Pakar: Ketaatan Protokol Kesehatan Turun Picu Ledakan Covid-19 Kalsel pada Maret

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Protokol kesehatan diterapkan secara ketat saat penumpang menaiki bus pariwisata milik Pemprov Kalsel di Banjarmasin. Kredit: ANTARA/Bayu

    Protokol kesehatan diterapkan secara ketat saat penumpang menaiki bus pariwisata milik Pemprov Kalsel di Banjarmasin. Kredit: ANTARA/Bayu

    TEMPO.CO, Banjarmasin - Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Hidayatullah Muttaqin mengatakan menurunnya ketaatan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan telah memicu ledakan kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2021.

    Baca:
    Genom Sekuensing, Cina Pastikan Asal Virus Corona Terbaru di Negerinya

    "Berdasarkan data laporan monitoring kepatuhan protokol kesehatan tingkat nasional di bulan Maret yang diterbitkan oleh Satgas Covid-19 Pusat, tingkat kepatuhan warga Kalsel dalam mengenakan masker dan menjaga jarak semakin menurun jauh di bawah tingkat kepatuhan nasional," ujarnya di Banjarmasin, Senin, 5 April 2021.

    Menurut Taqin, situasi pandemi Covid-19 Kalsel di bulan Maret lalu sangat memprihatinkan. Ada 6.048 warga yang dikonfirmasi positif, sementara pada bulan Februari jumlahnya 3.760 orang.

    Begitu juga kasus kematian, sepanjang Maret ada 106 orang meninggal. Jumlah ini lebih tinggi 31 persen dari kasus kematian di Februari dan lebih banyak 71 persen dari kasus di Januari.

    "Kematian sudah hampir melampaui kondisi terburuk di bulan Juni 2020 dengan kecepatan penambahan kasus rata-rata 195 orang per hari," bebernya.

    Dia menduga penularan Covid-19 banyak terjadi di kalangan ibu-ibu rumah tangga yang memicu munculnya klaster keluarga. Ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama, mobilitas penduduk yang berkaitan erat dengan ibu-ibu rumah tangga, yakni kegiatan berbelanja kebutuhan rumah tangga dan sembako di pasar tradisional, supermarket dan toko bahan makan di bulan Maret ini sudah melampaui mobilitas di masa sebelum pandemi, yakni mobilitas di awal tahun 2020.

    Hal ini merujuk kepada data laporan mobilitas masyarakat di masa pandemi yang dipublikasikan oleh Google.

    Kemudian kedua, data sebelum bulan Maret menunjukkan adanya peningkatan kasus pada kelompok umur 31-45 tahun yang berjenis kelamin wanita.

    Di mana kasus di bulan Januari 2021 dibandingkan Desember 2020 bertambah sebanyak 17 persen. Selanjutnya jumlah kasus baru di bulan Februari untuk wanita dengan kelompok umur ini meningkat 46 persen dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi di bulan Januari.

    Ia menjelaskan, jumlah penduduk berjenis kelamin wanita yang terpapar Covid-19 di kelompok umur ini pada bulan Februari ada sebanyak 568 orang.

    "Ini adalah kasus tertinggi pada pasien wanita di kelompok umur ini dengan proporsi 30 persen dari total 1.893 kasus yang menimpa perempuan di bulan Februari," katanya.

    Selama Februari mobilitas yang berkaitan dengan ibu-ibu rumah tangga mengalami peningkatan dibandingkan mobilitas di bulan Januari, tetapi masih di bawah laju mobilitas di bulan Maret.

    "Belajar dari pengalaman ledakan kasus di bulan Maret, maka kita harus cepat bertindak melakukan pencegahan," timpal Taqin.

    Ia meminta Pemerintah dan Satgas daerah beserta seluruh elemen masyarakat harus bahu membahu memerangi Covid-19 jika tidak ingin terjadi ledakan kasus yang lebih besar lagi di bulan April.

    Taqin menyarankan beberapa hal strategis yang perlu segera diwujudkan untuk menurunkan tingkat penularan dalam satu bulan ke depan. Di antaranya pembatasan mobilitas penduduk dengan melarang kegiatan apapun yang sifatnya mengumpulkan massa baik dalam ruangan maupun di tempat terbuka.

    Selain itu, mengurangi “tensi” kegiatan ekonomi dengan menerapkan bekerja dari rumah sebanyak 75 persen di kantor dan pabrik dan membatasi jam kegiatan hingga sebelum Magrib kecuali untuk layanan kesehatan, bahan makanan dan kegiatan lainnya yang bersifat penting bagi masyarakat.

    Untuk rumah makan dan warung terapkan hanya layanan bawa pulang saja tidak makan di tempat. Batalkan kegiatan sekolah tatap muka karena ini sangat berbahaya bagi pelajar dan keluarganya.

    "Kebijakan ini harus disertai dengan sosialisasi yang kuat dan operasi yustisi yang masif untuk menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran protokol kesehatan," pungkasnya.

    ANTARA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.