Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPDB Zonasi: Siswa Susah Dapat Sekolah, Eks Lokalisasi Dolly Diusulkan Jadi SMP

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Sejumlah pekerja seks komersial (PSK) mengisi lembar wawancara saat mengurus pencairan dana kompensasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Sawahan, Surabaya, 24 Juli 2014. TEMPO/Fully Syafi
Sejumlah pekerja seks komersial (PSK) mengisi lembar wawancara saat mengurus pencairan dana kompensasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Sawahan, Surabaya, 24 Juli 2014. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat dan sejumlah pimpinan Muhammadiyah dan NU Surabaya menginginkan agar salah satu gedung bekas lokalisasi Dolly dijadikan gedung Sekolah Menengaj Pertama Negeri. Seorang warga Sawahan, Surabaya, Setyo Nugroho sempat menyampaikan permintaan tersebut kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyuurip Surabaya, Ahad, 29 Mei 2022.

Dia mengatakan usulan untuk membuat gedung SMP agar siswa yang tinggal di sekitar lokasi tersebut bisa tetap sekolah. Musababnya, Setyo mengatakan siswa di lingkungan eks lokalisasi sulit mendapat sekolah lantaran kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dengan sistem zonasi PPDB, calon peserta didik mendaftar ke sekolah terdekat berdasarkan domisili. "Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB," kata Setyo.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP Negeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu maupun Benowo.

Hal itu, kata dia, perlu dilakukan agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah Negeri. Dia berharap ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan keinginan warga itu.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya mendukung keinginan warga agar salah satu gedung bekas lokalisasi Dolly menjadi gedung sekolah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Menurut saya itu sangat bagus, sehingga gedung tersebut mempunyai nilai yang bermanfaat," kata Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Hamri Al Jauhari.

Hal sama sebelumnya juga diutarakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri. Secara prinsip, lanjut dia, pihaknya mendukung keinginan warga agar tersebut. "Secara prinsip kalau itu menjadi kebutuhan masyarakat ya kami setuju saja, kami dukung," kata Muhibbin.

Meski demikian, Muhibbin menekankan agar Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan penataan ulang di kawasan bekas lokalisasi Dolly. Penataan ulang tersebut, lanjut dia, dengan cara Pemkot Surabaya mengkaji ulang perencanaan pembangunan bekas lokalisasi Dolly yang sudah ada saat ini.

Baca juga: Pendaftaran PPDB SMA 2022 Segera Dibuka, Simak 3 Hal Baru yang Diterapkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Anak Jalani Sidang Vonis Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Hari Ini

2 hari lalu

Pengacara keluarga tersangka pembunuh AA (Siswi SMP di Palembang), Hermawan (tengah) saat melakukan konferensi pers di kediamannya. Jalan Serasan Sani, Kota Palembang. Rabu, 25 September 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
4 Anak Jalani Sidang Vonis Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Hari Ini

Sidang vonis ini setelah kuasa hukum para anak berhadapan dengan hukum itu menyampaikan nota pembelaan pada Rabu, 9 Oktober 2024


25 Orang Tewas, Mayoritas Anak-anak, dalam Kebakaran Bus Sekolah di Thailand

10 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran memadamkan bus yang terbakar yang membawa guru dan siswa dari sekolah Wat Khao Phraya, di pinggiran Bangkok, Thailand, 1 Oktober 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
25 Orang Tewas, Mayoritas Anak-anak, dalam Kebakaran Bus Sekolah di Thailand

Sekitar 25 orang dikhawatirkan tewas ketika sebuah bus sekolah terbakar di pinggiran ibu kota Thailand, Bangkok


Diduga jadi Korban Tawuran, Pelajar SMP di Tasikmalaya Tewas di Pinggir Jalan

19 hari lalu

Ilustrasi tawuran / perkelahian / kerusuhan. Shutterstock
Diduga jadi Korban Tawuran, Pelajar SMP di Tasikmalaya Tewas di Pinggir Jalan

Korban meninggal berinisial GG yang merupakan siswa kelas 8 di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tasikmalaya.


Ehipassiko School di BSD Bantah Berhentikan Sepihak Siswi Kelas 1 SMP karena Dugaan Bullying Verbal

7 Agustus 2024

Febrian Temansjah, Ketua Yayasan Pancaran Dharma Ratana, menunjukkan CCTV ruang guru di sekolah Ehipassiko School, BSD, Kota Tangerang Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Ehipassiko School di BSD Bantah Berhentikan Sepihak Siswi Kelas 1 SMP karena Dugaan Bullying Verbal

Pihak sekolah Ehipassiko di BSD Tangerang Selatan menyatakan siswi SMP itu keluar dari sekolah atas permintaan orang tuanya sendiri.


Kronologi Siswa SMP di BSD Dikeluarkan dari Sekolah karena Cekcok di Chat WA Versi Orang Tua

7 Agustus 2024

Surat pemecatan sepihak seorang siswi kelas 7 (1 SMP) di Tangsel. (Istimewa)
Kronologi Siswa SMP di BSD Dikeluarkan dari Sekolah karena Cekcok di Chat WA Versi Orang Tua

Kronologi pelajar SMP di Ehipassiko School, BSD dikeluarkan dari sekolahnya


Anak Kelas 1 SMP di BSD Tangerang Selatan Dikeluarkan dari Sekolah Gara-gara Cekcok Melalui WhatsApp

7 Agustus 2024

Surat pemecatan sepihak seorang siswi kelas 7 (1 SMP) di Tangsel. (Istimewa)
Anak Kelas 1 SMP di BSD Tangerang Selatan Dikeluarkan dari Sekolah Gara-gara Cekcok Melalui WhatsApp

Siswi kelas 1 SMP Ehipassiko School di BSD Tangerang Selatan NCW sudah sepekan lebih hanya bisa belajar di rumah dengan orang tuanya.


Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

6 Agustus 2024

Kasi Intel Kejari Depok M. Arief Ubaidillah (kiri) didampingi Kasi Pidsus Kejari Depok Mochtar Arifin saat dimintai keterangan terkait pemanggilan operator SMPN 19 Depok ke Kejari, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

Kejaksaan menemukan aliran dana dalam skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok yang mencapai puluhan juta rupiah.


Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

3 Agustus 2024

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

Terungkapnya skandal katrol nilai rapor membuat sembilan pegawai Dinas Pendidikan Kota Depok terancam dipecat


Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

1 Agustus 2024

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

Kejaksaan Negeri Depok memperoleh sejumlah fakta di balik katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Cara dan Syarat Lapor Diri PPDB Jalur SKB DKI Jakarta 2024

29 Juli 2024

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Cara dan Syarat Lapor Diri PPDB Jalur SKB DKI Jakarta 2024

Ketentuan dan prosedur lapor diri PPDB Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tahap kedua di DKI 29-30 Juli 2024