Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna Alumnus Universitas Udayana, Menteri hingga Selebritas Lulusan Unud

image-gnews
I Dewa Gede Palguna. mkri.id
I Dewa Gede Palguna. mkri.id
Iklan

TEMPO.CO, JakartaUniversitas Udayana atau Unud, Bali seperti kampus-kampus lain di Indonesia telah melahirkan beberapa tokoh, mulai Ketua MKMK, menteri hingga selebritis.

Universitas Udayana merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Bali, secara historis Universitas Udayana dulunya adalah Fakultas Satra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P.J.M Presiden Republik Indonesia Sukarno pada 19 September 1958. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Unud yang resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962.

Hingga kini Universitas Udayana telah mencetak ribuan lulusan yang berkiprah di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa lulusan Universitas Udayana yang sukses berkiprah di dunia politik hingga bidang seni :

1. Putu Ayu Saraswati

Ayu Saraswati lahir pada 6 Juli 1997 di Denpasar, Bali. Ia adalah seorang Duta Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, praktisi medis, model dan pemegang gelar kontes kecantikan Indonesia yang dinobatkan sebagai Puteri Lingkungan 2020. 

Selain menjadi Duta Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, ia juga menjadi duta Kementeriam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta Duta Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutan Republik Indonesia 2020.

Ia meraih gelar Master of Medical Science(MMSc) di Ilmu Biomedis  Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2015. Saat ini ia bekerja sebagai praktisi medi di Rumah sakit Sanglah. 

2. Ajun Prawira

Anak Agung Bagus Perwira Karang atau lebih dikenal dengan Ajun Perwira lahir di Denpasar, Bali 9 Februari 1988, ia merupakan aktor, presenter dan musisi Indonesia. Ajun Perwira menamatkan studi S1 Akuntansinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga bermain tenis meja saat berkunjung ke Kantor Redaksi LKBN Antara, Wisma Antara, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Ia juga menjuarai Kejuaraan Tenis Meja PB Perwosi Oktober 2010 di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta. ANTARA/Sigid Kurniawan

3. I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga, lahir di Penatih, Denpasar, Bali pada 24 November 1968. Ia tercatat sebagai PNS di Pemkot Denpasar sejak 24 Desember 2008, dan masuk ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 Pemerintahan Presiden Jokowi Sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekaligus tercatat menjadi Perempuan Bali pertama yang menjadi Menteri.

Bintang Puspayoga merupakan jebolan S2 Kajian Budaya Universitas Udayana, linier dengan studinya Bintang Puspayoga turut andil bagian dalam menciptakan Tari Maskot Kota Denpasar yaitu Tari Sekar Jempiring dan Lagu Sekar Jempiring.

Saat ini Bintang Puspayoga yang merupakan kader PDIP ini menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPA di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

4. I Dewa Gede Palguna

I Dewa Gede Palguna adalah hakim Konstitusi RI, ia merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas  Udayana, Bidang Kajian  Utama Hukum Tata Negara tahun 1987, S2 Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bidang Kajian Utama Hukum Internasional tahun 1994 dan S3 Program Pascasarjana Fakultas Hukum  Universitas Indonesia, Bidang Kajian Hukum Tata Negara tahun 2011. Mantan anggota MPR ini juga menjadi salah satu pelaku Sejarah Ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945.

I Dewa Gede Palguna resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 8 Januari 2024. Pelantikan tersebut bersamaan dengan pelantikan anggota MKMK tetap lainnya, yaitu Yuliandri dan Ridwan Mansyur. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua MK, Suhartoyo di Aula Gedung II Mahkamah Konstitusi. 

5. Oka Rusmini

Oka Rusmini lahir di Jakarta pada 11 Juli 196, lulusan Fakultas Sastra Universitas Udayana ini adalah seorang pengarang, wartawan, dan penulis karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, drama, dan cerita anak. Beberapa karyanya yang tersohor diantaranya Putu Menolong Tuhan, Sagra, Pemahat Abad hingga Tarian Bumi banyak memeroleh penghargaan nasional hingga internasional.

Pilihan Editor: Profil I Dewa Gede Palguna Ketua MKMK, Pernah Main Film Noesa Penida

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.


MKMK Putuskan Hakim Guntur Hamzah Tak Langgar Etik

2 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Mantan ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan diberikan teguran tertulis atas kasus pernyataannya mantan ketua dalam konferensi pers pada November 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Hakim Guntur Hamzah Tak Langgar Etik

MKMK menyatakan hakim konstitusi Guntur Hamzah tidak melanggar etik.


Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

3 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

Tanggapan pakar politik Universitas Udayana Efatha Filomeno mengenai hasil putusan MK lalu yang disebutnya prosedur hukum yang robust.


Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi yang Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi yang Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

MKMK akan menggelar sidang putusan atas dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Berikut profil Guntur Hamzah.


MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Sore ini

3 hari lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Sore ini

MKMK akan menggelar sidang putusan atas dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

4 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?


Hakim MK Arief Hidayat Sebut Nepotisme dan Abuse of Power, Ini Artinya

5 hari lalu

Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat saat memberikan pertanyaan pada saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak pemohon pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terkait Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 19 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Hakim MK Arief Hidayat Sebut Nepotisme dan Abuse of Power, Ini Artinya

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Beda dengan dissenting opinion hakim MK Arief Hidayat.


MKMK Periksa Saksi Pelapor Mahasiswa Terkait Perkara Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

5 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Periksa Saksi Pelapor Mahasiswa Terkait Perkara Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

MKMK memeriksa saksi atas laporan etik terhadap hakim Guntur Hamzah.


Pakar Politik Universitas Udayana Soal Hasil Putusan MK: Sejumlah Aspek Krusial yang Melandasi Keputusan MK

5 hari lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Hasil Putusan MK: Sejumlah Aspek Krusial yang Melandasi Keputusan MK

Putusan MK usai ditetapkan. "Penolakan MK bisa diartikan sebagai bukti dari prosedur hukum yang robust," kata pakar politik Universitas Udayana (Unud)


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

6 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.