TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, luas kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat secara berkelanjutan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya kemungkinan bisa terus bertambah.
"Kalau kita lihat datanya pada tahun 2015 itu kira-kira kombinasi perizinan antara swasta dan masyarakat itu antara 96 persen untuk swasta dan 4 persen untuk masyarakat. Data tahun 2024 setelah kami teliti ternyata kombinasinya menjadi lebih baik 74,4 persen swasta dan 25 persen lebih untuk masyarakat," kata Siti dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, 2 September 2024 yang dilansir Antara.
Siti menjelaskan, penambahan persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat itu karena beberapa program pemerintah, termasuk Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Menurut data Kementerian LHK, Program Perhutanan Sosial per Agustus 2024 telah mencapai luas 8,018 juta hektare bagi 1,4 juta kepala keluarga. Dari luas tersebut, telah ditetapkan Hutan Adat seluas 265.250 hektare, dan yang sedang berproses untuk penetapan seluas 836.141 hektare.
Pemerintah, kata Siti, memiliki target ideal 12,7 juta hektare lahan bagi akses pengelolaan hutan berkelanjutan bagi masyarakat. "Dari TORA, termasuk transmigrasi yang dilepaskan dari hutan secara administratif itu, kira-kira 4 juta hektare," katanya.
"Kalau keberlanjutan ini kita teruskan di Perhutanan Sosial yang cukup baik, maka nanti konfigurasinya kira-kira 63 persen swasta dan 37 persen masyarakat," ujarnya.
Pilihan Editor: Peneliti BRIN: Lokasi Megathrust Umumnya di Sisi Barat Sumatera hingga Selatan Jawa
