Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Jakarta Tak Layak Lagi Jadi Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pejalan kaki menggunakan masker ketika melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019. Sebelumnya, DKI Jakarta menjadi salah satu dari wilayah yang mengalami polusi terburuk di dunia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Sejumlah pejalan kaki menggunakan masker ketika melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019. Sebelumnya, DKI Jakarta menjadi salah satu dari wilayah yang mengalami polusi terburuk di dunia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno berita hari ini dimulai dari topik tentang Jakarta yang tak layak jadi ibu kota. Ahli lingkungan menilai pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta sudah sangat tepat. Alasannya, kualitas lingkungan hidup di Jakarta sudah semakin memprihatinkan.

    Selain itu, Gempa tektonik bermagnitudo 3,0 terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. BMKG mencatat kejadiannya Senin pagi, 19 Agustus 2019 pukul 08.13 WIB. “Gempa akibat aktivitas Sesar Citarik,” kata petugas BMKG Hendro Nugroho. Juga, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia tahun 2019.

    Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno:

    1. Ini Kata Ahli Lingkungan Kenapa Jakarta Tak Layak Lagi Jadi Ibu Kota

    Ahli lingkungan menilai pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta sudah sangat tepat. Alasannya, kualitas lingkungan hidup di Jakarta sudah semakin memprihatinkan.

    “Pada 2019 ini kita semakin terperangah menyaksikan kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia,” kata Ketua Umum Perhimpunan Profesional Lingkungan Seluruh Indonesia, Dr Tasdiyanto Rohadi, Ahad, 18 Agustus 2019.

    Ia menyatakan berdasarkan US Air Quality Index (AQI), pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 11.40 WIB, kualitas udara Jakarta tercatat di angka 156 kategori tidak sehat, dengan parameter PM 2,5 konsentrasi 64.4 µg/m³. Posisi kedua untuk kualitas udara terburuk di dunia diisi oleh Dubai,dengan indeks kualitas udara 152 dengan status udara tidak sehat setara dengan parameter PM 2.5 konsentrasi 56.6 µg/m³.

    2. Sesar Citarik Penyebab Gempa Sukabumi Senin Pagi Ini

    Gempa tektonik bermagnitudo 3,0 terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. BMKG mencatat kejadiannya Senin pagi, 19 Agustus 2019 pukul 08.13 WIB. “Gempa akibat aktivitas Sesar Citarik,” kata petugas BMKG Hendro Nugroho.

    Pusat gempa bumi itu terletak pada koordinat 6.77 LS - 106.53 BT. “Tepatnya berada di darat pada jarak 24 kilometer barat laut Kabupaten Sukabumi,” ujar Kepala BBMKG Tangerang itu lewat keterangan tertulis Senin 19 Agustus 2019.

    Sumber gempa berkedalaman 8 kilometer dan tergolong lindu dangkal. Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, guncangannya terasa di wilayah Sukabumi.

    3. 10 Perguruan Tinggi Vokasi Peringkat Atas 2019

    Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia tahun 2019.

    Klasterisasi ini dilakukan untuk memetakan perguruan tinggi Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian guna meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus menjadi dasar bagi Kementerian untuk memberikan kebijakan sesuai kapasitas setiap klaster perguruan tinggi tersebut.

    “Tujuan kami ingin mendorong perguruan tinggi Indonesia semakin maju dan masuk ke kelas dunia. Dorongan ini menjadi sangat penting. Kalau kita sudah sampaikan ini, kita bisa lakukan pemetaan,“ ungkap Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir Jumat pekan lalu sebagaimana dikutip dalam laporan Kementerian.

    Selain tiga berita terpopuler tentang kondisi Jakarta, gempa di Sukabumi dan ITB, Anda bisa membaca berita hari ini seputar sains dan teknologi hanya di kanal Tekno Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.