Industri Ponsel Baru Pada Tahap Konsumtif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sxc.hu

    sxc.hu

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementrian Komunikasi dan Informatika Basuki Yusuf Iskandar mengkritik penetrasi ponsel hingga 180 juta pengguna belum mencerminkan produktivitas dari industri ini. Dia mengkhawatirkan perkembangan ini semata karena konsumsi saja.

    "Belum ada produktivitas  dan nilai tambah. Baru tahap konsumtif saja," ujar Basuki dalam sambutan pembukaan Indonesia Seluler Show di JCC, hari ini.

    Basuki mengatakan semua pihak patut bersyukur penetrasi ponsel mencapai 180 juta pelanggan dan menghasilkan keuntungan lebih dari Rp 100 triliun. Basuki bahkan mengatakan keuntungan hingga penjual lapak pulsa mencapai Rp 300 triliun.

    Tetapi dari angka itu, kata Basuki, belum ada dampak nyata dari penetrasi industri telekomunikasi. "Memang belum ada penelitian khusus dengan belanja sebesar itu apa sudah berdampak atau cuma glamor konsumtif saja," ujar Basuki.

    Menurut Basuki utilisasi hanya berhenti pada konsumsi telekomunikasi tetapi tidak diolah menjadi hal yang lebih. "Saya khawatir hanya  bayar pulsa, ngobrol saja," ujarnya.

    Menurutnya sejauh ini aplikasi teknologi informasi dan komunikasi ini belum diketahui. Seperti penerapan teknologi informasi dalam efisiensi berbagi bidang. Menurutnya telekomiunikasi tidak hanya untuk telekomunikasi saja tapi mampu mensejahterakan masyarakat.

    Basuki juga menyoroti kompetensi sumberdaya manusia juga belum mampu bersaing dengan pesaing dari luar. Bahkan 80 persen berasal dari luar negeri.

    Disisi lain Basuki mengapresiasi transformasi layanan data. Saat ini layanan data mulai berkembang dan diharapakan mampu memberikan nilai ekonomis dan kesejahteraan. Dia mencontohkan dengan berkembangnya industri konten yang menyerap tenaga kreatif.

    Dian Yuliastuti


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.