Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penggunaan Darurat Tiga Vaksin Mpox Telah Disetujui WHO, Seberapa Manjur Melawan Virus Mpox?

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

image-gnews
Petugas medis memasuki Ruang Rawat Inap Infeksi Khusus Kemuning Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, 5 September 2024. RSHS memastikan kesiapan penanganan Mpox di Jawa Barat, khususnya di Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Petugas medis memasuki Ruang Rawat Inap Infeksi Khusus Kemuning Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, 5 September 2024. RSHS memastikan kesiapan penanganan Mpox di Jawa Barat, khususnya di Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, menegaskan penggunaan vaksin Mpox di Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). WHO menyetujui vaksin Mpox dalam daftar penggunaan darurat atau Emergency Use Listing (EUL). Sedangkan BPOM juga telah mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

"Berarti vaksin ini boleh digunakan dalam kondisi darurat,” kata Syahril dalam keterangannya yang dikutip dari Antara pada Kamis, 12 September 2024. 

Syahril menampik informasi yang menyebut vaksin Mpox merupakan vaksin eksperimental. Sebelumnya, informasi yang beredar itu disertai ajakan agar masyarakat menolak vaksin Mpox. 

Menurut Syahril, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI turut memantau keamanan dan memastikan manfaat pemberian vaksin Mpox sebagai upaya pencegahan penularan MPXV, virus Mpox. Saat ini, vaksin Mpox yang digunakan di Indonesia adalah jenis Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN), yaitu vaksin turunan cacar (smallpox) generasi ketiga yang bersifat non-replicating. Pelaksanaan vaksinasi Mpox dengan MVA-BN dilakukan sejak 2023 setelah ditemukan kasus konfirmasi Mpox di Indonesia.

Syahril menjelaskan, merujuk dokumen WHO berjudul "Weekly Epidemiological Record: Smallpox and Mpox (Orthopoxviruses) Vaccine Position Paper" yang diterbitkan pada 23 Agustus 2024, ada tiga vaksin yang dapat digunakan untuk pencegahan Mpox. Ketiga vaksin ini, kata dia, awalnya untuk pencegahan cacar, tetapi kemudian dikembangkan dan diperluas penggunaannya untuk pencegahan Mpox.

Vaksin pertama adalah MVA-BN. Vaksin ini disetujui pada 2013 untuk pencegahan cacar di Kanada dan Uni Eropa yang menyasar kelompok orang berusia 18 tahun ke atas. Pada 2019, MVA-BN disetujui untuk pencegahan cacar dan Mpox pada orang dewasa di Amerika Serikat.

Pada tahun yang sama, Kanada memperluas MVA-BN untuk pencegahan Mpox. Adapun pada 22 Juli 2022, Uni Eropa menyetujui MVA-BN untuk pencegahan Mpox pada orang dewasa. MVA-BN tidak dilisensikan untuk orang di bawah usia 18 tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Vaksin kedua adalah LC16m8. Menurut Syahril, di Jepang, LC16m8 dilisensikan pada 1975 untuk penyakit cacar tanpa batasan usia dan diperluas untuk pencegahan Mpox pada Agustus 2022. Vaksin LC16m8 yang digunakan merupakan vaksin cacar generasi ketiga.

Sedangkan vaksin ketiga adalah ACAM2000. Vaksin cacar generasi kedua ini, kata Syahril, disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) untuk imunisasi cacar sejak 2007. Vaksin ini kemudian disetujui untuk mencegah Mpox di bawah protokol Investigasi Obat Baru Akses yang Diperluas atau Expanded Access Investigational New Drug pada 2024.

Pakar vaksin John D. Grabenstein dan Adam Hacker, dalam artikel berjudul “Vaccines against mpox: MVA-BN and LC16m8” yang terbit di jurnal Taylor & Francis Online pada 1 September 2024, menyebut probabilitas MVA-BN menurunkan penyakit Mpox sebesar 62 persen hingga 85 persen. Pada orang yang sudah terpapar Mpox, MVA-BN mengurangi risiko penyakit sebesar 20 persen.

Menurut Syahril, hasil uji klinis juga menunjukkan bahwa LC16m8 memberikan perlindungan terhadap virus Mpox. MVA-BN dan LC16m8 secara konsisten mengembangkan respons antibodi penetral terhadap orthopoxvirus, termasuk Clade I MPXV. Adapun efikasi vaksin ACAM2000 yang diperoleh dari studi model hewan, kata dia, menunjukkan bahwa vaksin tersebut manjur melawan virus MPXV bila dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak divaksinasi.

Pilihan Editor: Info Terkini Gempa M4,5 Guncang Gunungkidul, BMKG: Gempa Susulan ke-258 di Zona Megathrust

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kongo Memulai Imunisasi Vaksin Cacar Monyet

18 jam lalu

Nsimire Nakaziba, 34, mengobati ruam pada saudara perempuannya, Sifa Mwakasisi, 32, untuk meredakan rasa sakit di dalam tenda tempat dia menjalani perawatan melawan mpox di rumah sakit Kavumu di wilayah Kabare, provinsi Kivu Selatan, Republik Demokratik Kongo, 29 Agustus 2024. Untuk menghadapi wabah cacar monyet, salah satu strategi efektif yang bisa diterapkan adalah peningkatan kesadaran diri serta isolasi bagi individu yang terinfeksi. REUTERS/Arlette Bashizi
Kongo Memulai Imunisasi Vaksin Cacar Monyet

Tenaga kesehatan di Kongo mendapat prioritas untuk melakukan imunisasi vaksin cacar monyet


KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

3 hari lalu

Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (kanan) memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 mencapai Rp3,03 triliun di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

KPK telah menahan dua tersangka, yakni PPK Puskris Kemenkes Budi Sylvana dan Dirut PT EKI Satrio Wibowo.


