Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konten Viral Tolak WHO Pandemic Treaty Karena Melarang Minum Jamu Ditegaskan Sesat

image-gnews
Ilustrasi WHO.  REUTERS/Dado Ruvic
Ilustrasi WHO. REUTERS/Dado Ruvic
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) membantah isi konten viral di media sosial tentang larangan konsumsi jamu dan obat herbal demi mencegah dan merespons lebih baik peristiwa pandemi seperti Covid-19 yang lalu. Larangan disebut berasal dari WHO Pandemic Treaty dan diadopsi dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang bahkan menetapkan denda sebesar Rp 500 juta jika larangan itu dilanggar.

Isi konten disebut mengajak untuk menolak WHO Pandemic Treaty itu. "Kenyataannya, (larangan) itu tidak benar ya," kata Inggrid Tania, Ketua Umum PDPOTJI dalam keterangannya yang diterima Tempo, Kamis 23 Mei 2024. 

Inggrid menegaskan, WHO tidak melarang penerapan pengobatan tradisional dan komplementer, termasuk tidak melarang penggunaan obat tradisional. Bahkan, dia menambahkan, WHO mendirikan Collaborating Centres for Traditional, Complementary and Integrative Medicine. WHO, kata dia, juga memasukkan traditional medicine chapter ke dalam ICD-11 (International Classification of Diseases - 11).

Juga dengan UU Kesehatan 17/2023, Inggrid memastikan tidak benar ada larangan dan penerapan sanksi minum jamu. "Saya berikan info klarifikasi sebagai salah satu pembahas Rancangan UU Kesehatan itu di DPR dan Kemenkes, substansi Obat Bahan Alam dan Pelayanan Kesehatan Tradisional," kata dia.

Dijelaskannya, Pasal 446 UU Kesehatan memang berisi pasal yang menuliskan ancaman kepada tiap-tiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Wabah. Namun pesan yang disebarluaskan bahwa melarang dan memberikan sanksi Rp 500 juta jika meminum jamu dan obat herbal ditegaskannya sebagai hoax alias sesat.

Menurut Inggrid, UU Kesehatan 17/2023 malah termuat secara eksplisit dukungan terhadap pengembangan dan penelitian serta pemanfaatan obat bahan alam yg terdiri dari jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan obat bahan alam lainnya. Bahkan, dia menambahkan, dorongan terhadap pengembangan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional dengan ramuan dan keterampilan pun tertulis secara eksplisit.

"Apabila tidak setuju dengan WHO Pandemic Treaty, itu merupakan pilihan atau preferensi pribadi, tetapi hendaknya tidak perlu disertai alasan yang mengada-aa yang tidak sesuai fakta," kata Inggrid. 

WHO Pandemic Treaty

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari Nature, sebuah rumusan kesepakatan pandemi--yang didesain untuk mencegah, mempersiapkan, dan memperbaiki respons dunia terhadap peristiwa semacam penyebaran global Covid-19--sedang dikerjakan WHO untuk produknya dijadikan konvensi PBB, sama halnya seperti konvensi iklim dan akan dibahas berkala. 

Pembahasan dilakukan oleh World Health Assembly (WHA), bagian pembuat keputusan di dalam WHO seperti parlemennya para menteri kesehatan di dunia. Telah berlangsung sejak 2021 lalu, pembicaraan diharap menelurkan teks final pada 24 Mei 2024, atau tiga hari sebelum dimulainya pertemuan WHA di Jenewa, Swiss, pada 27 Mei mendatang.

Disebutkan, pembahasan masih alot antara lain di Artikel 11 dan 12. Yang pertama mengatur transfer teknologi sehingga, saat pandemi, negara-negara berpendapatan rendah dan sedang bisa membuat produk kesehatan yang diperlukan, seperti vaksin, obat, dan alat rapid test, tanpa delay.

Artikel 12 adalah sebuah proposal untuk sebuah sistem yang di dalamnya negara-negara akan langsung berbagi sampel dan data genom sekuensing dari virus yang berpotensi menyebabkan pandemi. Sebagai imbalan untuk berbagi informasi kedaruratan itu, negara-negara berpendapatan rendah dan sedang akan menerima produk penanganan pandemi secara gratis atau murah begitu pandemi dideklarasikan.

Beberapa negara menyatakan tak menolak untuk kewajiban berbagi data saat pandemi, tapi tidak ingin diharuskan berbagi teknologi yang dibuat untuk menggunakan atau mengolah data tersebut. Mereka merasa berkepentingan dalam riset dan pengembangan farmasi masing-masing.

