Ternyata, Ada 351 Industri yang Sumbang Polusi Udara Jabodetabek

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 31 Agustus 2023 20:44 WIB

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberi sanksi penghentian kegiatan sementara kepada dua perusahaan stockpile batu bara, PT. Trada Trans Indonesia dan PT. Tans Bara Energy, di Jakarta Utara, Rabu 30 Agustus 2023. Kedua perusahaan terbukti belum melengkapi izin pengelolaan lingkungan yang berpotensi menyebabkan polusi udara. Dok Dinas LH DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan ada 351 industri yang berkontribusi menyumbang polusi udara di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

"Dalam catatan kami ada 351 unit usaha, termasuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.

Siti menuturkan jumlah industri prioritas yang harus ditangani ada sebanyak 161 unit terhitung sejak 28 Agustus 2023, dan ditargetkan selesai dalam waktu lima pekan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menutup cerobong-cerobong yang terbukti mengeluarkan asap sebanyak 11 unit di sekitar Lubang Buaya, Jakarta Timur; dan Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat.

Hingga Kamis pagi (31/8), KLHK telah memeriksa 18 unit industri yang terindikasi melakukan pencemaran udara.

Menurut Siti, penutupan industri penyumbang polusi telah memberikan hasil berupa kenaikan kualitas udara di Lubang Buaya dan Bantar Gebang.

"Semula kami melihat 48 PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) dan PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) independen. Kalau PLTU jelas karena sudah ada laporannya. Kemudian, PLTD kami pelajari dan kami juga bersama semua pemda se-Jabodetabek, maka kami punya pemetaan sumber persoalan ada di mana," katanya.

Baca juga: Unair Telah Terapkan Lulus Kuliah Tanpa Skripsi, Juara PIMNAS Tak Bikin Skripsi

Advertising
Advertising

KLHK turunkan 100 personel

Sejak 21 Agustus 2023, KLHK menurunkan 100 personel pejabat pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ke enam titik lokasi, yaitu Marunda, Cakung, Kelapa Gading, Pulo Gadung, Bekasi, dan Karawang.

Tim itu bertugas mengawasi dan menindak sumber-sumber pencemaran tidak bergerak, seperti PLTU maupun PLTD, industri, pembakaran sampah terbuka, limbah elektronik, dan lain sebagainya di wilayah Jabodetabek.

Selain pengawasan dan penindakan terhadap sumber pencemar tidak bergerak, KLHK juga berupaya mengurangi emisi dari sumber bergerak kendaraan bermotor.

Pilihan Editor: Kisah Anak Penjual Batako Belajar AI di Korea Lewat Beasiswa IISMA

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Pengamat Sarankan DPR Reformulasi Alih-alih Lakukan Penambahan Komisi

2 jam lalu

Pengamat Sarankan DPR Reformulasi Alih-alih Lakukan Penambahan Komisi

Menurut Arif, DPR dapat mengambil langkah yang lebih substansial ketimbang melakukan penambahan jumlah komisi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

10 jam lalu

Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto semakin dekat. Sejumlah nama menteri Jokowi dikabarkan masih ada.

Baca Selengkapnya

Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

19 jam lalu

Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR pagi ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Tuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

Dasco mengatakan kabinet Prabowo mendatang akan berisi 44-46 kementerian.

Baca Selengkapnya

Keluarga Siswa Madrasah Aliyah yang Cedera Otak hingga Koma Ajukan Surat Permohonan Pendampingan ke KPAI dan DPR

19 jam lalu

Keluarga Siswa Madrasah Aliyah yang Cedera Otak hingga Koma Ajukan Surat Permohonan Pendampingan ke KPAI dan DPR

Kuasa hukum siswa Madrasah Aliyah itu akan mengajukan surat permohonan pendampingan ke berbagai lembaga untuk mengawasi proses pengusutan kasus.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat

22 jam lalu

Pro-Kontra Soal DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat

Pembentukan Badan Aspirasi Rakyat sebagai alat kelengkapan dewan atau AKD baru oleh DPR menuai tanggapan negatif dan positif dari sejumlah pakar.

Baca Selengkapnya

Daftar Bocoran 13 Komisi DPR Beredar, Sejumlah Kementerian Dipecah

1 hari lalu

Daftar Bocoran 13 Komisi DPR Beredar, Sejumlah Kementerian Dipecah

Bocoran sementara 13 komisi di DPR yang akan bermitra dengan sejumlah kementerian/badan/lembaga.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, Mahfud Md: Ingin Tendang Hakim Kritis

1 hari lalu

Tolak Revisi UU MK, Mahfud Md: Ingin Tendang Hakim Kritis

Mahfud Md tak setuju karena revisi UU MK sudah pernah dilakukan pada 2020.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Finalisasi Alat Kelengkapan Dewan Siang Ini, Dibawa ke Paripurna Selasa Depan

1 hari lalu

DPR Bakal Finalisasi Alat Kelengkapan Dewan Siang Ini, Dibawa ke Paripurna Selasa Depan

Dasco menuturkan, jumlah komisi DPR yang sedang digodok saat ini menyesuaikan dengan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Kata Para Pimpinan DPR RI soal Kapan Alat Kelengkapan Dewan Diumumkan

1 hari lalu

Kata Para Pimpinan DPR RI soal Kapan Alat Kelengkapan Dewan Diumumkan

Para pimpinan DPR angkat bicara soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri atas komisi-komisi dan badan-badan di DPR.

Baca Selengkapnya