TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia berada di peringkat kelima dalam daftar negara-negara dengan rumah sakit berisiko tinggi sedunia pada tahun 2100 jika negara-negara gagal memangkas emisi bahan bakar fosil. Lima negara yang rumah sakitnya berisiko tinggi terkena dampak emisi bahan bakar fosil tersebut adalah India, Cina, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia.
Riset dari XDI (Cross Dependency Analysis) menganalisis 3.628 rumah sakit di Indonesia, dan hasilnya, sebanyak 509 rumah sakit Indonesia berisiko tinggi mengalami penutupan sebagian atau total pada tahun 2050. Jumlah ini akan bertambah menjadi 696 rumah sakit pada tahun 2100.
Direkrut Sains dan Teknologi XDI Karl Mallon mengatakan di Asia Tenggara sejak tahun 1990 telah mengalami dampak dari emisi bahan bakar fosil yang berubah menjadi pemanasan global. Akibatnya, banyak infrastruktur yang rusak, salah satunya rumah sakit.
"Tanpa penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara cepat, risiko kerusakan rumah sakit diperkirakan bakal meningkat empat kali lipat di tahun 2100, peningkatan mencapai 348 persen," kata Mallon dari keterangan resmi yang diterima Tempo, Rabu, 6 Desember 2023.
Lebih jauh lagi, Karl Mallon menilai permasalahan dampak emisi bahan bakar fosil tidak segera diatasi, maka 16.245 rumah sakit di dunia terancam untuk tutup akibat kerusakan di akhir abad ini. Penyebabnya macam-macam, bisa jadi karena cuaca ekstrem, bencana alam. Tapi, semuanya itu muasalnya juga dari emisi bahan bakar fosil ini.
Solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini, bisa dengan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara cepat. "Penghentian secara cepat akan mengurangi separuh risiko kerusakan infrastruktur rumah sakit, lalu juga bisa membatasi pemanasan global hingga 1,8 derajat Celcius," tutur Mallon.
Jika negara-negara dengan risiko tinggi terdampak ini tidak segera berbenah atau gagal mengatasi dampak emisi bahan bakar fosil, maka menurut Karl Mallon, 1 dari 12 rumah sakit akan tutup akibat peristiwa alam serupa cuaca ekstrem.
"Pemerintah memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memastikan pemberian layanan secara berkelanjutan. Jika masing-masing negara tidak mengambil tindakan maka kesejahteraan warga negaranya akan terabaikan," ucap Mallon.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