Pilihan Editor: Ecoton Minta Solusi dari World Water Forum Soal Sungai-sungai yang Menjadi Tempat Sampah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Joe Biden Positif Covid-19

2 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika melakukan pembicaraan mengenai keamanan regional dan transisi energi ramah lingkungan, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, AS, 14 November 2023. REUTERS/Leah Millis
Joe Biden Positif Covid-19

Di tengah kegiatannya berkampanye, Joe Biden menemukan dirinya positif Covid-19. Dia sekarang karantina mandiri di rumahnya di Delaware.


Dokter Lintas Batas: Rumah Sakit di Gaza Krisis Fasilitas Dasar

2 hari lalu

Seorang pasien Palestina terbaring di tempat tidur di Gereja Baptis di tengah konflik Israel-Hamas, di Kota Gaza, 1 Juli 2024. Gereja St. Philip diubah menjadi klinik lantaran krisis rumah sakit di Gaza akibat tingginya jumlah pasien di tengah serangan Israel. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Dokter Lintas Batas: Rumah Sakit di Gaza Krisis Fasilitas Dasar

Rumah sakit di Jalur Gaza kekurangan fasilitas dasar yang dapat menyebabkan kematian warga lebih banyak setiap detiknya.


Daftar Negara dengan Tingkat Obesitas Tertinggi di Dunia

3 hari lalu

Ilustrasi obesitas. Shutterstock
Daftar Negara dengan Tingkat Obesitas Tertinggi di Dunia

WHO mencatat 2,5 miliar orang dewasa usia 18 ke atas mengalami kelebihan berat badan. Berikut ini negara dengan obesitas tertinggi di dunia.


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Istilah yang Populer Saat Pandemi Covid-19, mulai Anosmia, Long Covid, hingga Komorbid

7 hari lalu

Tenaga medis memeriksa tekanan oksigen kepada pasien Covid-19 di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Kramat Jati, Jakarta, 8 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Istilah yang Populer Saat Pandemi Covid-19, mulai Anosmia, Long Covid, hingga Komorbid

Apa itu Anosmia, Long Covid, dan Komorbid yang sangat akrab di telinga pada masa pandemi Covid-19?


Apakah Obat Herbal Lebih Aman Dibanding Obat Sintetis?

7 hari lalu

Ilustrasi obat herbal/alami, kayu manis, madu, cengkeh. REUTERS/Susan Lutz
Apakah Obat Herbal Lebih Aman Dibanding Obat Sintetis?

Obat herbal sering kali digunakan sebagai alternatif ketika orang takut mengonsumsi obat sintetis berlebihan. Namun benarkah yang alami lebih baik?


Jennie BLACKPINK Minta Maaf Pasca Video Gunakan Vape Viral, Apa Bahaya Rokok Elektrik Bagi Kesehatan?

8 hari lalu

Anggota grup BLACKPINK, JENNIE, merupakan bintang multitalenta yang tidak asing lagi dengan program variety Apartment404/Foto: Doc. Prime Video
Jennie BLACKPINK Minta Maaf Pasca Video Gunakan Vape Viral, Apa Bahaya Rokok Elektrik Bagi Kesehatan?

Kedapatan merokok vape dalam ruangan, agensi Jennie BLACKPINK Odd Atelier merilis permintaan maaf. Ini bahaya rokok elektrik.


Waspada Radang Tenggorokan Bisa Jadi Tanda Penyakit Serius

9 hari lalu

Banyak cara dilakukan orang untuk meringankan radang tenggorokan, seperti berkumur dengan larutan air garam, atau mengonsumsi permen pelega tenggorokan. Namun, langkah itu hanya melegakkan tenggorokan.
Waspada Radang Tenggorokan Bisa Jadi Tanda Penyakit Serius

Penting untuk selalu waspada dan jeli terhadap gejala-gejala yang menyertai radang tenggorokan. Bisa jadi gejala penyakit serius.


Jokowi Buka Rakernas APKASI 2024, Singgung RI Mampu Hadapi Tantangan Berat 5 Tahun Terakhir

10 hari lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Buka Rakernas APKASI 2024, Singgung RI Mampu Hadapi Tantangan Berat 5 Tahun Terakhir

Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah kabupaten Seluruh Indonesia 2024. Singgung soal tantangan 5 tahun terakhir.


Berencana Beli KRL Cina, PT KAI Ajukan PMN Rp 1,8 Triliun

10 hari lalu

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuterline ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik. Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp2.000, atau jadi Rp5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp1.000. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Berencana Beli KRL Cina, PT KAI Ajukan PMN Rp 1,8 Triliun

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar RP 1,8 triliun untuk tahun depan. Berencana beli KRL dari Cina.