TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono menyatakan, usulan perpanjangan masa kerja lembaga ini sudah diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kepada Presiden Joko Widodo. “Bu Menteri sudah kirim surat ke Presiden tentang kemungkinan perpanjangan itu,” kata dia di Jakarta, Ahad, 28 Juli 2024, seperti dilansir Antara.
Hartono optimistis masa kerja BRGM yang akan berakhir tahun ini dapat kembali diperpanjang setidaknya 10 tahun ke depan. Sebab, untuk menyelesaikan target rehabilitasi atau restorasi lahan gambut dan mangrove Indonesia tidak cukup lima tahun tapi harus dilakukan secara berkelanjutan.
BRGM, yang berada di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup, mengaku sudah melakukan upaya restorasi lahan gambut seluas 1,3 juta hektare dalam periode 2016 hingga 2022 di provinsi yang menjadi wilayah kerjanya. Jumlah tersebut sudah melebihi target restorasi ekosistem gambut 1,2 juta hektare sampai dengan 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang BRGM.
BRGM juga mencatatkan pembentukan 1.236 kelompok masyarakat (Pokmas) program Desa Mandiri Peduli Gambut. Sebanyak 378 Pokmas di antaranya berhasil mengembangkan kegiatan usaha di area restorasi lahan gambut sebagai nilai tambah ekonomi kemandirian keluarga.
Hartono menambahkan, BRGM juga melakukan rehabilitasi mangrove seluas 34.911 hektare atau melampaui dari target seluas 33 ribu hektare pada 2021. Lembaga ini juga berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare seperti diamanahkan pemerintah untuk periode 2022-2024.
Target rehabilitasi mangrove ini dibagi menjadi dua tahap, yakni 200 ribu hektare untuk rehabilitasi melalui kegiatan penanaman oleh masyarakat. Sedangkan 400 ribu hektare lainnya berupa pengelolaan lanskap mangrove berkelanjutan.
“Pengalaman Jepang dan Florida di Amerika Serikat yang sudah memulai upaya ini sejak tahun 70-an masih berlangsung sampai saat ini. Jadi bagaimana mungkin kita selesai dalam lima tahun. Melihat kondisi yang ada setidaknya butuh 10 tahun (menyelesaikan target) dengan payung hukum dan dukungan anggaran yang lancar,” tambah Hartono.
Pilihan Editor: Cegah Konflik Manusia dan Harimau, KLHK Gelar Patroli Hingga Sejahterakan Masyarakat
