TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan kementerian yang dipimpinnya mengalokasikan anggaran Rp 1,49 triliun untuk program digitalisasi sekolah pada 2021. Nadiem menyampaikannya dalam rapat kerja anggaran dengan Komisi X DPR RI, yang dipantau di Jakarta, Kamis 3 September 2020.
Program digitalisasi sekolah itu disebutkannya terdiri dari penguatan platform digital sebesar Rp 109,85 miliar, konten pembelajaran di program TVRI sebesar Rp 131 miliar, bahan belajar dan model media pendidikan digital Rp 74,02 miliar, dan untuk penyediaan sarana pendidikan atau peralatan TIK sebesar Rp 1,175 triliun.
"Kurikulum yang dulunya luring (luar jaringan, tatap muka) bisa tersedia di daring (dalam jaringan, online) dan lebih interaktif," ujar dia sambil menambahkan, "Belajar dari rumah di TVRI bukan hanya dilakukan saat pandemi."
Menurut Nadiem, respons yang diberikan masyarakat terhadap pembelajaran lewat TVRI saat ini sangat positif. Itu sebabnya dia akan menjadikannya sebagai tambahan metode pembelajaran yang akan terus ditingkatkan kualitasnya.
"Yang terbesar, penyediaan sarana laptop untuk mengantisipasi asessmen kompetensi tahun depan dan juga memberikan TIK yang layak bagi guru dan murid," ujar dia.
Nadiem menjelaskan bahwa digitalisasi sekolah itu bertujuan agar memberikan kemerdekaan bagi sekolah dalam mengakses informasi yang sama, menutup kesenjangan yang punya dan tidak punya, dan meningkatkan mutu dan kualitas dengan memberikan akses berkolaborasi. "Ini memberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita belajar dari berbagai macam sumber," kata dia.
Dalam rapat kerja tersebut, dijelaskan pagu anggaran Kemendikbud pada 2021 Rp 81,53 triliun. Selain digitalisasi, program prioritas Kemendikbud pada 2021 adalah pembiayaan pendidikan sebesar Rp 27,26 triliun dan sekolah penggerak dan guru penggerak sebesar Rp 2,68 triliun.
Baca juga:
Di UPN Yogyakarta, Mahasiswa Positif Covid-19 Sempat Ujian Tesis Tatap Muka
Ada juga kurikulum dan assessment kompetensi minimum Rp 1,48 triliun, revitalisasi pendidikan vokasi Rp 5,2 triliun, Kampus Merdeka Rp 4,42 triliun, dan pemajuan budaya dan bahasa Rp 622,6 miliar.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Sofyan Tan meminta Kemendikbud agar meningkatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan, terutama program KIP Sekolah dan KIP Kuliah. Dia mengutip sejumlah pihak yang memperkirakan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 akan semakin terasa pada 2021.
