HP Akan Pangkas 4.000 Karyawan dalam Tiga Tahun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hewlett Packard. REUTERS/Denis Balibouse

    Hewlett Packard. REUTERS/Denis Balibouse

    TEMPO.CO, San Francisco - HP Inc mengatakan perusahaan bakal memangkas 3.000-4.000 pekerjaan dalam tiga tahun ke depan, saat pembuat printer dan komputer pribadi itu terus berjuang di pasar yang melemah sehingga membuat sahamnya turun 1,3 persen.

    HP, yang menampung bisnis perangkat keras dari bekas Hewlett-Packard Co, mengatakan pada Februari lalu bahwa perusahaan itu akan mempercepat program restrukturisasi dan memangkas sekitar 3.000 pekerjaan pada akhir fiskal 2016.

    CEO HP Dion Weisler mengatakan pasar terus bergejolak, menghadapi tekanan dan ketidakpastian. "Pasar utama kami menantang dan kondisi ekonomi makro terus berubah saat ini," kata Weisler sebagaimana dikutip Reuters, Jumat, 14 Oktober 2016.

    HP memperkirakan laba disesuaikan untuk fiskal 2017 menjadi US$ 1,55-1,65 per saham. Analis rata-rata memperkirakan US$ 1,61 per saham, menurut Thomson Reuters I/B/E/S.

    Selain menaikkan dividen kuartal sebesar 7 persen, HP mengatakan akan meningkatkan pembelian kembali saham sebesar US$ 3 miliar.

    Perusahaan memperkirakan restrukturisasi dan lainnya akan membutuhkan sebesar US$ 350 juta hingga US$ 500 juta dan langkah ini diharapkan dapat menghasilkan tingkat penghematan US$ 200 juta hingga US$ 300 juta mulai tahun fiskal 2020.

    Menurut perusahaan riset Gartner, pengiriman PC di seluruh dunia pada kuartal ketiga turun 5,7 persen, yang merupakan penurunan pengiriman PC berturut-turut dalam delapan kuartal. Gartner juga mengatakan bahwa penurunan ini adalah durasi penurunan terpanjang dalam sejarah industri PC.

    REUTERS | ERWIN Z.

    Baca:
    Posisi Gading Marten di Inbox Digantikan Irfan Hakim, Ini Kata Temannya
    Soal Penistaan Agama Berlanjut ke Ranah Hukum, Ini Kata Ahok


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.