TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan peretasan ponsel terjadi menyusul intimidasi, pembatalan, dan pembubaran paksa yang dialami agenda acara People's Water Forum 2024 di Bali. Dugaan peretasan tepatnya usai panitia PWF 2024 membuat pernyataan terbuka mengkritik penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali yang dinilai tak memberi ruang untuk suara masyarakat sipil atas keadilan hak atas air di dunia tersebut.
Pengacara LBH Bali, Ignatius Rhadite, mengatakan serangan atas ponsel dilaporkan oleh Direktur LBH Bali, Rezky Pratiwi, dan Koordinator Prodem Bali, Roberto Hutabarat. Keduanya merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan PWF 2024 di Bali. "Terjadi pada Senin malam," katanya kepada Tempo, Selasa pagi ini, 21 Mei 2024.
Pada Senin itu, Rhadite menjelaskan, kepanitiaan PWF 2024 mengeluarkan beberapa siaran pers di mana Rezky dan Roberto berada di antara kontak person yang tercantum dalam rilis yang disebar. Siaran pers tersebut kurang lebih berisi kritik terhadap pelaksanaan World Water Forum ke-10 dan kritik terhadap intimidasi, kekerasan, serta upaya pembubaran People's Water Forum oleh ormas. "Namun, tidak lama berselang handphone kedua orang tersebut mendapatkan tindakan peretasan," ucapnya.
Peristiwa tersebut, kata Rhadite, sekali lagi menegaskan bahwa negara tidak segan melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya demi melancarkan agenda kepentingan pemodal, dan mengamankan investasi. Dia menunjuk mulai dari rangkaian intimidasi oleh aparat berujung pembatalan Institut Seni Indonesia Denpasar memfasilitasi PWF 2024 dan wisma yang sudah dipesan untuk para peserta, pembubaran paksa dan kekerasan oleh ormas di lokasi pengganti, hingga yang terkini peretasan ponsel panitia.
"Negara juga turut membiarkan tindakan melawan hukum oleh ormas yang merampas properti agenda, dan melakukan kekerasan dalam pelaksanaan People's Water Forum 2024 kemarin sore," kata Rhadite menambahkan.
Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Bali, Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan, mengaku masih mendalami apa yang dialami panitia dan acara People's Water Forum 2024. Dia menyatakan baru mengetahuinya apa yang diungkap Rhadite berdasarkan siaran live di media sosial yang dilakukan aktivis lingkungan dari dalam Hotel Oranjje, Denpasar.
Dalam siaran itu disebutkan adanya pembubaran paksa yang disertai perampasan spanduk oleh sekelompok ormas. "Kami belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa yang miskomunikasi tersebut, karena sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada Kepolisian," kata dia kepada Tempo.
Namun Jansen juga menyebutkan bahwa PWF 2024 tidak mematuhi aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. "Tidak ada pemberitahuan, bahkan cenderung kegiatan diam-diam disebar melalui medsos," kata dia lagi sambil meminta masyarakat Bali tidak terprovokasi dan ikut membesar-besarkan kejadian tersebut. "Percayakan masalah ini ke kepolisian."
Pilihan Editor: One UI 6.1 Samsung Jangkau Galaxy A53 5G di Asia, termasuk di Indonesia
