9 miliar untuk pembangunan DAM permanen. Ia juga mengaku sudah mengajukan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan APBN, tetapi masih belum disetujui hingga periode kepemimpinannya berakhir pada 24 September 2023 lalu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat dikonfirmasi TEMPO, mengtakan bantuan keuangan (BK) pemerintah provinsi dibagi ke kabupaten dan kota. "Tanggal 22 September 2023, saya baru meresmikan jembatan Kloposawit full dari BK Pemprov. Juga bagian jembatan Regoyo mungkin minggu ketiga Oktober selesai juga dari (BK) Pemprov," kata Khofifah saat menjawab permintaan konfirmasi TEMPO melalui pesan singkat WhatsApp.
Khofifah mengatakan tidak semua pengajuan bisa dipenuhi. "Tidak semua pengajuan bisa dipenuhi," ujar Khofifah.
Monitoring dan asesmen perihal
Persoalan kekeringan ratusan hektare lahan pertanian di Lumajang akibat DAM jebol itu sebenarnya mendapatkan perhatian dari Direktorat Jenderal Irigasi Kementerian Pertanian dengan mengirim utusannya untuk melakukan monitoring dan asesmen. Kefas, utusan dari kementerian yang dikirim pada pekan kemarin itupun langsung bekerja dan memantau kondisi lapangan secara langsung serta menyerap informasi dan kegelisahan masyarakat.
Hanya dua hari berselang dari kedatangan utusan kementerian itu, Kementerian Pertanian langsung memutuskan untuk memberikan bantuan berupa pengeboran air tanah. Informasi yang diperoleh TEMPO dari kelompok tani menyebutkan hasil komunikasi dengan utusan Kementerian, petani akan dibantu kegiatan irigasi air tanah dangkal sebanyak tiga unit, berupa anggaran Rp 150 Juta per unit.
Bantuan tersebut meliputi sejumlah komponen kegiatan antara lain seperti, survei geolistrik, penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB), pengeboran, pembuatan rumah pompa, instalasi listrik, pembuatan jalur distribusi air, pembelian pompa submersible.
Pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani. Untuk survei geolistrik dan penyusunan desain RAB menggunakan tenaga konsultan yang dibayar oleh Poktan dari anggaran Rp 150 Juta. Untuk biaya geolistrik berkisar kurang lebih Rp 4 Juta.
Petani sangat menghargai perhatian pemerintah pusat yang cukup responsif dalam mencarikan pemecahan masalah persoalan kekeringan di Lumajang. Namun, kelompok tani menilai, bantuan tersebut belum akan dapat menyeselesaikan persoalan yang kekeringan yang telah menyesakkan dada itu.
"Enggak seluruh lahan akan terakomodasi oleh bantuan itu," kata Abdul Basith, aktivis Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang kepada TEMPO, Senin, 2 Oktober 2023.
Basith menghargai niat baik alasan diberikannya bantuan itu. "Namun ini akan berpotensi menimbulkan persoalan baru berupa konflik horizontal di tingkat petani," kata Basith.
Potensi konfliknya cukup besar karena tidak keseluruhan petani akan terakomodir kebutuhan airnya. Kemampuan sumur pompa itu tidak akan mencukupi untuk mengairi ratusan hektare sawah yang kekeringan. Persoalan ini kabarnya juga telah didengar oleh Penjabat Bupati Lumajang, Indah Wahyuni.
Tim Anggaran Pemkab Lumajang kemudian menggelar rapat penganggaran untuk RAPBD 2024. Dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Agus Triono sempat menyampaikan sejumlah persoalan yang salah satunya dampak yang ditimbulkan akibat jebolnya DAM Boreng (Gambiran).
Penjabat Bupati langsung, Indah Wahyuni langsung meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk membuat proposal yang memuat rincian dampak terhadap sektor pertanian dan teehadap masyarakat, khususnya para petani di Desa Boreng, Blukon Kelurahan Rogotrunan sebagai akibat jebolnya DAM Gambiran/Boreng.
Pj Bupati Indah Wahyuni menyampaikan akan memperjuangkan pembangunan kembali DAM Gambiran itu ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya, untuk RAB pembangunan DAM-nya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Pilihan Editor: Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Sanksi Kepsek Jika Terjadi Perundungan, Siklon Tropis Koinu
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