Terdapat 230 Ribu Kematian Akibat Kanker, Kemenkes Kampanyekan Vaksinasi HPV

3 hari lalu

Ilustrasi kanker (pixabay.com)
Terdapat 230 Ribu Kematian Akibat Kanker, Kemenkes Kampanyekan Vaksinasi HPV

Budi meluncurkan serangkaian inisiatif yang bertujuan meningkatkan akses terhadap deteksi dini kanker dengan mengandalkan kemitraan internasional.


KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi APD di Kemenkes, 2 Tersangka Ditahan Hari Ini

3 hari lalu

Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (kanan) memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Budi Sylvana diperiksa sebagai tersangka dan belum menjalani penahanan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 mencapai Rp3,03 triliun di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi APD di Kemenkes, 2 Tersangka Ditahan Hari Ini

KPK menahan dua dari tiga tersangka korupsi APD di masa pandemi Covid-19. Audit BPKP menyebut ada kerugian negara sebesar Rp 319 miliar.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Ahmad Taufik dalam Dugaan Korupsi Alat Pelindung Diri Covid-19

6 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa mengatakan, pada rapim KPK sudah diambil keputusan laporan klarifikasi yang dibuat oleh Kaesang. Namun, saat ini hasilnya belum bisa diumumkan karena masih ada proses administrasi yang harus dilengkapi. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Ahmad Taufik dalam Dugaan Korupsi Alat Pelindung Diri Covid-19

Ahmad Taufik menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri Covid-19 di Kementerian Kesehatan.


Terkini: Presiden Jokowi Dianggap Berbohong soal IKN, Satgas Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp 11,4 Miliar

6 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) menyampaikan pidato didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Agung (ketiga kiri) Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (keempat kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kiri), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni (kedua kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri), Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil (kiri), Perancang Istana Garuda IKN Nyoman Nuarta (kanan) saat peresmian Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024. Taman Kusuma Bangsa dirancang sebagai tempat renungan suci dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa. ANTARA/Fauzan
Terkini: Presiden Jokowi Dianggap Berbohong soal IKN, Satgas Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp 11,4 Miliar

Pernyataan Presiden Jokowi proyek IKN telah disetujui seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilan di DPR, disebut Greenpeace Indonesia tidak benar.


BPOM Perketat Pengawasan Skincare Overclaim: Izin Bisa Dicabut

6 hari lalu

Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti kosmetik ilegal di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 29 Januari 2021. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengungkap tempat pembuatan kosmetik ilegal rumahan tanpa izin BPOM dengan produksi 50 kg per hari dan beromzet Rp100 juta per bulan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
BPOM Perketat Pengawasan Skincare Overclaim: Izin Bisa Dicabut

BPOM akan memperketat pengawasan produk skincare yang terbukti mencantumkan kandungan atau manfaat di label kemasan overclaim. Apa sanksinya?


Satgas Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar, BPOM: Mengandung Bahan Berbahaya

6 hari lalu

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, saat ditemui Tempo usai pembukaan Cosmetic Expo 2024 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Satgas Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar, BPOM: Mengandung Bahan Berbahaya

BPOM menyatakan kosmetik ilegal ini dapat merusak kulit jika beredar di masyarakat.


Kemenkes Bilang Perundungan di Kedokteran Terjadi karena Minimnya Pengawasan

9 hari lalu

Ilustrasi perisakan/bullying. Shutterstock
Kemenkes Bilang Perundungan di Kedokteran Terjadi karena Minimnya Pengawasan

Kemenkes memberikan sejumlah rekomendasi kepada rumah sakit vertikal untuk memasang sistem fingerprint dan CCTV untuk mencegah perundungan.


Susu Ikan Diusulkan Masuk Program Makan Bergizi Gratis, KKP: Sudah Diajukan ke BPOM Beberapa Bulan Lalu

11 hari lalu

Pekerja tengah mengemas susu ikan di Unit pengolahan susu ikan milik PT Berikan Protein di Bekasi, Jawa Barat, 18 September 2024. Untuk varian stroberi, rasa manisnya berasal dari perisa stroberi dan pemanis alami stevia. Sementara itu, varian coklat menggunakan coklat bubuk asli dan gula pasir sebagai pemanis. TEMPO/Tony Hartawan
Susu Ikan Diusulkan Masuk Program Makan Bergizi Gratis, KKP: Sudah Diajukan ke BPOM Beberapa Bulan Lalu

KKP mengatakan telah mengajukan izin kelayakan konsumsi susu ikan ke BPOM. Pengajuan zin itu telah dilakukan beberapa bulan lalu.