Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rektor Unpad Merespons Kasus Perundungan Mahasiswa Calon Dokter Spesialis

image-gnews
Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar soal kasus perundungan mahasiswa calon dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) marak belakangan ini. Berbeda dengan kampus lain, menurut Rektor Unpad Rina Indiastuti, penyelesaian kasus perundungan itu dilakukan lebih cepat.

“Paling tidak itu untuk mitigasi kasus berikut,” ujarnya kepada Tempo seusai acara pencanangan kerja sama rumah sakit kanker Unpad dengan Pertamedika IHC di Bandung, Rabu, 11 September 2024.

Rina mengaku kaget oleh kabar perundungan yang terjadi pada mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS. Pendidikan dokter, menurut dia, awalnya menekankan soal disiplin, tapi kemudian berubah bentuk yang seharusnya bisa diantisipasi oleh Unpad. “Kami berkomitmen untuk tidak ada bullying (perundungan) dalam pendidikan, tidak hanya spesialis,” katanya.

Menurut Rina, kampus telah membuat regulasi untuk mencegah kasus perundungan, termasuk memuat sanksi. Penindakan itu dilakukan bersama dengan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. “Kalau residen mau lakukan lihat saja sanksinya,” ujar Rektor.

Selain itu, mahasiswa kini semakin terbuka untuk melaporkan kasus perundungan, antara lain dengan cara mengirim surat elektronik atau e-mail ke rektor atau Direktur Utama RSHS Bandung. Hukuman tidak hanya ditujukan ke mahasiswa, tapi juga ke dosen atau konsulen. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rina mengatakan ada seorang dosen konsulen Fakultas Kedokteran yang kini terancam mendapatkan sanksi berat. Sesuai prosedur statusnya sebagai pegawai negeri sipil, Unpad menyerahkan hukumannya ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Adapun sanksi ringan dan sedang menjadi tugas Rektor. “Bukan diberhentikan, dia akan di nonjob-kan selama satu tahun sebagai dosen,” kata Rina. 

Sementara di lingkungan RSHS Bandung, dosen konsulen itu telah dilarang bekerja di sana. Sedangkan kesempatannya bekerja di rumah sakit lain, Rina mengaku tidak tahu. “Menurut saya kalau orang sudah kena black list susah ya,” ujarnya.

Adapun peluangnya kelak setelah masa hukuman untuk mengajar kembali di Unpad sesuai peraturan, akan dilihat dulu kelakukan baiknya. Rektor berharap sanksi yang diberikan kepada para pelaku bisa menghilangkan aksi perundungan di kalangan mahasiswa calon dokter spesialis.

Pilihan Editor: Daftar HP Tidak Mendapat Pembaruan Android 15 dan Prakiraan Cuaca BMKG di Top 3 Tekno

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Unpad Buka Program Studi S1 Double Degree Bareng Binus, Pertama di Indonesia

26 menit lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Unpad Buka Program Studi S1 Double Degree Bareng Binus, Pertama di Indonesia

Unpad dan Binus University memberi kolaborasi pertama perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Apa kedua program studi itu?


Hadapi Puluhan Laporan Kasus Kekerasan Seksual, Satgas PPKS Unpad Tambah Personel

19 jam lalu

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Doc: Unpad.
Hadapi Puluhan Laporan Kasus Kekerasan Seksual, Satgas PPKS Unpad Tambah Personel

Personel Satgas PPKS Unpad berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan.


Unpad Kembangkan Portal Parent Website, Orang Tua Mahasiswa Bisa Pantau Jadwal dan Absensi Kuliah

1 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Doc: Unpad.
Unpad Kembangkan Portal Parent Website, Orang Tua Mahasiswa Bisa Pantau Jadwal dan Absensi Kuliah

Portal Parent Website, dibuat untuk orang tua atau wali yang ingin ikut memantau aktivitas kuliah mahasiswa. Transkrip nilainya juga ada.


Kema Unpad Desak BEM Penuhi 7 Tuntutan Korban Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Ketua BEM Kema Unpad 2024

1 hari lalu

Pertemuan Harmonisasi Kema untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri  Ketua BEM Kema Unpad non-aktif dan menyikapi kekosongan Lembaga BPM Kema Unpad, Selasa, 1 Oktober 2024. TEMPO/ Linda Lestari/TEMPO
Kema Unpad Desak BEM Penuhi 7 Tuntutan Korban Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Ketua BEM Kema Unpad 2024

Perwakilan korban kekerasan seksual membacakan 7 tuntutan kepada BEM Kema Unpad. Berikut poin-poin tuntutan tersebut.


KPAI Akui Marak Kasus Bullying di Sekolah Elite, Pengaduan Mulai Bermunculan

5 hari lalu

Ilustrasi perisakan/bullying atau penganiayaan. Shutterstock
KPAI Akui Marak Kasus Bullying di Sekolah Elite, Pengaduan Mulai Bermunculan

KPAI menilai regulasi pencegahan bullying di satuan pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah elite, belum optimal


Kemenkes Bilang Perundungan di Kedokteran Terjadi karena Minimnya Pengawasan

6 hari lalu

Ilustrasi perisakan/bullying. Shutterstock
Kemenkes Bilang Perundungan di Kedokteran Terjadi karena Minimnya Pengawasan

Kemenkes memberikan sejumlah rekomendasi kepada rumah sakit vertikal untuk memasang sistem fingerprint dan CCTV untuk mencegah perundungan.


Kemenkes Minta FK dan Rumah Sakit Buat Action Plan Cegah Perundungan

6 hari lalu

Ilustrasi perundungan di tempat kerja atau workplace bullying. Foto: Freepik.com
Kemenkes Minta FK dan Rumah Sakit Buat Action Plan Cegah Perundungan

Kemenkes minta rumah sakit vertikal dan Fakultas Kedokteran membuat action plan guna mencegah perundungan.


Susun Permendikbud Anti-perundungan, Kemendikbud Libatkan Perguruan Tinggi Hingga Kemenkumham

7 hari lalu

Ilustrasi cyberbullying atau bullying online. Shutterstock
Susun Permendikbud Anti-perundungan, Kemendikbud Libatkan Perguruan Tinggi Hingga Kemenkumham

Kemdikburistek melibatkan sejumlah lembaga dalam menyusun Permendikbud anti-perundungan


Monitoring Kasus Perundungan, KPAI Panggil Binus School Simprug dan Kemendikbud

8 hari lalu

Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini mendesak pengusutan kasus tewasnya MHS (15 tahun) dan anak (12 tahun) serta cucu (2 tahun) wartawan Tribrata TV, di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Monitoring Kasus Perundungan, KPAI Panggil Binus School Simprug dan Kemendikbud

KPAI memanggil pihak sekolah dan Kemendikbud untuk memastikan perlindungan anak dalam kasus perundungan di Binus School Simprug.


Permendikbud Anti-perundungan Akan Atur Peran Satgas hingga Mekanisme Penanganan Kekerasan

9 hari lalu

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang dalam webinar di Jakarta, Kamis 10 September 2020. ANTARA/Indriani
Permendikbud Anti-perundungan Akan Atur Peran Satgas hingga Mekanisme Penanganan Kekerasan

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang mengatakan Permendikbud anti-perundungan akan mengatur peran satgas juga mekanisme penanganan kekerasan.