TEMPO.CO, Yogyakarta - Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad meminta kalangan DPR RI selaku wakil rakyat dapat menjalankan peran dengan tepat dalam polemik Vaksin Nusantara yang belakangan kembali jadi sorotan.
Sejumlah anggota DPR dan mantan pejabat negara pekan ini mulai menjadi relawan dalam rangkaian uji vaksin yang sebenarnya belum mendapat izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) itu.
Aksi DPR ini sebagai tindak lanjut setelah medio Maret lalu mereka memediasi tim Vaksin Nusantara dan BPOM dengan dalih menyamakan persepsi setelah tak kunjung terbitnya izin pengembangan vaksin itu.
"Peran DPR dalam kasus Vaksin Nusantara itu kan bisa ada dua," ujar Riris kepada Tempo, Kamis, 15 April 2021.
Riris menjelaskan pertama DPR perlu berperan memastikan bahwa penelitian atas vaksin yang dikembangkan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu benar-benar berjalan dalam koridor aturan yang berlaku.
“Sekarang koridor regulasi penelitian itu kan sudah jelas, tuntutan BPOM juga jelas,” ujarnya
Kedua, DPR bisa berperan dalam urusan mengambil keputusan terkait kebijakan yang diperlukan jika memang sudah ada bukti ilmiah yang kuat terkait kemanfaatan dan keamanan hasil penelitian vaksin itu.
Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM itu tak sepakat jika upaya mediasi yang difasilitasi DPR atas Vaksin Nusantara itu lantas mengabaikan prosedur pengujian vaksin yang berlaku. Salah satunya melewati fase-fase uji klinis sebelum mendapat persetujuan BPOM.
Riris menambahkan mediasi atau win-win solution yang ingin diperoleh atas Vaksin Nusantara itu seharusnya tetap dalam konteks memastikan bahwa proses penelitian vaksin itu proper dan hasil penelitian kredibel.
“Karena mandat DPR kan mewakili rakyat dan rakyat memerlukan teknologi kesehatan yang aman dan manjur,” ujarnya.
Riris pun meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM, juga bisa lebih tegas atas Vaksin Nusantara ini. Terlebih urusan vaksin menyangkut keselamatan dan hak dasar kesehatan masyarakat.
“Kalau soal vaksin ini sudah dibawa ke ranah politik tentu jadi sulit. Yang paling bisa dilakukan Kementerian Kesehatan menegakkan aturan melalui badan yang berwenang,” katanya.
Riris juga menyarankan setidaknya pemerintah juga bisa membuat tim yang mengawasi proses penelitian dan memastikan penelitian atas Vaksin Nusantara sesuai kaidah penelitian berlaku.
“Soal vaksin ini tuntaskan dulu prosedur penelitiannya dengan benar sesuai aturan berlaku, jangan diintervensi atau dipolitisasi tanpa masyarakat mengetahui kualitasnya,” kata Riris yang sejauh ini juga tidak mengetahui apa tujuan mediasi DPR atas Vaksin Nusantara itu.
Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM Yogyakarta Yodi Mahendradhata mengatakan sejak para peneliti UGM menyatakan mundur dari tim pengembang Vaksin Nusantara pada awal Maret lalu, hingga kini juga belum ada komunikasi kembali dengan tim Terawan.
“Komunikasi terakhir (tim Terawan) dengan para peneliti hanya di awal saja, saat kami diminta membantu Vaksin Nusantara, tapi setelah itu sampai sekarang tidak ada komunikasi lebih lanjut,” kata Yodi.
Baca:
Siklon Tropis Surigae Diprediksi Jadi Taifun, Puncak Angin Kencang 18 April
