Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Negara Ini Memiliki KTP yang Canggih dan Unik

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
19_ekbis_ektp
19_ekbis_ektp
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - E-KTP merupakan dokumen penting yang harus dimiliki penduduk berusia 17 tahun. Sebab E-KTP merupakan identitas jati diri warga negara. Selain itu, E-KTP juga diperlukan sebagai syarat untuk membuat beberapa dokumen lain, seperti SIM dan rekening bank. 

Meskipun memiliki fungsi yang penting, beberapa orang merasa bahwa penggunaan E-KTP kurang efisien. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, masih terjadi beberapa kasus maladministrasi dan inefisiensi dalam penggunaan E-KTP.

Padahal penggunaan E-KTP telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006, Perpres Nomor 26 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 35 Tahun 2010. Dalam berbagai aturan tersebut, E-KTP seharusnya mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta. 

Berbagai hal tersebut adalah beberapa masalah terkait penggunaan E-KTP. Sebagaimana dilansir dari disdukcapil.bontangkota.go.id, penggunaan E-KTP seharusnya menjadi lebih canggih. Penggunaan E-KTP di beberapa negara pun bisa menjadi rujukan. Dilansir dari veriff.com, berikut adalah KTP unik dari beberapa negara:

Sistem Aadhar India

Sistem Kartu Tanda Penduduk India merupakan salah satu sistem paling canggih dan unik di dunia. Ketika pertama kali dicanangkan oleh Pemerintah India, banyak orang yang meragukan pelaksanaannya. Sebab, proyeksi Pemerintah India untuk mengumpulkan data sidik jari dan scan iris mata dari seluruh orang India terasa utopis. Namun, setelah diimplementasikan, 90 persen dari total populasi India berhasil memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikenal sebagai Aadhar ini. 

Kartu Tanda Penduduk Estonia

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Estonia terkenal memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sangat canggih. Kartu tersebut memuat foto legal dari para pemiliknya. Selain itu, dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Warga Estonia dapat memiliki akses terhadap seluruh e-service yang disediakan oleh Pemerintah Estonia. Kartu Tanda Penduduk Estonia bahkan juga dilengkapi dengan QR Code untuk membuktikan bahwa kartu tersebut valid. Selain itu, kartu tersebut juga dilengkapi dengan sebuah foto tersembunyi. Foto ini hanya mampu dilihat apabila Kartu Tanda Penduduk diamati dari sudut pandang tertentu. 

Kartu Tanda Penduduk Malaysia

Negara tetangga juga memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang canggih. KTP Malaysia yang disebut MyKad ini dilengkapi dengan teknologi "dual interface". Teknologi tersebut membuat MyKad mampu dibaca oleh mesin-mesin sensor, seperti mesin transaksi keuangan. Karena itu, MyKad menjadi KTP yang multifungsi. Selain itu, MyKad juga merangkap menjadi Surat Izin Mengemudi bagi Warga Negara Malaysia.

BANGKIT ADHI WIGUNA

Baca juga: 6 Cara Cek KTP Online Secara Praktis Tanpa Perlu ke Kantor Dukcapil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.


Tips dan Cara Membuat Kartu Nikah Digital

3 hari lalu

Kartu nikah dengan kode quick response (QR) yang dapat dibaca dengan menggunakan barcode/QR scanner, yang akan segera diluncurkan Kementerian Agama RI. Dok. Istimewa
Tips dan Cara Membuat Kartu Nikah Digital

Kartu nikah digital lebih praktis karena dokumen tidak berpotensi hilang atau sobek.


Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

4 hari lalu

Ilustrasi KDRT. radiocacula.com
Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.


Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

12 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto
Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.


Prilly Latuconsina Soal Gunakan Gas 3 Kg, Pembelian Gas Melon Harus dengan KTP

14 hari lalu

Prilly Latuconsina mengunggah fotonya saat sedang masak untuk Lebaran, Selasa 9 April 2024. Foto: Instagram
Prilly Latuconsina Soal Gunakan Gas 3 Kg, Pembelian Gas Melon Harus dengan KTP

Prilly Latuconsina menggunakan gas 3 kg disorot warganet. Untuk dapatkan gas melon itu harus disertai KTP.


Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

17 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.


5 Poin Dugaan Maladministrasi Pemilu Jokowi yang Dilaporkan Koalisi Sipil ke Ombudsman

21 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang diwakili oleh Agus Sunaryanto dari ICW, Gina Sabrina dari PBHI, dan Hussein Ahmad dari Imparsial melaporkan dugaan maladministrasi penunjukan PT TMI oleh Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alutsista ke Ombudsman RI di Jalan HR Rasuna Said Kav. C19, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
5 Poin Dugaan Maladministrasi Pemilu Jokowi yang Dilaporkan Koalisi Sipil ke Ombudsman

Laporan itu merupakan tindak lanjut dari dua kali somasi yang mereka layangkan kepada Presiden Jokowi tanpa mendapat tanggapan apapun.


Ombudsman Temukan Maladministrasi Bappebti terkait Aduan Perdagangan Berjangka

24 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. Tempo/Yohanes Maharso
Ombudsman Temukan Maladministrasi Bappebti terkait Aduan Perdagangan Berjangka

Ombudsman RI menyatakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan maladministrasi di penanganan aduan perdagangan berjangka.


Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

25 hari lalu

Suasana pelayanan pelaporan SPT Tahunan yang digelar  DJP Kanwil Jawa Tengah 1 di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya.  Tempo/Budi Purwanto
Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan proses pemeriksaan restitusi pajak merupakan proses lazim.


Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

34 hari lalu

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

Cara mendapatkan KTP bagi orang asing di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ini syarat dan prosedurnya.