TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Tokyo langsung siaga saat ada pesawat udara nirawak alias drone menjatuhkan sejumlah kecil tanah mengandung radioaktif di atap kantor Perdana Menteri pada April 2015. Tak ingin kecolongan lagi, Jepang membentuk pasukan khusus drone untuk memburu pesawat nirawak ilegal. Kepolisian Tokyo bahkan akan mengoperasikan sepuluh drone untuk berpatroli di wilayah udara Tokyo.
Patroli drone di langit Tokyo direncanakan dimulai pada Februari tahun depan. Polisi akan langsung menerjunkan pasukan drone begitu ditemukan ada pesawat nirawak terbang di dekat area terlarang, seperti Diet Building atau kediaman Perdana Menteri. Di darat, para polisi akan melacak siapa operator drone itu dan memberikan peringatan untuk segera meninggalkan tempat tersebut.
Pemerintah Jepang menilai drone bisa disalahgunakan untuk kegiatan yang mengancam keselamatan publik, seperti terorisme. “Ada kemungkinan serangan teroris dengan memanfaatkan drone yang membawa bahan peledak,” kata anggota senior kepolisian, seperti dilansir dari kantor berita Asahi, Jumat pekan lalu. Pasukan drone kepolisian berfungsi mencegah skenario terburuk semacam itu menjadi kenyataan.
Pasukan drone kepolisian Jepang dilengkapi dengan jaring berukuran 3 x 2 meter untuk memerangkap pesawat nirawak yang menjadi target. Dalam video percobaan pertama yang dirilis Jijicom, drone polisi itu melesat di udara dan menjaring quadcopter yang menjadi target dengan mudah. Drone polisi itu membawa tangkapannya mendarat di hadapan petugas yang menjadi pilot.
Jepang menetapkan daerah yang menjadi teritorial bebas drone adalah kantor parlemen, kantor Perdana Menteri, istana kaisar, dan area penting lain di Tokyo. Sejak Mei lalu, pemerintah Jepang juga sudah melarang penggunaan drone di area publik, seperti taman, untuk Tokyo dan Osaka. Selain itu, drone dilarang beroperasi di area bandara, pembangkit energi, jalanan, atau di atas ketinggian 150 meter.
ASAHI SHIMBUN | POPULAR SCIENCE | URSULA FLORENE
