TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyoroti 8 poin yang berfokus pada pendidikan melalui Catatan Akhir Tahun 2023. Dalam hal ini, P2G menguliti kebijakan pendidikan dan guru. Salah satu dari poin tersebut adalah perihal target 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023.
Pada November lalu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nunuk Suryani mengatakan pihaknya menargetkan 1 juta guru honorer diangkat menjadi PPPK pada tahun 2023. P2G mengapresiasi upaya tersebut. Baik yang dilakukan oleh Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Panitia Nasional. Akan tetapi, P2G menilai bahwa target perekrutan 1 juta guru tak tercapai.
P2G mencatatmsebanyak 250.432 orang lolos seleksi Guru PPPK gelombang ketiga tahun 2023. Sebelumnya, pada 2021 dan 2022, guru yang direkrut berjumlah 544.292 orang.
Jika dikalkulasikan, guru yang berhasil direkrut oleh pemerintah menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN melalui seleksi PPPK baru mencapai 794.724 orang.
"Namun kami sangat menyesalkan masih ada ribuan guru sudah lolos passing grade yang nilainya di atas ambang batas (istilah P-1) sejak 2021, dijanjikan akan diberi formasi pada 2022 lalu 2023. Kini dijanjikan kembali mendapatkan formasi pada 2024 nanti," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.
Di samping itu, P2G sangat menyayangkan langkah pemerintah daerah (pemda) yang hanya mengajukan 296.059 formasi guru PPPK dari total 601.174 formasi yang dibutuhkan. "Faktanya selalu berulang begini. Kekurangan guru ASN akan terus terjadi, sekolah serta pemda kembali akan merekrut guru honorer karena kebutuhan tak terpenuhi. Begitu saja seterusnya, lingkaran setan," kata Satriwan.
Selain itu, nasib ribuan guru dengan status P-1 tersebut tidak jelas alias digantung. Menurut Satriawan, negara sudah seharusnya mengganti rugi biaya hidup mereka karena manajemen guru PPPK yang amburadul, hingga terjadi ketidakpastian formasi.
Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menelurkan solusi lewat Talent Pool, yang sebelumnya disebut Marketplace Guru. Satriawan mengatakan, Talent Pool hanya menjadi bumerang, karena seolah menutup mata dari masalah sebenarnya.
Sebab, yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada sinkronisasi kebijakan guru PPPK antara pemerintah pusat dan daerah. "Serta lemahnya pemutakhiran data, yang seharusnya bukan masalah bagi menteri dengan latar belakang pelopor perusahaan teknologi digital," kata Satriawan.
Pilihan Editor: Mengenal Calistung, Cara Mengajar, dan Manfaatnya untuk Anak-anak
