TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan miliarder Elon Musk menunjukkan kedekatan dalam beberapa waktu terakhir. Trump bahkan menjanjikan jabatan penting untuk diisi oleh Elon Musk jika ia memenangkan Pemilihan Presiden AS pada November mendatang.
Dilansir dari Reuters, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengungkapkan rencana untuk membentuk sebuah komisi efisiensi pemerintah yang dipimpin oleh miliarder pendukungnya, Elon Musk, jika ia memenangkan pemilihan umum pada tanggal 5 November, dalam sebuah pidato panjang lebar yang menguraikan visi ekonominya untuk negara tersebut pada Kamis, 5 September lalu.
Berbicara di New York Economic Club, mantan presiden ini juga berjanji untuk memangkas tarif pajak perusahaan untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi di dalam negeri, membangun zona-zona "pajak rendah" di tanah-tanah federal di mana perusahaan-perusahaan konstruksi akan didorong untuk membangun rumah-rumah baru, dan memulai sebuah sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara yang dimiliki oleh pemerintah umum.
Trump disebut telah mendiskusikan gagasan komisi efisiensi dengan para ajudannya selama berminggu-minggu, berdasarkan informasi dari orang-orang yang mengetahui percakapan tersebut kepada Reuters. Namun, pidatonya pada hari Kamis merupakan kali pertama ia secara terbuka mendukung gagasan tersebut.
Ini juga merupakan kali pertama Trump mengatakan Elon Musk setuju untuk memimpin badan tersebut. Trump tidak merinci bagaimana komisi tersebut akan beroperasi, selain mengatakan bahwa komisi tersebut akan mengembangkan rencana untuk menghilangkan "penipuan dan pembayaran yang tidak pantas" dalam waktu enam bulan sejak dibentuk.
"Saya akan membentuk komisi efisiensi pemerintah yang bertugas melakukan audit keuangan dan kinerja menyeluruh terhadap seluruh pemerintah federal," kata Trump kepada hadirin termasuk mantan menteri keuangan Trump, Steve Mnuchin, serta pemodal Scott Bessent dan John Paulson.
Pada podcast 19 Agustus lalu, Elon Musk menyebut bahwa dia telah mengadakan percakapan dengan mantan presiden tersebut tentang komisi tersebut dan bahwa dia tertarik untuk bertugas di sana.
"Saya berharap dapat mengabdi kepada Amerika jika ada kesempatan," tulis pimpinan Tesla di X pada hari Kamis, 5 September sebagaimana dikutip Reuters. "Tidak perlu gaji, tidak perlu jabatan, tidak perlu pengakuan."
Para politisi telah menyerukan komisi efisiensi yang terpisah sebelumnya. Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik membentuk badan serupa pada masa jabatannya dari tahun 1981-1989 yang disebut Grace Commission.
Usulan Trump mendapat teguran dari Everett Kelley, presiden Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, sebuah serikat yang mewakili sekitar 750.000 pekerja federal. Ia menuduh Trump dan Elon Musk ingin memangkas pegawai negeri nonpartisan dan mengganti pekerja yang dipecat dengan sekutunya.
Di sisi lain, The Guardian melaporkan bahwa Musk dan Trump telah menjalin aliansi yang semakin erat selama setahun terakhir, karena CEO SpaceX dan Tesla tersebut telah memberikan dukungan penuhnya terhadap kampanye presiden Trump. Dukungan Musk terhadap Trump telah memberikan orang terkaya di dunia itu jalur langsung untuk memengaruhi kebijakan Partai Republik.
Selain itu, baik Trump maupun Elon telah mengisyaratkan peran resmi taipan teknologi itu dalam pemerintahan Trump mendatang selama beberapa minggu terakhir, dan kini tampaknya hal itu semakin nyata.
Dikutip dari laman deadline.com, Elon Musk diketahui berada di panel penasihat Trump selama masa jabatan mantan Presiden tersebut, tetapi mengundurkan diri pada tahun 2017 setelah Trump memutuskan untuk menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris.
Meskipun Elon Musk biasanya mengklaim netral secara politik, ia diketahui telah bergerak lebih jauh ke pihak kanan sejak membeli X (dulu Twitter) pada 2022 dan mendukung Trump pada bulan Juli. Ia pun diyakini menyumbang ke kelompok penggalangan dana untuk kampanye Donald Trump, meskipun pengusaha tersebut membantahnya .
Pilihan editor: Jelang Debat Perdana, Kamala Harris dan Donald Trump Bicara Soal Kebijakan Ekonomi
