TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengaplikasikan teknologi blockchain yang diklaim aman untuk data kepegawaian. Pada tahap awal digunakan pada aplikasi kepegawaian untuk fitur e-Pensiun.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen tersebut,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah dalam keterangannya, Selasa, 30 Juli 2024.
Blockchain merupakan basis data terdistribusi yang tahan terhadap gangguan, dan terdiri dari blok-blok catatan yang ditautkan dan diamankan dengan kriptografi. Teknologi blochain yang digunakan Pemerintah Jawa Barat dibangun di beberapa node berbeda yang tersebar di pusat data untuk memastikan keandalan dan keamanan data.
Pemerintah Jawa Barat mengaplikasikan teknologi blockchain pada aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jabar yang diklaim memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya transaksi pada aplikasi SPBE tidak dapat diubah secara ilegal karena disimpan pada blockchain dengan smart contract yang disetujui bersama.
Selanjutnya untuk menjamin keamanan data, data yang tersimpan dienkripsi dan dapat diverifikasi untuk menghindari kebocoran dan penyalahgunaan. Kelebihan lainnya menjamin transparansi dan akuntabilitas karena semua proses dan transaksi dalam SPBE terekam permanen dan dapat diakses pihak berwenang.
Pemerintah Jawa Barat berencana menerapkan teknologi blockchain secara bertahap, dimulai dari aplikasi kritikal di tahap awal, dan selanjutnya implementasi menyeluruh pada aplikasi SPBE Jabar.
Pilihan Editor: Info Terkini Gempa M5,0 di Laut Banda Kembali Mengguncang Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami
