TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait dengan perubahan tata kelola guru.
"Kami melihat pesan Pak Mendikbud dalam pidato Hari Guru Nasional (HGN) itu sifatnya bias dan paradoksal. Di satu sisi, pada halaman pertama poin satu hingga delapan, Pak Menteri memuji, melihat, dan mengakui guru terbelenggu. Sisi lain, pada halaman dua, Pak Menteri menginginkan perubahan dari guru," ujar Sekjen FSGI, Heru Purnomodi Jakarta, Minggu, 24 November 2019.
Dia menambahkan perubahan dari guru saja tidak cukup, melainkan harus ada regulasi yang mengatur hal itu. Perubahan dari guru jika tidak didukung dengan payung hukum yang dikeluarkan Kemendikbud, maka tidak akan berjalan dengan baik.
"Kami sebagai pengurus FSGI berharap Pak Menteri mengeluarkan regulasi dan perubahan untuk menuju perubahan itu. Sehingga perubahan itu bisa dari atas ke bawah dan bawah menuju ke atas," kata dia.
Dalam salinan pidato HGN yang sudah tersebar di media sosial, Mendikbud Nadiem Makarim mengajak guru melakukan perubahan di ruang kelas.
Guru, kata dia, selama ini terbelengu dengan aturan administrasi sehingga sulit mengenali potensi siswa yang berbeda-beda.
"Tugas kementerian dalam menyinkronkan pemerintah daerah dan pusat, karena bagaimana pun guru patuh pada atasan mereka, yang mana adalah kepala daerah," kata dia.
Heru mengakui bahwa selama ini memang tugas administrasi cukup menyita waktu guru. Contohnya, kata dia, dalam pembuatan perencanaan pembelajaran beserta evaluasi, yang cukup tebal.
"Waktu guru tersita, sehingga sulit mengenali potensi anak didiknya," kata dia.
