TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk dukungan kepada pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana di pilkada tahun ini semakin ramai jadi perbincangan. Teranyar, terungkap dugaan yang lain bahwa ada upaya untuk mengelabui masyarakat umum lewat manipulasi hasil pengecekan pendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan di website KPU.
Dugaan berasal dari unggahan akun X @musuhphp yang menelanjangi adanya upaya itu. Dia menyebut beberapa istilah dalam pemrograman yang intinya adalah perbuatan curang yang sangat kentara. Pengecekan lewat Nomor Induk Kependudukan (NIK) di laman KPU disebutnya tak memberi hasil sebenarnya.
"Karena banyak KTP DKI (Jakarta) yang dicaplok buat mendukung paslon independen tanpa sepengetahuan, dan banyak yang komplain. Jadi di codingan-nya di-set kalau yang KTP Jakarta dibikin display-nya 'tidak mendukung paslon manapun' padahal di database belakangnya ada," tulis akun X @musuhphp menjelaskan.
Praktisi keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menerangkan bahwa tudingan dari akun itu menyasar programmer di KPU yang dianggap tidak maksimal dalam bekerja untuk memperbaiki kendala pencatutan ini, terutama di bagian website-nya.
"Jadi ada usaha dari programmer di KPU untuk membenahi database soal pendukung calon independen. Tetapi kerjanya tanggung dan tidak tuntas, hanya mengubah tampilan saja, tidak mengubah database-nya," kata Alfons saat dihubungi Tempo.
Alfons menilai akun @musuhphp adalah orang yang mengerti pemrograman komputer. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman akun tersebut dalam mengulas isi dalam website dan istilah-istilah program situs yang mungkin sulit dimengerti masyarakat awam.
"Mungkin karena ketidakmampuan programmer atau memang tidak boleh diubah, hal ini yang menyebabkan backend di website KPU tampak tidak diamankan dan masih bisa terlihat kendala pencatutan itu," ucap Alfons tentang masalah yang disorot @musuhphp.
Alfons berharap, KPU bisa lebih terbuka dalam menghadapi polemik ini, supaya tidak ada kecurigaan yang berlebihan muncul dari masyarakat dan berujung ketidakpercayaan akan independensi KPU sebagai salah satu instrumen penyelenggara pemilu di Indonesia.
"Kerja (developernya) tanggung dan tidak tuntas, hal ini terlihat dari analisa yang mengerti programming. Hal ini yang perlu dijelaskan oleh KPU supaya tidak ada kecurigaan dan suudzon," ucap Alfons.
Aduan Pencatutan KTP Mengalir ke Bawaslu
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, mengatakan telah menerima ratusan aduan dalam dugaan pencatutan KTP untuk Pilgub Jakarta 2024.
Benny meminta penyelenggaraan pilkada diawasi bersama oleh semua pihak agar tercipta kontestasi politik yang damai, demokratis, jujur dan adil. Pihaknya juga sudah membuka posko aduan mulai dari level provinsi, kabupaten maupun kota dan kecamatan.
"Data aduan masuk sudah ada ratusan tapi laporan resmi belum ada. Data-data yang masuk sedang kami identifikasi dan inventarisasi. Jika ditemukan pelanggaran, kami pasti tindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Benny berjanji.
Adapun pencatutan KTP ini menyeret pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024. KPU Jakarta berencana menggelar rapat pleno hari ini, Senin, untuk membahas status pencalonan Dharma-Kun imbas insiden ini.
Desty Luthfiani berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Tuang 20 Ribu Liter, Festival Eco-Enzyme UI Tahun Ini Catatkan Rekor MURI
