Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cek Visi-Misi Lingkungan Ketiga Capres dengan Rekam Jejak Parpol Pengusung, Ini Hasilnya

image-gnews
Foto kombinasi gaya ketiga Calon Presiden (dari kiri) Anies baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Foto kombinasi gaya ketiga Calon Presiden (dari kiri) Anies baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Visi misi yang digembar gemborkan para pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) ternyata tak semuanya sesuai dengan rekam jejak kebijakan para partai politik pengusungnya. Ini seperti yang ditemukan dalam visi misi di bidang lingkungan.

Temuan tersebut diungkap organisasi non pemerintah yang memantau perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut di Indonesia, Pantau Gambut. Mereka membuat analisa terhadap visi-misi dari setiap ketiga paslon capres dan cawapres yang ada menjelang Pilpres 2024. 

Mereka juga menganalisa rekam jejak partai pendukungnya. "Untuk memberikan batasan, analisis ini dilakukan pada tiga isu kunci: Undang-undang Cipta Kerja, Forestry and Other Land Use (FOLU), dan sektor pembiayaan," tulis Pantau Gambut dalam dokumen analisanya yang disusun Abil Salsabila, Wahyu Perdana, Yoga Aprillianno, dan Iola Abas.

Menurut Pantau Gambut, perlu dilakukan pemantauan dan advokasi untuk memastikan implementasi kebijakan dari setiap paslon capres dan cawapres yang sesuai dengan kepentingan publik, perlindungan lingkungan hidup, dan prinsip-prinsip demokrasi. 


Anies-Muhaimin

Dalam dokumen yang dikutip TEMPO, Ahad 4 Februari 2024, itu antara lain ditunjukkan paslon nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Namun, berbagai program yang mereka usung terindikasi memiliki korelasi dengan beberapa ketentuan didalamnya, yakni kemudahan proses perizinan dan implementasi 
nilai ekonomi karbon.

Itu tidak mengherankan karena partai pengusungnya seperti Partai Nasdem dan PKB mendukung UU Cipta Kerja. Hanya PKS yang menolaknya.

Kontradiksi lebih terlihat di sektor FOLU, lebih spesifik lagi isu lahan gambut. "Partai Nasdem menyebutkan program terkait gambut yang bertentangan dengan program paslon nomor urut 01," tulis hasil analisa dari Pantau Gambut. Sedangkan PKS, menurut hasil riset Pantau Gambut, tidak memiliki program spesifik terkait kawasan gambut. 

Untuk isu pembiayaan, Anies-Muhaimin disebutkan memiliki program yang mencakup inovasi pembiayaan energi baru dan terbarukan, green financing, dan carbon trading. "Namun, sikap partai politik pendukungnya terhadap isu-isu ini tidak dapat diidentifikasi secara tegas."


Prabowo-Gibran

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil analisa untuk paslon nomor urut 2 menunjukkan korelasi antara visi misi Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dengan UU Cipta Kerja. Terutama untuk pengembangan energi hijau, hilirisasi sektor ekstraktif, dan proyek lumbung pangan alias food estate.

Dari rekam jejak partai pengusungnya, Partai Gerindra dan Golkar mendukung 
UU Cipta Kerja dan proyek food estate. Tapi, Partai Demokrat hanya mendukung food estate, tidak untuk UU Cipta Kerja yang oleh sebagian kalangan memang dinilai negatif karena dinilai leih berpihak kepada investor, menghilangkan analisis dampak lingkungan, dan lain sebagainya.

"Paslon 2 tidak memiliki program spesifik terkait FOLU dan isu pembiayaan," bunyi hasil analisis Pantau Gambut. Ditambahkannya, "Sikap partai politik pendukungnya terhadap isu-isu ini juga tidak dapat diidentifikasi dengan jelas."


Ganjar-Mahfud

Kesimpulan lebih unik didapat dari hasil analisa terhadap paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Keduanya disebutkan memiliki visi-misi program industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, dan reforma agraria yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Sikap partai politik pendukungnya, seperti PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura, awalnya mendukung UU kontroversial itu namun beberapa di antaranya mengalami perubahan sikap. Perubahan sikap juga terjadi untuk proyek food estate.


Pilihan Editor: Burung Hantu Bisa Menoleh sampai 360 Derajat? 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Koalisi Perubahan dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Aceh.


Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.


Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

16 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri setelah melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan ustad Abdul Somad sebagai cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.


Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

21 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.


Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

1 hari lalu

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin saat melaksanakan shalat dzuhur saat menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 22 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.


TKN Pastikan Kabinet Prabowo-Gibran Berkomposisi Proporsional

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
TKN Pastikan Kabinet Prabowo-Gibran Berkomposisi Proporsional

Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan dikomposisikan secara proporsional.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

1 hari lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kiri) memberikan tumpeng kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.


Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

2 hari lalu

Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa
Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.